OPEN DATA RAKORTEK 2023

No Kode Jenis Data Urusan Outcome Prioritas Nama Data Definisi Metadata Satuan Unit "(capaian Daerah 2023)" Kategori Data Instansi Pengusul Produsen Data Sumber Refrensi Jadwal Pemutakhiran Jadwal Rilis Tag RAD Akses Data
1 02096 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN Rasio jumlah cadangan beras pemerintah daerah (CBPD) terhadap target jumlah CBPD berdasarkan Perbadan 15/2023 % 316.71
2 02097 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN Skor Pola Pangan Harapan Nilai 88.10
3 02098 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan % 85.22
4 02099 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN Inflasi pangan bergejolak tambah kurang (plus minus) 1 dari target yang ditetapkan % 2.43
5 02207 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN Jumlah Produksi Jagung Ton 85064.34
6 03281 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis % 99.06
7 03299 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan % 11.75
8 03300 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN Rasio luas serangan OPT tanaman hortikultura yang dapat ditangani terhadap luas serangan OPT % 97.50
9 03301 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN Rasio luas serangan OPT tanaman pangan yang dapat ditangani terhadap luas serangan OPT % 97.50
10 03302 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN Rasio luas serangan OPT tanaman perkebunan yang dapat ditangani terhadap luas serangan OPT % 12.84
11 03303 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN Persentase luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana DPI tanaman hortikultura % 97.50
12 03304 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN Persentase luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana DPI tanaman pangan % 97.50
13 03305 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN Persentase luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana DPI tanaman perkebunan % 15
14 03306 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN Jumlah Produksi Padi Ton 848243
15 03307 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN Jumlah Produksi Kedelai Ton 3245.46
16 03308 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN Jumlah Produksi Pangan Lokal Non Beras (Ubi Kayu dan Ubi Jalar) Ton 34522.48
17 03309 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura Jenis Cabai Ton 21291
18 03310 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura jenis bawang merah Ton 480
19 03311 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis Kopi Ton 884
20 03312 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis Kelapa Ton 24627
21 03313 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis Kakao Ton 56
22 03314 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis Karet Ton 197619
23 03315 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis Lada Ton 113
24 03316 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis Pala Ton
25 03317 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis Cengkeh Ton 39
26 03319 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN Jumlah Produksi Daging (sapi, kerbau, domba, kambing, ayam, itik, babi) Ton 91296
27 03320 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN Jumlah Produksi Susu Ton 104
28 03321 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN Jumlah Produksi Telur Ton 62831
29 088 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif % 100
30 10004 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Rata-rata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Nilai 71,23
31 1010001 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Persentase rumah layak, terjangkau, dan berkelanjutan Persentase 59.10
32 101002 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi Persentase 15
33 101003 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH Jumlah Usaha Mikro yang Bertransformasi dari Informal ke Formal Persentase 0,65
34 1010034 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Persentase masyarakat (termasuk ASN dan Pelaku Usaha) yang mendapatkan literasi dan/atau sosialisasi SPBE yang difasilitasi oleh Dinas % 5.7
35 1010036 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah % 79.26
36 1010037 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Persentase permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan % 100
37 101004 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor Persentase 0,79
38 1010044 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Persentase aplikasi umum SPBE yang digunakan oleh Pemda % 100
39 1010045 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Persentase ASN pengelola Informasi dan Komunikasi Publik di Pemda yang mendapatkan pelatihan/bimbingan teknis pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik yang difasilitasi oleh Dinas % 97
40 1010048 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Persentase Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas % 40%
41 1010049 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Persentase Perangkat Daerah yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah % 32
42 101005 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH Pertumbuhan Wirausaha Persentase 1,50
43 1010050 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Persentase Kabupaten/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah %
44 1010054 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Persentase area publik yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas %
45 1010058 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Persentase Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) yang difasilitasi untuk peningkatan kapasitas SDM oleh Dinas Kominfo Provinsi (misal mengikuti Festival KIM, Bimtek, pelatihan) % 31%
46 101006 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL Nilai Realisasi Penanaman Modal triliun rupiah 19.760.000.000.000
47 1010060 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Persentase area publik yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas %
48 1010061 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Persentase Aplikasi yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah %
49 1010062 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Persentase Perangkat Daerah yang ada pada Pemerintah Provinsi yang mendapatkan sosialisasi program Provinsi Cerdas (Smart Province) % 100
50 1010063 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Persentase Kota/Kabupaten yang berada pada Wilayah Provinsi yang mendapatkan sosialisasi program Provinsi Cerdas (Smart Province) % 100
51 1010064 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Persentase ASN pengelola SPBE di tingkat Pemerintah Provinsi yang mendapatkan pelatihan/bimbingan teknis pengelolaan SPBE yang difasilitasi oleh Dinas % 100
52 1010066 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Persentase khalayak yang terpapar informasi terkait program dan kebijakan pemerintah daerah, termasuk konten tematik dan agenda prioritas nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah (antara lain: Ibu Kota Negara, stunting, dll) sesuai strategi komunikasi % 70
53 1011 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN Pertumbuhan nilai ekspor non migas % -17.45
54 1012 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN Persentase penanganan pengaduan konsumen % 103.19
55 1020044 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Prevalensi Stunting (pendek/sangat pendek pada balita) % 10.3
56 1020045 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Penemuan Kasus TBC % 60.7
57 1020046 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Angka Kematian Ibu (AKI) Per 100.000 Kelahiran Hidup 145
58 1020047 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Persentase fasyankes dengan ketersediaan obat esensial dan vaksin rutin % 98.55
59 1020048 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Persentase Rumah Sakit Terakreditasi Paripurna % 94.12
60 1020051 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Persentase RS Pemerintah dengan jenis tenaga medis sesuai standar. % 75
61 1033 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas % 3.01
62 1034 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Terhadap PDRB % 10.75
63 1037 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Nonmigas (Juta Orang) Orang 201,950
64 105001 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Jumlah Daerah yang meningkatkan manajemen pengintegrasian dan pengarusutamaan pengurangan risiko bencana Provinsi 1
65 105002 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Jumlah Daerah yang meningkatkan upaya kesiapsiagaan dan melaksanakan pelayanan pemerintah pada saat tanggap darurat dan pasca bencana Provinsi 1
66 105003 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Persentase pemenuhan capaian kebutuhan dasar SPM sub urusan bencana Daerah 100
67 105301 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Persentase penyelesaian dan pendampingan dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal % 40
68 105302 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Persentase pendampingan penanganan tanggap darurat bencana % 100
69 105303 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Jumlah personel TRC dan Pusdalops tingkat provinsi yang dikembangkan teknis dan manajerialnya % 100
70 105304 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Terverifikasinya data penduduk yang berhak menerima SPM, data agregat penduduk yang telah menerima KIE, dan data penduduk yang mengikuti pelatihan pencegahan/gladi kesiapsiagaan di daerah rawan bencana tingkat provinsi Dokumen 1
71 105305 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Terlaporkannya pelaksanaan SPM sub urusan bencana ke pusat Dokumen 1
72 1082.1 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Persentase Tenaga Kerja yang ditingkatkan kompetensinya dan ditempatkan % 29,87
73 1084 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Indeks Pembangunan Gender (IPG) Indeks 89.44
74 1098 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN Luas rehabilitasi hutan dan lahan dengan pemanfaatan bibit oleh masyarakat dan penanaman oleh stakeholder lainnya Ha 2546,59
75 1099 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN Nilai transaksi ekonomi Perhutanan Sosial Rupiah/Kapita 862.892.800
76 11001 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Indeks Kualitas Lingkungan Hidup poin 73,50
77 11002 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Poin 0,107
78 11003 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah % -
79 11004 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Persentase Penurunan Emisi GRK % 38,3
80 1109 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Rasio elektrifikasi % 99.54
81 1110 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Porsi EBT dalam Bauran Energi % 17.9
82 111111 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Tingkat Partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri Nilai 13.42
83 1126 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Indeks Perlindungan Anak (IPA) Indeks 61.23
84 1127 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif % 100
85 1128 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Indeks -
86 1129 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Nilai Penganugerahan Parahita Ekapraya Nilai 601
87 1132 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Persentase ARG % 21.99
88 1170 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Provinsi Layak Anak (Provila) Nilai 13
89 1174.1 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Jumlah tenaga kerja yang terlindungi hak-hak dasarnya Orang 210316
90 1181 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI Nilai rata-rata indeks perkembangan 52 kawasan transmigrasi Prioritas Nasional yang direvitalisasi Index 70,00
91 11899 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukan seni % 18,00%
92 11900 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah % 11,7
93 11902 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni % 1,90%
94 11903 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat % 21,97
95 11904 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan % 24,57
96 11905 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN Persentase satuan pendidikan yang melaksanakan pengarusutamaan kebudayaan % 12,10%
97 11906 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN Persentase penduduk yang memiliki sumber penghasilan sebagai pelaku/pendukung kegiatan seni % 2,00%
98 1207 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Non Migas (Rp. Triliun) Rp 2.28
99 1208 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN Nilai Ekspor Produk Industri Pengolahan Nonmigas (USD Miliar) Nilai 13.13
100 1237 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI Nilai rata-rata indeks perkembangan 100 kawasan transmigrasi Prioritas Kementerian yang direvitalisasi Index 51,91
101 1285 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA Nilai Tambah Ekonomi Kreatif Rp -
102 1300 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya Persentase 95.45
103 1301 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Persentase (%) lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya Persentase 100
104 1302 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Persentase (%) anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya Persentase 100
105 1303 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Persentase (%) gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya Persentase 100
106 1304 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Persentase (%) korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya Persentase 100
107 1305 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Persentase (%) daerah yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan Persentase 100
108 1306 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Persentase (%) SDM Kesejahteraan Sosial yang melaksanakan pelayanan sosial sesuai standar Persentase 80
109 1307 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Persentase (%) Lembaga Kesejahteraan Sosial yang melaksanakan pelayanan sosial sesuai standar Persentase 75
110 1308 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Jumlah PM yang Meningkat Pendapatannya Orang 68
111 1309 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Persentase (%) KPM yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Persentase 100
112 1501 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN persentase kepatuhan berusaha Persentase
113 1999 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Indeks 62,67
114 2000 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun 24,3
115 2024 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Kegiatan Kepemudaan % 67.03
116 2025 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan % 20.99
117 2026 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Peningkatan Prestasi Olahraga Indeks 159
118 2121 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk usia 0 s.d. 17 tahun % 96.35
119 2122 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Persentase cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan % 100
120 2123 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Persentase cakupan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan % 100
121 2124 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Persentase cakupan kepemilikan akta perceraian pada semua individu pasangan yang perceraiannya dilaporkan % 100
122 2125 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Persentase Kartu Identitas Anak (KIA) yang diterbitkan % 62.43
123 2126 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) % -
124 2127 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Jumlah data profil kependudukan yang disusun Dokumen 1
125 2131 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Jumlah BPD yang Mengimplemetasikan Musyawarah Desa dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Secara Partisipatif Lembaga
126 2132 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Jumlah Desa yang Menerapkan Pelayanan Pemerintahan Desa Berbasis Digital Desa
127 2133 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Jumlah Desa yang Memanfaatkan Data Regsosek Desa
128 2134 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Jumlah Desa yang Menginisiasi Pengembangan Kerja Sama Desa Desa
129 2135 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Jumlah Aparatur dan Pengurus Kelembagaan Desa yang Mengikuti Pelatihan Manajemen Pemdes Orang
130 2136 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Persentase Desa Mandiri Persentase
131 2137 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Persentase Kemiskinan di Perdesaan Persentase
132 2138 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Persentase BUM Desa Maju Persentase
133 220126 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Jumlah Warga Negara Usia 4-18 tahun yang termasuk dalam penduduk disabilitas yang berpartisipasi dalam Pendidikan Khusus % 40,45
134 22102 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Rata-rata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Nilai 59,27
135 221025 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Jumlah Warga Negara Usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah % 69,95
136 22104 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Rata-rata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Nilai 69,03
137 22105 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Rata-rata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Nilai 57,36
138 22107 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Rata-rata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional Nilai 64,52
139 22108 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Rata-rata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional Nilai 63,93
140 22109 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Rata-rata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional Nilai 66,79
141 22110 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Rata-rata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional Nilai 61,56
142 22111 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Rata-rata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional Nilai 62,23
143 22112 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Rata-rata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional Nilai 62,2
144 22113 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Tingkat Penyerapan Lulusan SMK % 83,77
145 22115 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK % 77,43
146 22116 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Iklim keamanan SMA Nilai 73,16
147 22117 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Iklim keamanan SMK Nilai 71,29
148 22118 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Iklim keamanan SDLB Nilai 76,31
149 22119 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Iklim keamanan SMPLB Nilai 71,05
150 22120 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Iklim keamanan SMALB Nilai 74,13
151 22121 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Iklim kebinekaan SMA Nilai 73,95
152 221222 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Iklim kebinekaan SMK Nilai 72,13
153 22123 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Iklim kebinekaan SDLB Nilai 66,44
154 22124 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Iklim kebinekaan SMPLB Nilai 66,3
155 22125 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Iklim kebinekaan SMALB Nilai 66
156 22126 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Iklim Inklusivitas SMA Nilai 59,97
157 22128 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Iklim Inklusivitas SMK Nilai 57,94
158 22130 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Iklim Inklusivitas SDLB Nilai 59,71
159 22131 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Iklim inklusivitas SMPLB Nilai 65,22
160 22132 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Iklim inklusivitas SMALB Nilai 65,52
161 240006 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Persentase pendampingan penanganan pasca bencana % 100
162 2401 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan di lingkup Pemerintahan Daerah Nilai 14 SKPD
163 25000 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Terpenuhinya capaian mutu layanan SPM sub urusan trantibum daerah 13 Kab/Kota
164 25001 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Tercapainya indeks penyelenggaraan sub urusan trantibum kategori "baik" daerah 13 Kab/Kota
165 25003 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Terpenuhinya Kebutuhan SPM sub urusan Kebakaran yang sesuai standar* daerah 13 Kab/Kota
166 31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Tingkat partisipasi warga negara usia 16-18 tahun dalam pendidikan menengah % 69,95
167 32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Tingkat partisipasi warga negara usia 4-18 tahun penyandang disabilitas dalam pendidikan khusus % 40,45
168 3261 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara Perjalanan 15283224
169 3262 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA Rasio PDB Pariwisata % 1.86
170 461.1 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial Orang 210316
171 470 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Jumlah orang yang mendapatkan layanan informasi pasar kerja Orang 4990
172 470.1 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan di dalam negeri Orang
173 470.2 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Persentase tenaga kerja yang ditempatkan dalam negeri hasil pelatihan kerja % 100
174 481 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Jumlah Perusahaan terlapor pada WLKP Online Perusahaan 21455
175 484.2 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Persentase tenaga kerja di sektor prioritas yang meningkat produktivitasnya % 45
176 500.1 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Persentase Perangkat Daerah yang menyusun Renstra dan Renja SKPD mengacu pada dokumen RTKD %
177 5221 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK Indeks Pembangunan Statistik (IPS) Poin 1.5
178 5231 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN Persentase Tingkat Kematangan Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah % 64%
179 5232 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN Jumlah Lulusan Pelatihan SDM Keamanan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) Orang
180 5233 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN Jumlah Lulusan Pelatihan dan Sertifikasi Sesuai Standar Kompetensi Keamanan Siber dan Sandi Orang
181 5234 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN Jumlah Lulusan Pelatihan Teknis Bidang Keamanan Siber dan Sandi Orang 4
182 524 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Jumlah Laporan Informasi Pasar Kerja Laporan 4990
183 525 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia/Pekerja Migran Indonesia yang mendapatkan Sosialisasi Penempatan dan Pelindungan Calon Pekerja Migran Indonesia/Pekerja Migran Indonesia Orang
184 598 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN Luas hutan mangrove yang direhabilitasi Ha
185 599 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN Bangunan rehabilitasi sipil teknis yang terbangun Unit 1
186 656 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun Rata-rata Anak per Wanita 2,24
187 657 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive (mCPR) % 71,2
188 658 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) % 5,9
189 662 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Rasio Konektivitas Simpul Transportasi Provinsi Rasio 0,603
190 664 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Persentase Perlengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal Pada Jalan Provinsi Persentase
191 666 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Jumlah perlintasan Kereta Api yang Telah Ditangani Pada Jalan Provinsi Unit
192 668 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Jumlah Perusahaan Angkutan Umum yang Tersertifikasi Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan
193 7780 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi Nilai 82,5
194 8011 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Jumlah Daerah yang melaksanakan Rencana Aksi Daerah (RAD) Penanganan Konflik Sosial yang efektif Provinsi
195 8012 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Jumlah Daerah yang melaksanakan Nilai-nilai Ideologi dan Wawasan Kebangsaan Provinsi
196 8013 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Indeks Kinerja Ormas Nilai
197 8014 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Indeks Demokrasi Indonesia %
198 8015 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Indeks Kewaspadaan Nasional Nilai
199 84 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana % 100
200 85 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Orang yang Terdampak dan Berisiko Pada Situasi Kejadian Luar Biasa (KLB) % 100
201 852 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Index 71,29
202 858 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat Nilai 67,14
203 955 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN Luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat dalam skema HD, HKm, HTR dan Kemitraan Kehutanan Ha 4.117
204 957 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN Luas hutan dan lahan yang direhabilitasi Ha 13.709,93
205 958 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN Nilai transaksi ekonomi KTH Rupiah/Kapita 1.704.011.200
206 982 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Persentase Desa Teraliri Listrik (Rasio Desa Berlistrik) % 99.25
207 BG1 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Persentase Kabupaten/ Kota yang dilakukan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung % 100
208 BG2 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Persentase kab/kota yang menerbitkan Persetujuan Bangunan Gedung (%) % 100
209 BM1 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Persentase kondisi mantap jalan provinsi % 82.04%
210 CK01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi aman (%) % 7.89
211 CK02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Persentase timbulan sampah yang terolah di fasilitas pengolahan sampah % 15.77
212 CK12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Persentase angka BABS di tempat terbuka % 5.5
213 CK2 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Rumah tangga dengan akses air minum aman (%) % 10.31
214 CK4 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan (%) % 52.73
215 Jakon3 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Jumlah tenaga kerja konstruksi kualifikasi ahli terlatih dan tersertifikasi Orang 430
216 Jakon4 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Jumlah tenaga kerja konstruksi kualifikasi analis/teknisi operator terlatih dan tersertifikasi Orang N/A
217 Jakon5 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Persentase ketersediaan data dan informasi jasa konstruksi % 6
218 Jakon6 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Persentase pengawasan tertib usaha jasa konstruksi % N/A
219 Jakon7 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Persentase pengawasan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi % N/A
220 Jakon8 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Persentase pengawasan tertib pemanfaatan jasa konstruksi % N/A
221 KP_01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN Kawasan konservasi daerah yang operasional Ha 179659.89
222 KP_02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN Penyelesaian penataan ruang laut dan zonasi pesisir (Materi teknis muatan pesisir yang disetujui Menteri Kelautan dan Perikanan untuk diintegrasikan ke dalam RTRW Provinsi) Provinsi -
223 KP_03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN Produksi Garam Ton
224 KP_04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN Produksi Perikanan Tangkap Ton 213850
225 KP_05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN Produksi Perikanan Budidaya Ton 134493.10
226 KP_06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN Angka Konsumsi Ikan Kg/KAP/TH 64.64
227 KP_07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN Persentase kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan % 100
228 P1 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN Jumlah bidang tanah yang diredistribusi Bidang Tanah 6600
229 P2 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN Jumlah Kepala Keluarga penerima akses Reforma Agraria Kepala Keluarga 3800
230 PR1 Penyelesaian Materi Teknis RTRW Materi Teknis 1
231 PR11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Kasus N/A
232 PR12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Fasilitasi Kegiatan Sekretariat PPNS Penataan Ruang di Daerah Provinsi N/A
233 PR2 Penyelesaian Materi Teknis RDTR Materi Teknis
234 PR5 Penetapan RTRW Perda/Perkada 1
235 PR6 Penetapan RDTR Perda/Perkada
236 SDA10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Panjang dan Jumlah Prasarana Pengendalian Banjir dan Pengaman Pantai yang dibangun Km 0.2
237 SDA7 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Luas Layanan Irigasi yang direhabilitasi dan/atau dimodernisasi Ha 4663.23
238 SDA8 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Luas layanan irigasi multikomoditas yang dibangun dan/atau ditingkatkan padi dan non padi Ha 1.73
239 SDA9 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Kapasitas layanan prasarana air baku yang dibangun m³/detik 0.0108