DATA INDUK

No Kode Referensi Nama Urusan Uraian
1 1.01.X00001 Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Jumlah Sekolah Taman Kanak-Kanak (TK) di Bawah Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Menurut Kabupaten_Kota di Provinsi Kalimantan Selatan
2 1.01.X00002 Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Data Asrama Mahasiswa Kalimantan Selatan di Luar Provinsi Kalimantan Selatan
3 1.01.X00003 Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Jumlah Guru Madrasah Aliyah (MA) di Bawah Kementrian Agama Menurut Kabupaten_Kota di Provinsi Kalimantan Selatan
4 1.01.X00004 Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Jumlah Guru Madrasah Ibtidaiyah (MI) di Bawah Kementrian Agama Menurut Kabupaten_Kota di Provinsi Kalimantan Selatan
5 1.01.X00005 Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Jumlah Guru Madrasah Tsanawiyah (MTs) di Bawah Kementrian Agama Menurut Kabupaten_Kota di Provinsi Kalimantan Selatan
6 1.01.X00006 Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Jumlah Guru Raudatul Athfal (RA) di Bawah Kementrian Agama Menurut Kabupaten_Kota di Provinsi Kalimantan Selatan
7 1.01.X00007 Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Jumlah Guru Sekolah Dasar (SD) di Bawah Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Menurut Kabupaten_Kota di Provinsi Kalimantan Selatan
8 1.01.X00008 Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Jumlah Guru Sekolah Menengah Atas (SMA) di Bawah Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Menurut Kabupaten_Kota di Provinsi Kalimantan Selatan
9 1.01.X00009 Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Jumlah Guru Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Bawah Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Menurut Kabupaten_Kota di Provinsi Kalimantan Selatan
10 1.01.X00010 Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Jumlah Guru Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Bawah Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Menurut Kabupaten_Kota di Provinsi Kalimantan Selatan
11 1.01.X00011 Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Jumlah Madrasah Aliyah (MA) di Bawah Kementrian Agama Menurut Kabupaten_Kota di Provinsi Kalimantan Selatan
12 1.01.X00012 Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Jumlah Madrasah Ibtidaiyah (MI) di Bawah Kementrian Agama Menurut Kabupaten_Kota di Provinsi Kalimantan Selatan
13 1.01.X00013 Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Jumlah Madrasah Tsanawiyah (MTs) di Bawah Kementrian Agama Menurut Kabupaten_Kota di Provinsi Kalimantan Selatan
14 1.01.X00014 Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Jumlah Murid Madrasah Aliyah (MA) di Bawah Kementrian Agama Menurut Kabupaten_Kota di Provinsi Kalimantan Selatan
15 1.01.X00015 Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Jumlah Murid Madrasah Ibtidaiyah (MI) di Bawah Kementrian Agama Menurut Kabupaten_Kota di Provinsi Kalimantan Selatan
16 1.01.X00016 Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Jumlah Murid Madrasah Tsanawiyah (MTs) di Bawah Kementrian Agama Menurut Kabupaten_Kota di Provinsi Kalimantan Selatan
17 1.01.X00017 Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Jumlah Murid Raudatul Athfal (RA) di Bawah Kementrian Agama Menurut Kabupaten_Kota di Provinsi Kalimantan Selatan
18 1.01.X00018 Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Jumlah Murid Sekolah Dasar (SD) di Bawah Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Menurut Kabupaten_Kota di Provinsi Kalimantan Selatan
19 1.01.X00019 Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Jumlah Murid Sekolah Menengah Atas (SMA) di Bawah Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Menurut Kabupaten_Kota di Provinsi Kalimantan Selatan
20 1.01.X00020 Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Jumlah Murid Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Bawah Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Menurut Kabupaten_Kota di Provinsi Kalimantan Selatan
21 1.01.X00021 Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Jumlah Murid Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Bawah Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Menurut Kabupaten_Kota di Provinsi Kalimantan Selatan
22 1.01.X00022 Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Jumlah Murid Taman Kanak-Kanak (TK) di Bawah Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Menurut Kabupaten_Kota di Provinsi Kalimantan Selatan
23 1.01.X00023 Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Jumlah Sekolah Dasar (SD) di Bawah Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Menurut Kabupaten_Kota di Provinsi Kalimantan Selatan
24 1.01.X00024 Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) di Bawah Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Menurut Kabupaten_Kota di Provinsi Kalimantan Selatan
25 1.01.X00025 Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Bawah Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Menurut Kabupaten_Kota di Provinsi Kalimantan Selatan
26 1.01.X00026 Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Bawah Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Menurut Kabupaten_Kota di Provinsi Kalimantan Selatan
27 1.01.X00027 Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Jumlah Guru Sekolah Luar Biasa (SLB)
28 1.01.X00028 Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Jumlah Murid Sekolah Luar Biasa (SLB)
29 1.01.X00029 Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB)
30 1.01.X00030 Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Pencapaian Angka Partisipasi Sekolah (APS) pada semua jenjang dan jenis pendidikan di Kalimantan Selatan
31 1.01.X00031 Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Pencapian Angka Partisipasi Kasar (APK) pada semua jenjang dan jenis pendidikan di Kalimantan Selatan
32 1.01.X00032 Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Pencapaian Angka Partisipasi Murni (APM) pada semua jenjang dan jenis pendidikan di Kalimantan Selatan
33 1.01.X00033 Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Daftar Penetapan Warisan Budaya Takbenda Kalimantan Selatan
34 1.01.X00034 Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Angka Kelulusan (AL) SD/MI
35 1.01.X00035 Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA
36 1.01.X00036 Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs
37 1.01.X00037 Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Angka Kelulusan:
38 1.01.X00038 Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Angka melek huruf
39 1.01.X00039 Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun, perempuan dan laki-laki
40 1.01.X00040 Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Angka partisipasi kasar
41 1.01.X00041 Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Angka partisipasi sekolah
42 1.01.X00042 Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI/Paket A
43 1.01.X00043 Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Angka partisipasi sekolah (APS) SMA/SMK/MA/Paket C
44 1.01.X00044 Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B
45 1.01.X00045 Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Angka pendidikan yang ditamatkan
46 1.01.X00046 Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Angka rata-rata lama sekolah
47 1.01.X00047 Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Fasilitas Pendidikan:
48 1.01.X00048 Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV
49 1.01.X00049 Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Harapan Lama Sekolah
50 1.01.X00050 Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Iklim Inklusivitas SDLB
51 1.01.X00051 Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Iklim Inklusivitas SMA
52 1.01.X00052 Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Iklim inklusivitas SMALB
53 1.01.X00053 Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Iklim Inklusivitas SMK
54 1.01.X00054 Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Iklim inklusivitas SMPLB
55 1.01.X00055 Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Iklim keamanan SDLB
56 1.01.X00056 Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Iklim keamanan SMA
57 1.01.X00057 Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Iklim keamanan SMALB
58 1.01.X00058 Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Iklim keamanan SMK
59 1.01.X00059 Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Iklim keamanan SMPLB
60 1.01.X00060 Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Iklim kebinekaan SDLB
61 1.01.X00061 Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Iklim kebinekaan SMA
62 1.01.X00062 Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Iklim kebinekaan SMALB
63 1.01.X00063 Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Iklim kebinekaan SMK
64 1.01.X00064 Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Iklim kebinekaan SMPLB
65 1.01.X00065 Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu
66 1.01.X00066 Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Jumlah gedung kesenian
67 1.01.X00067 Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Jumlah gedung olahraga
68 1.01.X00068 Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Jumlah grup kesenian
69 1.01.X00069 Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Jumlah Guru Dikmen yang mengikuti Sertifikasi Guru
70 1.01.X00070 Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Jumlah Guru Madrasah Aliyah (MA) di bawah Kementerian Agama
71 1.01.X00071 Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Jumlah Guru Madrasah Ibtidaiyah (MI) di bawah Kementerian Agama
72 1.01.X00072 Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Jumlah Guru Madrasah Tsanawiyah (MTs) di bawah Kementerian Agama
73 1.01.X00073 Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Jumlah Guru Raudatul Athfal (RA) di bawah Kementerian Agama
74 1.01.X00074 Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Jumlah Guru Sekolah Dasar (SD) di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
75 1.01.X00075 Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Jumlah Guru Sekolah Menengah Atas (SMA) di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
76 1.01.X00076 Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Jumlah Guru Sekolah Menengah Pertama (SMP) di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
77 1.01.X00077 Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Jumlah Guru Taman Kanak-kanak (TK) di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
78 1.01.X00078 Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan
79 1.01.X00079 Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Jumlah lulusan pendidikan menengah vokasi
80 1.01.X00080 Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Jumlah Mahasiswa di bawah Kementerian Agama
81 1.01.X00081 Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Jumlah Mahasiswa di bawah Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
82 1.01.X00082 Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Jumlah Murid Madrasah Aliyah (MA) di bawah Kementerian Agama
83 1.01.X00083 Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Jumlah Murid Madrasah Ibtidaiyah (MI) di bawah Kementerian Agama
84 1.01.X00084 Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Jumlah Murid Madrasah Tsanawiyah (MTs) di bawah Kementerian Agama
85 1.01.X00085 Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Jumlah Murid Raudatul Athfal (RA) di bawah Kementerian Agama
86 1.01.X00086 Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Jumlah Murid Sekolah Dasar (SD) di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
87 1.01.X00087 Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Jumlah Murid Sekolah Menengah Atas (SMA) di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
88 1.01.X00088 Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Jumlah Murid Sekolah Menengah Pertama (SMP) di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
89 1.01.X00089 Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Jumlah Murid Taman Kanak-kanak (TK) di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
90 1.01.X00090 Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Jumlah Penataan Guru Dikmen
91 1.01.X00091 Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Jumlah Perguruan Tinggi Negeri di bawah Kementerian Agama
92 1.01.X00092 Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Jumlah Perguruan Tinggi Negeri di bawah Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
93 1.01.X00093 Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Jumlah Perguruan Tinggi Swasta di bawah Kementerian Agama
94 1.01.X00094 Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Jumlah Perguruan Tinggi Swasta di bawah Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
95 1.01.X00095 Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Jumlah Sekolah Dasar (SD) di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
96 1.01.X00096 Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Jumlah Sekolah Madrasah Aliyah (MA) di bawah Kementerian Agama
97 1.01.X00097 Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Jumlah Sekolah Madrasah Ibtidaiyah (MI) di bawah Kementerian Agama
98 1.01.X00098 Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Jumlah Sekolah Madrasah Tsanawiyah (MTs) di bawah Kementerian Agama
99 1.01.X00099 Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
100 1.01.X00100 Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
101 1.01.X00101 Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Jumlah Sekolah Raudatul Athfal (RA) di bawah Kementerian Agama
102 1.01.X00102 Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Jumlah Sekolah Taman Kanak-kanak (TK) di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
103 1.01.X00103 Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Jumlah Tenaga Edukatif Negeri di bawah Kementerian Agama
104 1.01.X00104 Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Jumlah Tenaga Edukatif Negeri di bawah Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
105 1.01.X00105 Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Jumlah Tenaga Edukatif Swasta di bawah Kementerian Agama
106 1.01.X00106 Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Jumlah Tenaga Edukatif Swasta di bawah Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
107 1.01.X00107 Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Jumlah Warga Negara Usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah
108 1.01.X00108 Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Jumlah Warga Negara Usia 4-18 tahun yang termasuk dalam penduduk disabilitas yang berpartisipasi dalam Pendidikan Khusus
109 1.01.X00109 Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Lulusan pendidikan vokasi bersertifikat kompetensi
110 1.01.X00110 Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
111 1.01.X00111 Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)
112 1.01.X00112 Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Persentase capaian penerapan SPM di daerah
113 1.01.X00113 Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar
114 1.01.X00114 Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Rasio APM perempuan/laki-laki di Perguruan Tinggi
115 1.01.X00115 Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Rasio APM perempuan/laki-laki di SD
116 1.01.X00116 Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Rasio APM perempuan/laki-laki di SMA
117 1.01.X00117 Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP
118 1.01.X00118 Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Rasio guru terhadap murid pendidikan menengah
119 1.01.X00119 Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Rasio guru terhadap murid per kelas rata- rata
120 1.01.X00120 Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar
121 1.01.X00121 Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar
122 1.01.X00122 Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah
123 1.01.X00123 Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar
124 1.01.X00124 Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Rasio lulusan S1
125 1.01.X00125 Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Rasio lulusan S2
126 1.01.X00126 Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Rasio lulusan S3
127 1.01.X00127 Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun
128 1.01.X00128 Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Rata-rata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional
129 1.01.X00129 Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Rata-rata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional
130 1.01.X00130 Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Rata-rata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional
131 1.01.X00131 Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Rata-rata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional
132 1.01.X00132 Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Rata-rata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional
133 1.01.X00133 Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Rata-rata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional
134 1.01.X00134 Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Rata-rata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional
135 1.01.X00135 Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Rata-rata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional
136 1.01.X00136 Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Rata-rata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional
137 1.01.X00137 Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Rata-rata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional
138 1.01.X00138 Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas
139 1.01.X00139 Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik
140 1.01.X00140 Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Sekolah pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik
141 1.01.X00141 Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK
142 1.01.X00142 Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Tingkat Penyerapan Lulusan SMK
143 1.01.Y00143 Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Jumlah Pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menurut Kabupaten/Kota (Orang)
144 1.01.Y00144 Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Jumlah Guru di Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama/Sederajat, dan Sekolah Menengah Atas/Sederajat menurut Kabupaten/Kota (Orang)
145 1.01.Y00145 Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Jumlah Dosen di Perguruan Tinggi (Universitas, Institut, Sekolah Tinggi, Politeknik, Akademi, dan Lainnya), menurut Kabupaten/Kota (Orang)
146 1.01.Y00146 Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Jumlah Siswa di Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama/Sederajat, dan Sekolah Menengah Atas/Sederajat menurut Kabupaten/Kota (Orang)
147 1.01.Y00147 Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Jumlah Mahasiswa di Perguruan Tinggi (Universitas, Institut, Sekolah Tinggi, Politeknik, Akademi, dan Lainnya), menurut Kabupaten/Kota (Orang)
148 1.01.Y00148 Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Jumlah Guru di Raudhatul Athfal, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah, dan Madrasah Aliyah Kejuruan menurut Kabupaten/Kota (Orang)
149 1.01.Y00149 Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Jumlah Siswa di Raudhatul Athfal, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah, dan Madrasah Aliyah Kejuruan menurut Kabupaten/Kota (Orang)
150 1.02.X00001 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Jumlah Kunjungan Pasien Rawat Inap, Rawat Darurat (IGD) dan Rawat Jalan RSUD UIin
151 1.02.X00002 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Indikator Kinerja Pelayanan Di Rumah Sakit Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022
152 1.02.X00003 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Jumlah Penderita Asma
153 1.02.X00004 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Jumlah Penderita Penyakit Hipertensi
154 1.02.X00005 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Jumlah Penyakit Jantung Koroner
155 1.02.X00006 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Jumlah Penderita Penyakit Stroke
156 1.02.X00007 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Jumlah Penderita Penyakit Diabetes Melitus
157 1.02.X00008 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Jumlah Penderita Penyakit Kanker Payudara
158 1.02.X00009 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Jumlah Penderita Paru Obstruktif Kronik
159 1.02.X00010 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Jumlah Penderita Penyakit Osteoporosis
160 1.02.X00011 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Jumlah Penderita Gagal Ginjal Kronik (1)
161 1.02.X00012 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Persentase Balita Gizi Kurang
162 1.02.X00013 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Jumlah Kunjungan Pasien Rawat Inap, Rawat Darurat (IGD) dan Rawat Jalan RSUD dr. Moch Ansari Saleh
163 1.02.X00014 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Jumlah Kunjungan Pasien Rawat Inap, Rawat Darurat (IGD) dan Rawat Jalan RSGM Gusti Hasan Aman
164 1.02.X00015 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Jumlah Kunjungan Pasien Rawat Inap Rawat Darurat (IGD) dan Rawat Jalan RSJ Sambang Lihum
165 1.02.X00016 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Persentase Balita Gizi Buruk
166 1.02.X00017 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Jumlah Penderita Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD)
167 1.02.X00018 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Jumlah Penderita Penyakit TBC
168 1.02.X00019 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Jumlah Penderita Penyakit Kusta
169 1.02.X00020 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Jumlah Penderita Penyakit Pneumonia pada Balita (1)
170 1.02.X00021 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Jumlah Tenaga Kesehatan Menurut Kabupaten_Kota
171 1.02.X00022 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Prevalensi Stunting
172 1.02.X00023 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Jumlah Penderita Penyakit HIV_AIDS
173 1.02.X00024 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Angka Kematian Bayi (AKB)
174 1.02.X00025 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Angka Kematian Ibu (AKI)
175 1.02.X00026 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Angka Kematian Neonatal (AKN)
176 1.02.X00027 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Jumlah Ahli Gizi
177 1.02.X00028 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Jumlah Apotek
178 1.02.X00029 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Jumlah Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR)
179 1.02.X00030 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Jumlah Bayi bergizi kurang
180 1.02.X00031 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Jumlah Bayi Lahir
181 1.02.X00032 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Jumlah BBLR dirujuk
182 1.02.X00033 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Jumlah Bidan
183 1.02.X00034 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Jumlah Dokter
184 1.02.X00035 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Jumlah Ibu Hamil
185 1.02.X00036 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Jumlah Ibu Hamil kurang energi kronis (KEK)
186 1.02.X00037 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Jumlah Ibu Hamil melakukan kunjungan K1
187 1.02.X00038 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Jumlah Ibu Hamil melakukan Kunjungan K4
188 1.02.X00039 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Jumlah Ibu Hamil yang mendapat tablet zat besi (Fe)
189 1.02.X00040 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Jumlah Klinik
190 1.02.X00041 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Jumlah Perawat
191 1.02.X00042 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Jumlah Posyandu
192 1.02.X00043 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Jumlah Puskesmas
193 1.02.X00044 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Jumlah Rumah Sakit Bersalin
194 1.02.X00045 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Jumlah Rumah Sakit Khusus
195 1.02.X00046 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Jumlah Rumah Sakit Umum
196 1.02.X00047 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Jumlah Tenaga Farmasi
197 1.02.X00048 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Angka kejadian Malaria
198 1.02.X00049 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-“19) per 1.000 perempuan usia 15-“19 tahun (ASFR 15-“19)
199 1.02.X00050 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Angka kelangsungan hidup bayi
200 1.02.X00051 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup
201 1.02.X00052 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup
202 1.02.X00053 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Angka kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup
203 1.02.X00054 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup
204 1.02.X00055 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup
205 1.02.X00056 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive Prevelance Rate (mCPR)
206 1.02.X00057 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan
207 1.02.X00058 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Cakupan balita pneumonia yang ditangani
208 1.02.X00059 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam
209 1.02.X00060 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)
210 1.02.X00061 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga
211 1.02.X00062 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak
212 1.02.X00063 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat
213 1.02.X00064 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani
214 1.02.X00065 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Cakupan kunjungan bayi
215 1.02.X00066 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Cakupan kunjungan Ibu hamil K4
216 1.02.X00067 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani
217 1.02.X00068 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Cakupan pelayanan anak balita
218 1.02.X00069 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)
219 1.02.X00070 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin
220 1.02.X00071 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin
221 1.02.X00072 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Cakupan pelayanan nifas
222 1.02.X00073 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Cakupan pembantu puskesmas
223 1.02.X00074 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin
224 1.02.X00075 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD
225 1.02.X00076 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA
226 1.02.X00077 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat
227 1.02.X00078 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum
228 1.02.X00079 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit
229 1.02.X00080 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu
230 1.02.X00081 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan
231 1.02.X00082 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Cakupan puskesmas
232 1.02.X00083 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Jumlah Kasus Penyakit
233 1.02.X00084 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Jumlah Klinik/Balai Kesehatan
234 1.02.X00085 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Jumlah Polindes
235 1.02.X00086 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Jumlah Rumah Sakit/Rumah Bersalin
236 1.02.X00087 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Jumlah Tenaga Kesehatan
237 1.02.X00088 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk
238 1.02.X00089 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Penderita diare yang ditangani
239 1.02.X00090 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Penemuan Kasus TBC
240 1.02.X00091 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak
241 1.02.X00092 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Persentase cakupan area pelayanan
242 1.02.X00093 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan
243 1.02.X00094 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Persentase fasyankes dengan ketersediaan obat esensial dan vaksin rutin
244 1.02.X00095 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Persentase Kebutuhan Ber-KB yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need) (%)
245 1.02.X00096 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Persentase makanan memenuhi syarat
246 1.02.X00097 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Persentase obat memenuhi syarat
247 1.02.X00098 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Orang yang Terdampak dan Berisiko Pada Situasi Kejadian Luar Biasa (KLB)
248 1.02.X00099 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana
249 1.02.X00100 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Persentase Posyandu aktif
250 1.02.X00101 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Persentase remaja yang terkena Infeksi Menular Seksual (IMS)
251 1.02.X00102 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Persentase RS Pemerintah dengan jenis tenaga medis sesuai standar.
252 1.02.X00103 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Persentase Rumah Sakit Terakreditasi Paripurna
253 1.02.X00104 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Potensi kandungan
254 1.02.X00105 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Prevalensi balita gizi kurang
255 1.02.X00106 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi
256 1.02.X00107 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Prevalensi Stunting (pendek/sangat pendek pada balita)
257 1.02.X00108 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Prevalensi Wasting (Kurus dan Sangat Kurus) Pada Balita (%)
258 1.02.X00109 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Proporsi anak balita dengan demam yang diobati dengan obat anti malaria yang tepat
259 1.02.X00110 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Proporsi anak balita yang tidur dengan kelambu berinsektisida
260 1.02.X00111 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS
261 1.02.X00112 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS
262 1.02.X00113 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS
263 1.02.X00114 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum (standar yang digunakan Indonesia 2.100 Kkal/kapita/hari)
264 1.02.X00115 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan
265 1.02.X00116 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Rasio bayi berakte kelahiran
266 1.02.X00117 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Rasio dokter per satuan penduduk
267 1.02.X00118 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Rasio posyandu per satuan balita
268 1.02.X00119 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk
269 1.02.X00120 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk
270 1.02.X00121 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Rasio tenaga medis per satuan penduduk
271 1.02.X00122 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Tingkat kematian akibat malaria
272 1.02.X00123 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)
273 1.02.X00124 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)
274 1.02.X00125 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Total Fertility Rate (TFR)
275 1.02.Y00126 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Jumlah Kunjungan Pasien Rawat Inap menurut Kabupaten/Kota (Orang)
276 1.02.Y00127 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Jumlah Kunjungan Pasien Rawat Darurat (IGD), menurut Kabupaten/Kota (Orang)
277 1.02.Y00128 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Jumlah Kunjungan Pasien Rawat Jalan menurut Kabupaten/Kota (Orang)
278 1.03.X00001 Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Panjang Jalan Menurut Kabupaten_Kota dan Tingkat Kewenangan Pemerintahan
279 1.03.X00002 Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Capaian Air Minum Akses Aman Kab/Kota Provinsi Kalimantan Selatan
280 1.03.X00003 Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Capaian Air Minum Akses Layak Kab/Kota Provinsi Kalimantan Selatan
281 1.03.X00004 Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Jumlah Bangunan Gedung Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan
282 1.03.X00005 Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Jumlah Ketersediaan Tenaga Ahli Pekerjaan Konstruksi di Provinsi Kalimantan Selatan
283 1.03.X00006 Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Jumlah Pekerjaan Konstruksi Provinsi Kalimantan Selatan
284 1.03.X00007 Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kondisi Pencapaian Cakupan Air Limbah Domestik Akses Aman Kabupaten/Kota
285 1.03.X00008 Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kondisi Pencapaian Cakupan Air Limbah Domestik Akses Layak Kabupaten/Kota
286 1.03.X00009 Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Luas Wilayah menurut Jenis Penggunaan Lahan Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan
287 1.03.X00010 Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Fasilitasi Kegiatan Sekretariat PPNS Penataan Ruang di Daerah
288 1.03.X00011 Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Jumlah Penegakan Perda Rencana Tata Ruang Daerah
289 1.03.X00012 Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Jumlah tenaga kerja konstruksi kualifikasi ahli terlatih dan tersertifikasi
290 1.03.X00013 Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Jumlah tenaga kerja konstruksi kualifikasi analis/teknisi operator terlatih dan tersertifikasi
291 1.03.X00014 Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kapasitas layanan prasarana air baku yang dibangun
292 1.03.X00015 Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Luas layanan irigasi multikomoditas yang dibangun dan/atau ditingkatkan padi dan non padi
293 1.03.X00016 Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Luas Layanan Irigasi yang direhabilitasi dan/atau dimodernisasi
294 1.03.X00017 Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Panjang dan Jumlah Prasarana Pengendalian Banjir dan Pengaman Pantai yang dibangun
295 1.03.X00018 Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Penetapan RDTR
296 1.03.X00019 Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Penetapan RTRW
297 1.03.X00020 Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Pemanfaatan Ruang
298 1.03.X00021 Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Penyelesaian Materi Teknis RDTR
299 1.03.X00022 Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Penyelesaian Materi Teknis RTRW
300 1.03.X00023 Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Persentase angka BABS di tempat terbuka
301 1.03.X00024 Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Persentase kab/kota yang menerbitkan Persetujuan Bangunan Gedung (%)
302 1.03.X00025 Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Persentase Kabupaten/ Kota yang dilakukan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung
303 1.03.X00026 Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Persentase kesiapan lmplementasi pengelolaan SDA terpadu (aspek regulasi, kelembagaan, dan sistem infomasi)
304 1.03.X00027 Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Persentase ketersediaan data dan informasi jasa konstruksi
305 1.03.X00028 Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Persentase kondisi mantap jalan Kabupaten/Kota
306 1.03.X00029 Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Persentase kondisi mantap jalan provinsi
307 1.03.X00030 Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Persentase pemenuhan kebutuhan air baku
308 1.03.X00031 Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Persentase pengawasan tertib pemanfaatan jasa konstruksi
309 1.03.X00032 Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Persentase pengawasan tertib usaha jasa konstruksi
310 1.03.X00033 Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Persentase pertambahan jumlah korban bencana abrasi/pasang laut
311 1.03.X00034 Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Persentase pertambahan jumlah korban bencana banjir
312 1.03.X00035 Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi aman (%)
313 1.03.X00036 Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Persentase timbulan sampah yang terolah di fasilitas pengolahan sampah
314 1.03.X00037 Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Presentase Kesesuaian Rencana Program Pembangunan Sektor dengan Rencana Tata Ruang
315 1.03.X00038 Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Presentase luas sawah beririgasi
316 1.03.X00039 Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Presentase PDAM dengan kinerja sehat
317 1.03.X00040 Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Presentase rumah tangga dengan akses air minum bukan jaringan perpipaan
318 1.03.X00041 Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Presentase rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan
319 1.03.X00042 Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Presentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air limbah domestik layak dan aman
320 1.03.X00043 Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Presentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum aman
321 1.03.X00044 Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Presentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak
322 1.03.X00045 Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Presentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sampah yang terkelola dengan baik di perkotaan
323 1.03.X00046 Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rumah tangga dengan akses air minum aman (%)
324 1.03.X00047 Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan (%)
325 1.03.Y00048 Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Realisasi Pengadaan Konstruksi yang Didanai Melalui APBD menurut Kabupaten/Kota (Juta Rupiah)
326 1.03.Y00049 Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Realisasi Pengadaan Konstruksi yang Didanai Melalui APBN menurut Kabupaten/Kota (Juta Rupiah)
327 1.04.X00001 Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Data Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
328 1.04.X00002 Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Rekapitulasi Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
329 1.04.X00003 Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Penanganan Prasarana Sarana Umum (PSU) di kawasan permukiman Provinsi Kalimantan Selatan
330 1.04.X00004 Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Data Peningkatan Kualitas RTLH dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana
331 1.04.X00005 Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Batas wilayah administrasi
332 1.04.X00006 Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Cakupan ketersediaan rumah layak huni
333 1.04.X00007 Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau
334 1.04.X00008 Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Jumlah Hunian Baru Layak Yang Terbangun Melalui Fasilitasi Pemerintah
335 1.04.X00009 Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Jumlah Hunian Baru Layak Yang Terbangun Melalui Peran Masyarakat dan Dunia Usaha
336 1.04.X00010 Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Jumlah Kawasan di Permukiman Kumuh Perkotaan Yang Ditangani Melalui Peremajaan Kota
337 1.04.X00011 Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Jumlah Luasan Permukiman Kumuh Yang Ditangani Secara Terpadu
338 1.04.X00012 Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Jumlah penerbitan Sertipikat Hak Milik (SHM)/Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB)/Sertipikat Hak Satuan Rumah Susun (SHRS)
339 1.04.X00013 Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Jumlah Pulau
340 1.04.X00014 Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Jumlah Rumah Tangga Berpendapatan Rendah Yang Menerima Bantuan/Subsidi Pembiayaan Perumahan Berupa Bantuan Uang Muka dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP)
341 1.04.X00015 Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Jumlah Rumah Tangga Yang Mendapatkan Bantuan Peningkatan Kualitas
342 1.04.X00016 Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Jumlah Rumah Tangga Yang Mendapatkan Fasilitas Pembiayaan Dari Lembaga Keuangan
343 1.04.X00017 Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Jumlah Rumah Yang Dilayani Bantuan PSU Pada Perumahan, Termasuk PSU Kawasan Skala Besar
344 1.04.X00018 Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Jumlah Warga Negara Korban Bencana Yang Memperoleh Rumah Layak Huni
345 1.04.X00019 Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Jumlah Warga Negara Yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah Daerah Yang Memperoleh Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni
346 1.04.X00020 Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman kawasan terpencil
347 1.04.X00021 Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW
348 1.04.X00022 Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Luas Daerah
349 1.04.X00023 Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Luas wilayah administrasi
350 1.04.X00024 Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik
351 1.04.X00025 Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Persentase areal kawasan kumuh
352 1.04.X00026 Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik ( > 40 KM/Jam)
353 1.04.X00027 Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan
354 1.04.X00028 Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Persentase pemukiman yang tertata
355 1.04.X00029 Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Persentase rumah layak, terjangkau, dan berkelanjutan
356 1.04.X00030 Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Persentase rumah tangga pengguna listrik
357 1.04.X00031 Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Persentase rumah tinggal bersanitasi
358 1.04.X00032 Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Persentase sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar
359 1.04.X00033 Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Persentase sempadan sungai yang dipakai bangunan liar
360 1.04.X00034 Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik
361 1.04.X00035 Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan
362 1.04.X00036 Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Rasio Jaringan Irigasi
363 1.04.X00037 Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk
364 1.04.X00038 Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan
365 1.04.X00039 Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Rasio permukiman layak huni
366 1.04.X00040 Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Rasio rumah layak huni
367 1.04.X00041 Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Ruang publik yang berubah peruntukannya
368 1.04.X00042 Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA
369 1.04.X00043 Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Tinggi Wilayah
370 1.04.Y00044 Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Jumlah Rumah Subsidi yang Terjual menurut Kabupaten/Kota (Unit)
371 1.04.Y00045 Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Pendapatan Jasa Real Estate Rumah Subsidi menurut Kabupaten/Kota (Rupiah)
372 1.04.Y00046 Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Rumah Non-Subsidi yang Terjual menurut Kabupaten/Kota (Unit)
373 1.04.Y00047 Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Pendapatan Jasa Real Estate Rumah Non-Subsidi menurut Kabupaten/Kota (Rupiah)
374 1.05.X00001 Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Sebaran Titik Panas_Hotspot di Provinsi Kalimantan Selatan
375 1.05.X00002 Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Daftar Kegiatan SatPol PP Provinsi Kalimantan Selatan
376 1.05.X00003 Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Jembatan terdampak Banjir
377 1.05.X00004 Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Jembatan terdampak Gelombang Pasang (ROB)
378 1.05.X00005 Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Jembatan terdampak Kebakaran Permukiman
379 1.05.X00006 Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Jembatan terdampak Puting Beliung
380 1.05.X00007 Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Jembatan terdampak Tanah Longsor
381 1.05.X00008 Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Jumlah Jiwa Terdampak Banjir
382 1.05.X00009 Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Jumlah Jiwa Terdampak Gelombang Pasang (ROB)
383 1.05.X00010 Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Jumlah Jiwa Terdampak Kebakaran Permukiman
384 1.05.X00011 Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Jumlah Jiwa Terdampak Puting Beliung
385 1.05.X00012 Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Jumlah Jiwa Terdampak Tanah Longsor
386 1.05.X00013 Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Jumlah Kejadian Banjir
387 1.05.X00014 Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Jumlah Kejadian Gelombang Pasang (ROB)
388 1.05.X00015 Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Jumlah Kejadian Kebakaran Hutan
389 1.05.X00016 Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Jumlah Kejadian Kebakaran Lahan
390 1.05.X00017 Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Jumlah Kejadian Kebakaran Permukiman
391 1.05.X00018 Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Jumlah Kejadian Puting Beliung
392 1.05.X00019 Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Jumlah Kejadian Tanah Longsor
393 1.05.X00020 Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Jumlah KK Terdampak Banjir
394 1.05.X00021 Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Jumlah KK Terdampak Gelombang Pasang (ROB)
395 1.05.X00022 Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Jumlah KK Terdampak Kebakaran Permukiman
396 1.05.X00023 Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Jumlah KK Terdampak Puting Beliung
397 1.05.X00024 Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Jumlah KK Terdampak Tanah Longsor
398 1.05.X00025 Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Jumlah Korban Luka akibat Tanah Longsor
399 1.05.X00026 Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Jumlah Korban Meninggal Dunia akibat Banjir
400 1.05.X00027 Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Jumlah Korban Meninggal Dunia akibat Tanah Longsor
401 1.05.X00028 Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Jumlah Luas Hutan Terbakar
402 1.05.X00029 Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Jumlah Luas Lahan Terbakar
403 1.05.X00030 Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Jumlah Pengungsi Banjir
404 1.05.X00031 Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Jumlah Permukiman Rusak Berat terdampak Gelombang Pasang (ROB)
405 1.05.X00032 Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Jumlah Permukiman Rusak Berat terdampak Kebakaran Permukiman
406 1.05.X00033 Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Jumlah Permukiman Rusak Berat terdampak Puting Beliung
407 1.05.X00034 Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Jumlah Permukiman Rusak Berat terdampak Tanah Longsor
408 1.05.X00035 Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Jumlah Permukiman Rusak Ringan terdampak Gelombang Pasang (ROB)
409 1.05.X00036 Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Jumlah Permukiman Rusak Ringan terdampak Kebakaran Permukiman
410 1.05.X00037 Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Jumlah Permukiman Rusak Ringan terdampak Puting Beliung
411 1.05.X00038 Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Jumlah Permukiman Rusak Ringan terdampak Tanah Longsor
412 1.05.X00039 Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Jumlah Permukiman Rusak Sedang terdampak Gelombang Pasang (ROB)
413 1.05.X00040 Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Jumlah Permukiman Rusak Sedang terdampak Kebakaran Permukiman
414 1.05.X00041 Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Jumlah Permukiman Rusak Sedang terdampak Puting Beliung
415 1.05.X00042 Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Jumlah Permukiman Rusak Sedang terdampak Tanah Longsor
416 1.05.X00043 Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Jumlah Permukiman Rusak Total terdampak Gelombang Pasang (ROB)
417 1.05.X00044 Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Jumlah Permukiman Rusak Total terdampak Kebakaran Permukiman
418 1.05.X00045 Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Jumlah Permukiman Rusak Total terdampak Puting Beliung
419 1.05.X00046 Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Jumlah Permukiman Rusak Total terdampak Tanah Longsor
420 1.05.X00047 Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Kerusakan Jalan terdampak Gelombang Pasang (ROB)
421 1.05.X00048 Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Kerusakan Jalan terdampak Kebakaran Permukiman
422 1.05.X00049 Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Kerusakan Jalan terdampak Puting Beliung
423 1.05.X00050 Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Kerusakan Jalan terdampak Tanah Longsor
424 1.05.X00051 Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Pohon Tumbang terdampak Kebakaran Permukiman
425 1.05.X00052 Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Pohon Tumbang terdampak Puting Beliung
426 1.05.X00053 Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Pohon Tumbang terdampak Tanah Longsor
427 1.05.X00054 Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Rumah Terendam akibat Banjir
428 1.05.X00055 Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Sekolah terdampak Banjir
429 1.05.X00056 Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Sekolah terdampak Gelombang Pasang (ROB)
430 1.05.X00057 Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Sekolah terdampak Kebakaran Permukiman
431 1.05.X00058 Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Sekolah terdampak Puting Beliung
432 1.05.X00059 Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Sekolah terdampak Tanah Longsor
433 1.05.X00060 Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Taksiran Kerugian akibat Kebakaran Permukiman
434 1.05.X00061 Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Taksiran Kerugian akibat Puting Beliung
435 1.05.X00062 Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Tempat Ibadah terdampak Banjir
436 1.05.X00063 Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Tempat Ibadah terdampak Gelombang Pasang (ROB)
437 1.05.X00064 Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Tempat Ibadah terdampak Kebakaran Permukiman
438 1.05.X00065 Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Tempat Ibadah terdampak Puting Beliung
439 1.05.X00066 Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Tempat Ibadah terdampak Tanah Longsor
440 1.05.X00067 Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Kondisi Keamanan Provinsi Kalimantan Selatan
441 1.05.X00068 Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Angka kriminalitas
442 1.05.X00069 Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Angka kriminalitas yang tertangani
443 1.05.X00070 Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Asistensi dan supervisi penerapan standar pelayanan minimal bidang bencana (kegiatan)
444 1.05.X00071 Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)
445 1.05.X00072 Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota
446 1.05.X00073 Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)
447 1.05.X00074 Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Jumlah daerah yang memiliki kesiapan dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan pada saat tanggap darurat dan pasca bencana sesuai standar (daerah)
448 1.05.X00075 Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Jumlah daerah yang memiliki rencana penanggulangan kedaruratan bencana (lokasi)
449 1.05.X00076 Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Jumlah daerah yang mendapat prasarana pengelolaan database dan teknologi informasi (lokasi)
450 1.05.X00077 Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Jumlah daerah yang mendapatkan layanan budaya sadar bencana (lokasi)
451 1.05.X00078 Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Jumlah daerah yang mendapatkan layanan pemulihan dan peningkatan sosial ekonomi (lokasi)
452 1.05.X00079 Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Jumlah daerah yang mendapatkan layanan Pemulihan Pascabencana Bidang Fisik (lokasi)
453 1.05.X00080 Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat jumlah daerah yang menerapkan Satuan Pendidikan Aman Bencana (lokasi)
454 1.05.X00081 Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Jumlah Daerah yang meningkatkan manajemen pengintegrasian dan pengarusutamaan pengurangan risiko bencana
455 1.05.X00082 Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Jumlah Daerah yang meningkatkan upaya kesiapsiagaan dan melaksanakan pelayanan pemerintah pada saat tanggap darurat dan pasca bencana
456 1.05.X00083 Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Jumlah desa tangguh bencana yang dibentuk dan dikembangkan
457 1.05.X00084 Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat jumlah desa tangguh bencana yang dikembangkan (desa)
458 1.05.X00085 Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Jumlah kabupaten/kota dengan indeks risiko bencana tinggi yang memiliki Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB) dan dapat difungsikan
459 1.05.X00086 Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Jumlah kabupaten/kota dengan indeks risiko bencana tinggi yang memiliki Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) terpadu dan terlatih
460 1.05.X00087 Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Jumlah kabupaten/kota dengan indeks risiko bencana tinggi yang terpenuhi kebutuhan logistik dan peralatan kebencanaan untuk kesiapsiagaan
461 1.05.X00088 Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Jumlah kabupaten/kota dengan indeks risiko bencana tinggi yang memfasilitasi wilayah rawan bencananya dengan pemasangan rambu, papan informasi dan jalur evakuasi
462 1.05.X00089 Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Jumlah kabupaten/kota dengan indeks risiko bencana tinggi yang memiliki peta risiko bencana
463 1.05.X00090 Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Jumlah kabupaten/kota dengan indeks risiko bencana tinggi yang telah menyusun Rencana kontinjensi (Renkon) penanganan darurat bencana
464 1.05.X00091 Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Jumlah kabupaten/kota dengan indeks risiko bencana tinggi yang telah menyusun Rencana Penanggulangan Bencana (RPB)
465 1.05.X00092 Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Jumlah kabupaten/kota yang melaksanakan upaya perbaikan ekonomi masyarakat terdampak bencana
466 1.05.X00093 Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Jumlah kabupaten/kota yang melaksanakan upaya perbaikan lingkungan terdampak bencana
467 1.05.X00094 Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Jumlah kabupaten/kota yang melaksanakan upaya perbaikan sosial masyarakat terdampak bencana
468 1.05.X00095 Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Jumlah Kegiatan Distribusi Logistik dan Peralatan PB (kegiatan)
469 1.05.X00096 Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat jumlah kegiatan pengelolaan dana bantuan kedaruratan (kegiatan)
470 1.05.X00097 Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Jumlah Kejadiaan Bencana Alam
471 1.05.X00098 Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Jumlah Kerusakan Rumah yang diakibatkan Bencana Alam
472 1.05.X00099 Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Jumlah Korban Manusia yang diakibatkan Bencana Alam
473 1.05.X00100 Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat jumlah lokasi dengan sistem peringatan dini yang termanfaatkan (sistem)
474 1.05.X00101 Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Jumlah lokasi pelaksanaan pendidikan pelatihan teknis dan simulasi PB di daerah (kab/kota)
475 1.05.X00102 Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat jumlah lokasi yang terpenuhi kebutuhan Logistik dan Peralatan PB (kab/kota)
476 1.05.X00103 Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Jumlah Pemenuhan PPNS di Satpol PP sesuai Rasio
477 1.05.X00104 Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Jumlah pendamping penanganan korban dan pengungsi (orang)
478 1.05.X00105 Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Jumlah pengelola infrastruktur darurat yang ditingkatkan kapasitasnya (personil)
479 1.05.X00106 Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Jumlah Persentase Penyelesaian Tindak Pidana
480 1.05.X00107 Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Jumlah personel TRC dan Pusdalops tingkat provinsi yang dikembangkan teknis dan manajerialnya
481 1.05.X00108 Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Jumlah petugas kabupaten/kota dengan indeks risiko bencana tinggi yang terlatih bidang kebencanaan
482 1.05.X00109 Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Jumlah petugas provinsi terlatih bidang kebencanaan
483 1.05.X00110 Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Jumlah petugas provinsi terlatih Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (Jitupasna)
484 1.05.X00111 Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Jumlah petugas terlatih Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (Jitupasna) pada kabupaten/kota dengan indeks risiko bencana tinggi
485 1.05.X00112 Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Jumlah provinsi yang melaksanakan upaya perbaikan ekonomi masyarakat terdampak bencana
486 1.05.X00113 Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Jumlah provinsi yang melaksanakan upaya perbaikan lingkungan terdampak bencana
487 1.05.X00114 Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Jumlah provinsi yang melaksanakan upaya perbaikan sosial masyarakat terdampak bencana
488 1.05.X00115 Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Jumlah provinsi yang memfasilitasi pemasangan rambu, papan informasi dan jalur evakuasi pada kawasan rawan bencana
489 1.05.X00116 Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Jumlah Provinsi yang memiliki peta risiko kawasan rawan bencana
490 1.05.X00117 Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Jumlah provinsi yang memiliki Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB) dan dapat difungsikan
491 1.05.X00118 Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Jumlah provinsi yang memiliki Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) terpadu dan terlatih
492 1.05.X00119 Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Jumlah Provinsi yang telah menyusun Rencana Penanggulangan Bencana (RPB)
493 1.05.X00120 Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Jumlah provinsi yang terpenuhi kebutuhan logistik dan peralatan kebencanaan untuk kesiapsiagaan
494 1.05.X00121 Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Jumlah Resiko Penduduk Terjadi Tindak Pidana per 100.000 Penduduk
495 1.05.X00122 Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Jumlah Selang Waktu Terjadinya Tindak Pidana
496 1.05.X00123 Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Jumlah Tindak Pidana
497 1.05.X00124 Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada
498 1.05.X00125 Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana
499 1.05.X00126 Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
500 1.05.X00127 Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran
501 1.05.X00128 Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana
502 1.05.X00129 Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Kasus demonstrasi bidang ekonomi
503 1.05.X00130 Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Kasus demonstrasi bidang politik
504 1.05.X00131 Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Kelembaban
505 1.05.X00132 Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Keselamatan dan perlindungan
506 1.05.X00133 Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Ketaatan terhadap RTRW
507 1.05.X00134 Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Laporan Pelaksanaan Aksi Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim pemerintah daerah
508 1.05.X00135 Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Penerapan Pengintegrasian dan pengarusutamaan pengurangan risiko bencana di Daerah (provinsi)
509 1.05.X00136 Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Peringatan dini
510 1.05.X00137 Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan mengunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap
511 1.05.X00138 Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat
512 1.05.X00139 Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Persentase menurunnya rata-rata angka kematian (mortalitas) akibat bencana per 100.000 penduduk terdampak
513 1.05.X00140 Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Persentase pemenuhan capaian kebutuhan dasar SPM sub urusan bencana
514 1.05.X00141 Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Persentase pendampingan penanganan pasca bencana
515 1.05.X00142 Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Persentase pendampingan penanganan tanggap darurat bencana
516 1.05.X00143 Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Persentase Penegakan PERDA
517 1.05.X00144 Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Persentase penyelesaian dan pendampingan dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal
518 1.05.X00145 Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Persentase perda/perkada yang ditegakkan sesuai dengan standar
519 1.05.X00146 Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Posisi astronomis
520 1.05.X00147 Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Posisi geostrategik
521 1.05.X00148 Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Potensi geologi
522 1.05.X00149 Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Struktur geologi
523 1.05.X00150 Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Suhu
524 1.05.X00151 Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Tercapainya indeks penyelenggaraan sub urusan trantibum kategori "baik"
525 1.05.X00152 Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Terlaporkannya pelaksanaan SPM sub urusan bencana ke pusat
526 1.05.X00153 Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Terpenuhinya capaian mutu layanan SPM sub urusan trantibum
527 1.05.X00154 Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Terpenuhinya Kebutuhan SPM sub urusan Kebakaran yang sesuai standar*
528 1.05.X00155 Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Terverifikasinya data penduduk yang berhak menerima SPM, data agregat penduduk yang telah menerima KIE, dan data penduduk yang mengikuti pelatihan pencegahan/gladi kesiapsiagaan di daerah rawan bencana tingkat provinsi
529 1.05.X00156 Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Tidak terjadi genangan > 2 kali setahun
530 1.05.X00157 Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)
531 1.05.X00158 Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)
532 1.05.X00159 Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Tipe Klimatologi
533 1.06.X00001 Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Jenis Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Tahun 2022
534 1.06.X00002 Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Penanganan Fakir Miskin Menurut Kab_kota di Prov.Kalsel
535 1.06.X00003 Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Jumlah PPKS berdasarkan Anak Balita Terlantar
536 1.06.X00004 Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Jumlah PPKS berdasarkan Anak dengan Kedisabilitasan
537 1.06.X00005 Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Jumlah PPKS berdasarkan Anak Jalanan
538 1.06.X00006 Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Jumlah PPKS berdasarkan Anak Korban Tindak Kekerasan Atau Diperlakukan Salah
539 1.06.X00007 Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Jumlah PPKS berdasarkan Anak Terlantar
540 1.06.X00008 Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Jumlah PPKS berdasarkan Anak yang berhadapan dengan Hukum
541 1.06.X00009 Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Jumlah PPKS berdasarkan Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus
542 1.06.X00010 Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Jumlah PPKS berdasarkan Bekas warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan
543 1.06.X00011 Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Jumlah PPKS berdasarkan Fakir Miskin
544 1.06.X00012 Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Jumlah PPKS berdasarkan Gelandangan
545 1.06.X00013 Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Jumlah PPKS berdasarkan Kelompok Minoritas
546 1.06.X00014 Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Jumlah PPKS berdasarkan Keluarga Bermasalah Sosial Psikologi
547 1.06.X00015 Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Jumlah PPKS berdasarkan Komunitas Adat Terpencil
548 1.06.X00016 Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Jumlah PPKS berdasarkan Korban Bencana Alam
549 1.06.X00017 Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Jumlah PPKS berdasarkan Korban Bencana Sosial
550 1.06.X00018 Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Jumlah PPKS berdasarkan Korban Penyalahgunaan NAPZA
551 1.06.X00019 Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Jumlah PPKS berdasarkan Korban Tindak Kekerasan
552 1.06.X00020 Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Jumlah PPKS berdasarkan Korban Traffiking
553 1.06.X00021 Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Jumlah PPKS berdasarkan Lanjut Usia Terlantar
554 1.06.X00022 Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Jumlah PPKS berdasarkan Orang Dengan HIV/AIDS
555 1.06.X00023 Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Jumlah PPKS berdasarkan Pekerja Migran Bermasalah Sosial
556 1.06.X00024 Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Jumlah PPKS berdasarkan Pemulung
557 1.06.X00025 Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Jumlah PPKS berdasarkan Pengemis
558 1.06.X00026 Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Jumlah PPKS berdasarkan Penyandang Disabilitas
559 1.06.X00027 Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Jumlah PPKS berdasarkan Perempuan Rawan Sosial Ekonomi
560 1.06.X00028 Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Jumlah PPKS berdasarkan Tuna Susila
561 1.06.X00029 Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Jumlah PSKS berdasarkan Dunia Usaha
562 1.06.X00030 Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Jumlah PSKS berdasarkan Karang taruna
563 1.06.X00031 Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Jumlah PSKS berdasarkan Keluarga pioner
564 1.06.X00032 Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Jumlah PSKS berdasarkan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)
565 1.06.X00033 Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Jumlah PSKS berdasarkan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)
566 1.06.X00034 Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Jumlah PSKS berdasarkan Pekerja Sosial
567 1.06.X00035 Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Jumlah PSKS berdasarkan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)
568 1.06.X00036 Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Jumlah PSKS berdasarkan Penyuluh Sosial
569 1.06.X00037 Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Jumlah PSKS berdasarkan Taruna Siaga Bencana (TAGANA)
570 1.06.X00038 Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Jumlah PSKS berdasarkan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)
571 1.06.X00039 Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Jumlah PSKS berdasarkan Wahana Kesejahteraan Sosial Keluarga Berbasis Masyarakat (WKSBM)
572 1.06.X00040 Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Jumlah PSKS berdasarkan Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial (WPKS)
573 1.06.X00041 Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs
574 1.06.X00042 Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA
575 1.06.X00043 Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Angka Melanjutkan (AM):
576 1.06.X00044 Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Angka Partisipasi Murni
577 1.06.X00045 Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A
578 1.06.X00046 Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C
579 1.06.X00047 Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B
580 1.06.X00048 Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI
581 1.06.X00049 Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA
582 1.06.X00050 Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs
583 1.06.X00051 Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Angka Putus Sekolah:
584 1.06.X00052 Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Angka usia harapan hidup
585 1.06.X00053 Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu.
586 1.06.X00054 Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Indeks Gini
587 1.06.X00055 Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Indeks keberfungsian sosial anak
588 1.06.X00056 Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Indeks keberfungsian sosial Lanjut Usia
589 1.06.X00057 Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Indeks keberfungsian sosial penyandang disabilitas
590 1.06.X00058 Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Indeks keberfungsian sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang
591 1.06.X00059 Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Indeks Kepuasan Masyarakat
592 1.06.X00060 Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Indeks Ketimpangan Regional
593 1.06.X00061 Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
594 1.06.X00062 Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Jumlah Anggaran Bantuan Sosial Pangan
595 1.06.X00063 Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Jumlah Cerai
596 1.06.X00064 Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Jumlah Nikah
597 1.06.X00065 Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Jumlah penduduk pria
598 1.06.X00066 Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Jumlah penduduk wanita
599 1.06.X00067 Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Jumlah Penerima Bantuan (Kepala Keluarga)
600 1.06.X00068 Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Jumlah PM yang Meningkat Pendapatannya
601 1.06.X00069 Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Jumlah Rujuk
602 1.06.X00070 Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Jumlah Talak
603 1.06.X00071 Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I
604 1.06.X00072 Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Persentase (%) anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya
605 1.06.X00073 Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Persentase (%) daerah yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan
606 1.06.X00074 Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Persentase (%) gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya
607 1.06.X00075 Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Persentase (%) korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya
608 1.06.X00076 Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Persentase (%) KPM yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya
609 1.06.X00077 Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Persentase (%) lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya
610 1.06.X00078 Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Persentase (%) Lembaga Kesejahteraan Sosial yang melaksanakan pelayanan sosial sesuai standar
611 1.06.X00079 Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya
612 1.06.X00080 Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Persentase (%) SDM Kesejahteraan Sosial yang melaksanakan pelayanan sosial sesuai standar
613 1.06.X00081 Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya
614 1.06.X00082 Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial
615 1.06.X00083 Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Persentase penduduk diatas garis kemiskinan
616 1.06.X00084 Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial
617 1.06.X00085 Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar
618 1.06.X00086 Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial
619 1.06.X00087 Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Persentase PMKS yang tertangani
620 1.06.X00088 Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial
621 1.06.X00089 Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Proporsi penduduk dengan pendapatan kurang dari USD 1,00 (PPP) per kapita per hari
622 1.06.X00090 Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan
623 1.06.X00091 Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan
624 1.06.X00092 Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi
625 1.06.X00093 Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Rasio kesenjangan kemiskinan
626 1.06.X00094 Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Rasio tempat ibadah per satuan penduduk
627 1.06.X00095 Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk
628 1.06.X00096 Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Rata-rata jumlah anak per keluarga
629 1.06.X00097 Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK
630 2.07.X00001 Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja Data Tenaga Kerja Terdaftar menjadi Peserta Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek)
631 2.07.X00002 Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja Jumlah Lowongan Kerja Terdaftar
632 2.07.X00003 Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja Jumlah Pencari Kerja Terdaftar
633 2.07.X00004 Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja Jumlah Pencari Kerja Terdaftar menurut Pendidikan Tertinggi
634 2.07.X00005 Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja Jumlah Penempatan_Pemenuhan Tenaga Kerja
635 2.07.X00006 Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja Jumlah Perusahaan yang Terdaftar Jamsostek
636 2.07.X00007 Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja Jumlah Tenaga Kerja Warga Negara Asing yang Sudah Terdaftar Jamsostek
637 2.07.X00008 Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja Jumlah Tenaga Kerja Warga Negara Indonesia yang Belum Terdaftar Jamsostek
638 2.07.X00009 Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja Jumlah Tenaga Kerja Warga Negara Indonesia yang Sudah Terdaftar Jamsostek
639 2.07.X00010 Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja Jumlah Tenaga Kerja yang Terdaftar Program Jaminan Hari Tua
640 2.07.X00011 Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja Jumlah Tenaga Kerja yang Terdaftar Program Jaminan Kecelakaan Kerja
641 2.07.X00012 Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja Jumlah Tenaga Kerja yang Terdaftar Program Jaminan Kematian
642 2.07.X00013 Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja Jumlah Tenaga Kerja yang Terdaftar Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan
643 2.07.X00014 Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja Jumlah Perusahaan terlapor pada WLKP Online
644 2.07.X00015 Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja Angka partisipasi angkatan kerja
645 2.07.X00016 Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun
646 2.07.X00017 Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek
647 2.07.X00018 Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja Besaran Pemeriksaan Perusahaan
648 2.07.X00019 Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan
649 2.07.X00020 Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan
650 2.07.X00021 Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia/Pekerja Migran Indonesia yang mendapatkan Sosialisasi Penempatan dan Pelindungan Calon Pekerja Migran Indonesia/Pekerja Migran Indonesia
651 2.07.X00022 Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja Jumlah Laporan Informasi Pasar Kerja
652 2.07.X00023 Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja Jumlah Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) di Daerah
653 2.07.X00024 Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja Jumlah Lembaga kerja sama tripartit atau dewan pengupahan provinsi dan kab./kota yang telah menjalankan fungsinya
654 2.07.X00025 Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja Jumlah orang yang mendapatkan layanan informasi pasar kerja
655 2.07.X00026 Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial
656 2.07.X00027 Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja Jumlah Pekerja yang telah terdaftar sebagai peserta jaminan sosial tenaga kerja
657 2.07.X00028 Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja Jumlah Penempatan/Pemenuhan Tenaga Kerja
658 2.07.X00029 Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja Jumlah Perizinan dan Akreditasi LPK di daerah
659 2.07.X00030 Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja Jumlah Perusahaan yang membuat Perjanjian Kerja Bersama
660 2.07.X00031 Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja Jumlah Perusahaan yang mempekerjakan 10 orang atau lebih yang telah memiliki peraturan perusahaan
661 2.07.X00032 Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja Jumlah Perusahaan yang mempekerjakan 50 orang atau lebih yang telah membentuk lembaga kerja sama bipartit
662 2.07.X00033 Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja Jumlah Perusahaan yang mendapatkan konsultansi dan pengukuran produktivitas
663 2.07.X00034 Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja Jumlah perusahaan yang mendapatkan sertifikat SMK3
664 2.07.X00035 Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Kondisi Kerja yang Layak
665 2.07.X00036 Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja Jumlah perusahaan yang menerapkan norma K3.
666 2.07.X00037 Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja Jumlah Perusahaan yang menerapkan Norma Kerja dan Jamsos TK
667 2.07.X00038 Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja Jumlah Perusahaan yang telah Memiliki Struktur dan Skala Upah
668 2.07.X00039 Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja Jumlah tenaga kerja yang dilatih dan ditempatkan
669 2.07.X00040 Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan di dalam negeri
670 2.07.X00041 Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui IPK Daerah
671 2.07.X00042 Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja Jumlah tenaga kerja yang mendapat pemberdayaan wirausaha baru
672 2.07.X00043 Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja Jumlah tenaga kerja yang terlindungi hak-hak dasarnya
673 2.07.X00044 Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja Jumlah Unit layanan disabilitas
674 2.07.X00045 Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja Kasus pemogokan kerja
675 2.07.X00046 Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja
676 2.07.X00047 Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja Partisipasi angkatan kerja perempuan
677 2.07.X00048 Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah
678 2.07.X00049 Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur
679 2.07.X00050 Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja Persentase Perangkat Daerah yang menyusun Renstra dan Renja SKPD mengacu pada dokumen RTKD
680 2.07.X00051 Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja Persentase tenaga kerja di sektor prioritas yang meningkat produktivitasnya
681 2.07.X00052 Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja Persentase tenaga kerja yang ditempatkan dalam negeri hasil pelatihan kerja
682 2.07.X00053 Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja Persentase Tenaga Kerja yang ditingkatkan kompetensinya dan ditempatkan
683 2.07.X00054 Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja
684 2.07.X00055 Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas
685 2.07.X00056 Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja Rasio penduduk yang bekerja
686 2.07.X00057 Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja Tingkat partisipasi angkatan kerja
687 2.07.X00058 Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja Tingkat pengangguran terbuka
688 2.08.X00001 Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Anak Menurut Kabupaten_Kota
689 2.08.X00002 Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Anak Menurut Tempat Kejadian
690 2.08.X00003 Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Menurut Kabupaten_Kota
691 2.08.X00004 Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Menurut Tempat Kejadian
692 2.08.X00005 Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Anak Menurut Jenis Kekerasan
693 2.08.X00006 Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Anak Menurut Jenis Layanan yang Diberikan
694 2.08.X00007 Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Anak Menurut Kelompok Usia
695 2.08.X00008 Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Anak Menurut Tempat Kejadian
696 2.08.X00009 Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Anak Menurut Tingkat Pendidikan
697 2.08.X00010 Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Menurut Jenis Kekerasan
698 2.08.X00011 Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Menurut Jenis Layanan yang Diberikan
699 2.08.X00012 Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Menurut Kelompok Usia
700 2.08.X00013 Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Menurut Tempat Kejadian
701 2.08.X00014 Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Menurut Tingkat Pendidikan
702 2.08.X00015 Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Jumlah Pelaku Kekerasan Terhadap Anak Menurut Hubungan dengan Korban
703 2.08.X00016 Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Jumlah Pelaku Kekerasan Terhadap Anak Menurut Jenis Kelamin
704 2.08.X00017 Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Jumlah Pelaku Kekerasan Terhadap Anak Menurut Kewarganegaraan
705 2.08.X00018 Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Jumlah Pelaku Kekerasan Terhadap Perempuan Menurut Hubungan dengan Korban
706 2.08.X00019 Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Jumlah Pelaku Kekerasan Terhadap Perempuan Menurut Jenis Kelamin
707 2.08.X00020 Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Jumlah Pelaku Kekerasan Terhadap Perempuan Menurut Kewarganegaraan
708 2.08.X00021 Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
709 2.08.X00022 Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daftar Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)
710 2.08.X00023 Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemberdayaan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Provinsi Kalimantan Selatan
711 2.08.X00024 Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Perkembangan Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Kalimantan Selatan
712 2.08.X00025 Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan
713 2.08.X00026 Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan
714 2.08.X00027 Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
715 2.08.X00028 Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indeks Ketimpangan Gender (IKG)
716 2.08.X00029 Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indeks Pembangunan Gender (IPG)
717 2.08.X00030 Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
718 2.08.X00031 Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indeks Perlindungan Anak (IPA)
719 2.08.X00032 Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indeks Perlindungan Khusus Anak
720 2.08.X00033 Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nilai Penganugerahan Parahita Ekapraya
721 2.08.X00034 Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Partisipasi perempuan di lembaga swasta
722 2.08.X00035 Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif
723 2.08.X00036 Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Persentase ARG
724 2.08.X00037 Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Persentase Balita yang mendapatkan pengasuhan tidak layak
725 2.08.X00038 Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah
726 2.08.X00039 Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Bencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes
727 2.08.X00040 Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif
728 2.08.X00041 Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Prevalensi kekerasan terhadap perempuan.
729 2.08.X00042 Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Proporsi Perempuan Berusia 20-24 Tahun yang Menikah Sebelum Berusia 18 Tahun
730 2.08.X00043 Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Layak Anak (Provila)
731 2.08.X00044 Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Rasio KDRT
732 2.08.X00045 Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan
733 2.09.X00001 Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Lumbung Pangan yang dibangun dari Dana DAK
734 2.09.X00002 Urusan Pemerintahan Bidang Pangan Rekapitulasi Penanganan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) Menurut Kabupaten Kota
735 2.09.X00003 Urusan Pemerintahan Bidang Pangan Inflasi pangan bergejolak tambah kurang (plus minus) 1 dari target yang ditetapkan
736 2.09.X00004 Urusan Pemerintahan Bidang Pangan Ketersediaan energi dan protein perkapita
737 2.09.X00005 Urusan Pemerintahan Bidang Pangan Ketersediaan pangan utama
738 2.09.X00006 Urusan Pemerintahan Bidang Pangan Lumbung Pangan Masyarakat
739 2.09.X00007 Urusan Pemerintahan Bidang Pangan Pembinaan kelompok pekarangan pangan lestari
740 2.09.X00008 Urusan Pemerintahan Bidang Pangan Penanganan daerah rawan pangan
741 2.09.X00009 Urusan Pemerintahan Bidang Pangan Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)
742 2.09.X00010 Urusan Pemerintahan Bidang Pangan Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan
743 2.09.X00011 Urusan Pemerintahan Bidang Pangan Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita
744 2.09.X00012 Urusan Pemerintahan Bidang Pangan Penguatan cadangan pangan
745 2.09.X00013 Urusan Pemerintahan Bidang Pangan Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan
746 2.09.X00014 Urusan Pemerintahan Bidang Pangan Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan
747 2.09.X00015 Urusan Pemerintahan Bidang Pangan Persentase pengeluaran konsumsi non pangan perkapita
748 2.09.X00016 Urusan Pemerintahan Bidang Pangan Pertanian Keluarga/Family Farming
749 2.09.X00017 Urusan Pemerintahan Bidang Pangan Pertanian Masuk Sekolah
750 2.09.X00018 Urusan Pemerintahan Bidang Pangan Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar
751 2.09.X00019 Urusan Pemerintahan Bidang Pangan Rasio jumlah cadangan beras pemerintah daerah (CBPD) terhadap target jumlah CBPD berdasarkan Perbadan 15/2023
752 2.09.X00020 Urusan Pemerintahan Bidang Pangan Skor Pola Pangan Harapan
753 2.09.Y00021 Urusan Pemerintahan Bidang Pangan Produksi Kelapa Sawit dengan Pola Pengusahaan Perkebunan Rakyat menurut Kabupaten/Kota
754 2.09.Y00022 Urusan Pemerintahan Bidang Pangan Produksi Kelapa Sawit dengan Pola Pengusahaan Perkebunan Besar Negara menurut Kabupaten/Kota
755 2.09.Y00023 Urusan Pemerintahan Bidang Pangan Produksi Kelapa Sawit dengan Pola Pengusahaan Perkebunan Besar Swasta menurut Kabupaten/Kota
756 2.09.Y00024 Urusan Pemerintahan Bidang Pangan Harga Jual Komoditas Kelapa Sawit
757 2.09.Y00025 Urusan Pemerintahan Bidang Pangan Produksi Karet dengan Pola Pengusahaan Perkebunan Rakyat menurut Kabupaten/Kota
758 2.09.Y00026 Urusan Pemerintahan Bidang Pangan Produksi Karet dengan Pola Pengusahaan Perkebunan Besar Negara menurut Kabupaten/Kota
759 2.09.Y00027 Urusan Pemerintahan Bidang Pangan Produksi Karet dengan Pola Pengusahaan Perkebunan Besar Swasta menurut Kabupaten/Kota
760 2.09.Y00028 Urusan Pemerintahan Bidang Pangan Harga Jual Komoditas Karet
761 2.09.Y00029 Urusan Pemerintahan Bidang Pangan Produksi Kelapa dengan Pola Pengusahaan Perkebunan Rakyat menurut Kabupaten/Kota
762 2.10.X00001 Urusan Pemerintahan Bidang Pangan Jumlah bidang tanah yang diredistribusi
763 2.10.X00002 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan Jumlah Daerah yang Menetapkan Perda terkait Masyarakat Hukum Adat yang Dilengkapi dengan Lampiran Delineasi Peta Tanah Adat
764 2.10.X00003 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan Jumlah Daerah yang Menyandingkan Penataan Aset dengan Penataan Akses dalam Kerangka Reforma Agraria
765 2.10.X00004 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan Jumlah Daerah yang Menyelenggarakan Reforma Agraria dalam rangka Mengurangi Ketimpangan Kepemilikan Tanah
766 2.10.X00005 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan Jumlah Kepala Keluarga penerima akses Reforma Agraria
767 2.10.X00006 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan Penyelesaian izin lokasi
768 2.10.X00007 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan Penyelesaian kasus tanah Negara
769 2.10.X00008 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan Persentase luas lahan bersertifikat
770 2.11.X00001 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan Indeks Kualitas Air
771 2.11.X00002 Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
772 2.11.X00003 Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Indeks Kualitas Tutupan Lahan
773 2.11.X00004 Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Indeks Kualitas Udara
774 2.11.X00005 Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Status Mutu Air Sungai di Provinsi Kalimantan Selatan
775 2.11.X00006 Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Jumlah Penanganan Sampah menurut Kabupaten/Kota
776 2.11.X00007 Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Jumlah Pengurangan Sampah menurut Kabupaten/Kota
777 2.11.X00008 Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Nilai Indeks Kualitas Lahan Provinsi, Kabupaten dan Kota di Provinsi Kalimantan Selatan
778 2.11.X00009 Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Persentase Sampah Terkelola menurut Kabupaten/Kota
779 2.11.X00010 Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Persentase Sampah Tidak Terkelola menurut Kabupaten/Kota
780 2.11.X00011 Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Banyaknya TPS_TPA menurut Kabupaten_Kota
781 2.11.X00012 Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Jumlah Timbulan Sampah
782 2.11.X00013 Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU
783 2.11.X00014 Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Curah hujan
784 2.11.X00015 Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Dokumen Izin Pengumpulan Limbah B3 Skala provinsi yang ditandatangani Gubernur
785 2.11.X00016 Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Gempa bumi
786 2.11.X00017 Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Hidrologi Danau
787 2.11.X00018 Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Hidrologi DAS
788 2.11.X00019 Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Hidrologi Rawa
789 2.11.X00020 Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Hidrologi Sungai
790 2.11.X00021 Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah
791 2.11.X00022 Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
792 2.11.X00023 Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Jumlah KLHS dan Kajian Daya Dukung Daya Tampung
793 2.11.X00024 Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Jumlah limbah B3 yang dikelola
794 2.11.X00025 Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Jumlah penanganan timbulan sampah di daerah (Juta ton)
795 2.11.X00026 Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Jumlah pengurangan timbulan sampah di daerah (JUTA TON)
796 2.11.X00027 Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap Peraturan Bidang Lingkungan Hidup
797 2.11.X00028 Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Kualitas udara
798 2.11.X00029 Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Laporan Inventarisasi GRK
799 2.11.X00030 Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan
800 2.11.X00031 Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di kabupaten/kota
801 2.11.X00032 Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah
802 2.11.X00033 Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh pemerintah daerah
803 2.11.X00034 Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Peningkatan Indeks Kualitas Air
804 2.11.X00035 Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Peningkatan Indeks Kualitas Tutupan Lahan
805 2.11.X00036 Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Peningkatan Indeks Kualitas Udara
806 2.11.X00037 Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Peningkatan kapasitas dan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD)
807 2.11.X00038 Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Persentase pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor
808 2.11.X00039 Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat
809 2.11.X00040 Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Persentase izin pengelolaan sampah oleh swasta yang diterbitkan
810 2.11.X00041 Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)
811 2.11.X00042 Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R
812 2.11.X00043 Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Persentase jumlah sampah yang tertangani
813 2.11.X00044 Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Persentase jumlah sampah yang tertangani pada kondisi khusus di pemerintah darah
814 2.11.X00045 Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Persentase lingkungan pemukiman kumuh
815 2.11.X00046 Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Persentase penduduk berakses air minum
816 2.11.X00047 Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Persentase pengelolaan sampah oleh swasta yang taat terhadap peraturan perundang-undangan
817 2.11.X00048 Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Persentase Penurunan Emisi GRK
818 2.11.X00049 Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Persentase penyelesaian tindak pidana lingkungan hidup sampai dengan P21 dari jumlah kasus yang terjadi.
819 2.11.X00050 Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Perubahan Iklim
820 2.11.X00051 Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Prakiraan Iklim
821 2.11.X00052 Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB
822 2.11.X00053 Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Terfasilitasi kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan MHA
823 2.11.X00054 Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Terfasilitasi Pendampingan Pengakuan MHA
824 2.11.X00055 Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Terfasilitasi penyediaan sarana/prasarana MHA
825 2.11.X00056 Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan pemerintah daerah
826 2.11.X00057 Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup
827 2.11.X00058 Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Terlaksananya pendidikan dan pelatihan Masyarakat Hukum Adat
828 2.11.X00059 Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di pemerintah daerah
829 2.11.X00060 Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Tersedianya dokumen KLHS pemerintah daerah
830 2.11.X00061 Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Tersedianya dokumen RPPLH daerah
831 2.11.X00062 Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan
832 2.11.X00063 Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Terselenggaranya Kajian lingkungan hidup strategis untuk K/R/P tingkat pemerintah daerah
833 2.11.X00064 Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Timbulan sampah yang ditangani
834 2.11.X00065 Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Tsunami
835 2.11.Y00066 Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Volume Produksi Air Bersih menurut Kabupaten/Kota (m3)
836 2.11.Y00067 Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Harga Air Bersih menurut Kabupaten/Kota (Rupiah per m3)
837 2.11.Y00068 Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Pendapatan Pengadaan Air Bersih menurut Kabupaten/Kota (Rupiah)
838 2.11.Y00069 Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Volume Sampah yang Masuk dan Diolah di TPA menurut Kabupaten/Kota (Ton)
839 2.12.X00001 Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama dan Kabupaten_Kota
840 2.12.X00002 Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jumlah Penduduk Berdasarkan Status Perkawinan
841 2.12.X000027 Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk
842 2.12.X00003 Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jumlah Penduduk menurut Kelompok Produkti dan Non Produktif
843 2.12.X00004 Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jumlah Penduduk menurut Kelompok Umur
844 2.12.X00005 Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama dan Kepercayaan
845 2.12.X00006 Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan Akhir
846 2.12.X00007 Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jumlah Penduduk menurut jenis kelamin
847 2.12.X00008 Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jumlah Kepala Keluarga menurut kab/kota
848 2.12.X00009 Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Cakupan penerbitan akta kelahiran
849 2.12.X00010 Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)
850 2.12.X00011 Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa
851 2.12.X00012 Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jumlah data profil kependudukan yang disusun
852 2.12.X00013 Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jumlah kelahiran
853 2.12.X00014 Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jumlah kematian
854 2.12.X00015 Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jumlah Perceraian Menurut Faktor
855 2.12.X00016 Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Ketersediaan database kependudukan skala provinsi
856 2.12.X00017 Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Penerapan KTP Nasional berbasis NIK
857 2.12.X00018 Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Peningkatan cakupan Akta Kematian yang diterbitkan
858 2.12.X00019 Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Persentase anak (Usia 0 s.d 18 Tahun) yang memiliki akta kelahiran.
859 2.12.X00020 Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Persentase cakupan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan
860 2.12.X00021 Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk usia 0 s.d. 17 tahun
861 2.12.X00022 Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Persentase cakupan kepemilikan akta perceraian pada semua individu pasangan yang perceraiannya dilaporkan
862 2.12.X00023 Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Persentase cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan
863 2.12.X00024 Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Persentase Kartu Identitas Anak (KIA) yang diterbitkan
864 2.12.X00025 Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD)
865 2.12.X00026 Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Rasio pasangan berakte nikah
866 2.12.Y00028 Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jumlah Akta Kelahiran yang Diterbitkan menurut Kabupaten/Kota
867 2.13.X00001 Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Jumlah BUMDes menurut Kabupaten_Kota di Kalimantan Selatan
868 2.13.X00002 Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Status Desa di Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Pemutakhiran Data Indeks Desa Membangun (IDM)
869 2.13.X00003 Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Jumlah BKAD Berdasarkan Kabupaten/Kota
870 2.13.X00004 Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Jumlah LPM Berdasarkan Kabupaten/Kota
871 2.13.X00005 Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Jumlah Pasar Desa
872 2.13.X00006 Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Angka pemakaian CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49
873 2.13.X00007 Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Angka pemakaian kontrasepsi bagi perempuan menikah usia 15 - 49
874 2.13.X00008 Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB
875 2.13.X00009 Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB
876 2.13.X00010 Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB
877 2.13.X00011 Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Cakupan Desa Siaga Aktif
878 2.13.X00012 Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa
879 2.13.X00013 Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik
880 2.13.X00014 Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Jumlah Aparatur dan Pengurus Kelembagaan Desa yang Mengikuti Pelatihan Manajemen Pemdes
881 2.13.X00015 Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Jumlah Aparatur Pemerintahan Desa dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa Lingkup Regional yang Terlatih
882 2.13.X00016 Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Jumlah BPD yang Mengimplemetasikan Musyawarah Desa dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Secara Partisipatif
883 2.13.X00017 Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Jumlah BUMDes bersama yang ditingkatkan kapasitas dan pemasaraannya
884 2.13.X00018 Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Jumlah Desa Berkembang
885 2.13.X00019 Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Jumlah Desa Mandiri.
886 2.13.X00020 Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Jumlah Desa Tertinggal
887 2.13.X00021 Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Jumlah Desa yang desanya tertib administrasi pengelolaan aset desa
888 2.13.X00022 Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Jumlah Desa yang dibangun sarana dan Prasarananya untuk mendukung destinasi wisata
889 2.13.X00023 Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Jumlah Desa yang Memanfaatkan Data Regsosek
890 2.13.X00024 Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Jumlah Desa yang memperoleh bantuan pendampingan melalui program TEKAD
891 2.13.X00025 Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Jumlah Desa yang Menerapkan Pelayanan Pemerintahan Desa Berbasis Digital
892 2.13.X00026 Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Jumlah Desa yang mengembangkan BUMDes untuk mendukung produk unggulan desa
893 2.13.X00027 Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Jumlah desa yang mengembangkan usaha ekonomi desa yang terintegrasi dengan BUMDes
894 2.13.X00028 Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Jumlah Desa yang Menginisiasi Pengembangan Kerja Sama Desa
895 2.13.X00029 Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Jumlah Desa yang Telah memiliki batas wilayah Administrasi desa sesuai ketentuanPermendagri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa yang Ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota
896 2.13.X00030 Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Jumlah Kabupaten yang melakukan konvergensi pencegahan stunting di desa
897 2.13.X00031 Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Jumlah kawasan yang dibangun, dikembangkan, dan direhabilitasi sarana prasarana ekonomi di kawasan perdesaannya
898 2.13.X00032 Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Jumlah Pendamping desa yang melakukan pendampingan pada 74.957 desa
899 2.13.X00033 Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Jumlah Provinsi yang melakukan pengendalian penggunaan Dana Desa
900 2.13.X00034 Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Jumlah Revitalisasi Bumdes Berkembang
901 2.13.X00035 Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Jumlah Revitalisasi Bumdes Bersama Berkembang
902 2.13.X00036 Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Jumlah Revitalisasi Bumdes Bersama Maju
903 2.13.X00037 Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Jumlah Revitalisasi Bumdes Maju
904 2.13.X00038 Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat
905 2.13.X00039 Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa
906 2.13.X00040 Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Persentase BUM Desa Maju
907 2.13.X00041 Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Persentase desa berstatus swasembada pangan terhadap total desa
908 2.13.X00042 Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Persentase Desa Mandiri
909 2.13.X00043 Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Persentase Kemiskinan di Perdesaan
910 2.13.X00044 Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Persentase LPM Berprestasi
911 2.13.X00045 Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Persentase LSM aktif
912 2.13.X00046 Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Persentase organisasi pemuda yang aktif
913 2.13.X00047 Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)
914 2.13.X00048 Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Rata-rata nilai Indeks perkembangan 50 Kawasan Perdesaan Prioritas Kementerian
915 2.13.X00049 Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Rata-rata nilai indeks perkembangan 62 Kawasan Perdesaaan Prioritas Nasional (KPPN)
916 2.13.X00050 Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Rehabilitasi lahan kritis
917 2.13.X00051 Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat
918 2.14.X00001 Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)
919 2.14.X00002 Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun
920 2.14.X00003 Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive (mCPR)
921 2.14.X00004 Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun
922 2.14.X00005 Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk
923 2.14.X00006 Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri
924 2.14.X00007 Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)
925 2.14.X00008 Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)
926 2.14.X00009 Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah Kelompok BKL Yang Melaksanakan 7 (Tujuh) Dimensi Lansia Tangguh dan Pendampingan Perawatan Jangka Panjang Bagi Lansia
927 2.14.X00010 Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah keluarga yang memiliki baduta yang terpapar promosi 1000 HPK
928 2.14.X00011 Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jumlah PIK remaja dan BKR yang mendapatkan pembinaan genre
929 2.14.X00012 Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Laju pertumbuhan penduduk (LPP)
930 2.14.X00013 Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Penggunaan kondom pada hubungan seks berisiko tinggi terakhir
931 2.14.X00014 Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)
932 2.14.X00015 Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Persentase Kelompok Kerja KKBPK (Pokja Advokasi Program KKBPK) Tk. Provinsi dan Kab/Kota yang efektif
933 2.14.X00016 Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Persentase keluarga yang melaksanakan pengasuhan dan pendampingan pembentukan karakter
934 2.14.X00017 Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Persentase Pemerintah Daerah yang mempergunakan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) sebagai salah satu dasar perencanaan pembangunan daerah (Kabupaten/Kota)
935 2.14.X00018 Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Persentase Pemerintah Daerah yang mempergunakan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) sebagai salah satu dasar perencanaan pembangunan daerah (Provinsi)
936 2.14.X00019 Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
937 2.14.X00020 Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Persentase Perangkat Daerah (Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB
938 2.14.X00021 Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Persentase Perangkat Daerah (Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk
939 2.14.X00022 Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Persentase Perangkat Daerah (Dinas) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB
940 2.14.X00023 Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Persentase Perangkat Daerah (Dinas) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk
941 2.14.X00024 Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Persentase Rumah Data Kependudukan Paripurna yang terbentuk di Kampung Keluarga Berencana (KB)
942 2.14.X00025 Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi
943 2.14.X00026 Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa
944 2.14.X00027 Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap kelurahan
945 2.14.X00028 Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Rata-rata usia kawin pertama wanita
946 2.14.X00029 Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Ratio Akseptor KB
947 2.15.X00001 Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Angkutan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP)
948 2.15.X00002 Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP)
949 2.15.X00003 Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Bongkar Muat Barang di Pelabuhan
950 2.15.X00004 Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Jumlah Kapal di Pelabuhan
951 2.15.X00005 Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Jumlah Penumpang di Pelabuhan
952 2.15.X00006 Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Data Terkait Rasio Konektivitas Provinsi
953 2.15.X00007 Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Data Terminal Provinsi Kalimantan Selatan
954 2.15.X00008 Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Koridor Pelayanan BRT Banjarbakula
955 2.15.X00009 Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Data Eksisting Pelabuhan di Provinsi Kalimantan Selatan
956 2.15.X00010 Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi
957 2.15.X00011 Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Indeks Kinerja Pelayanan Perhubungan
958 2.15.X00012 Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Jarak ke Ibukota
959 2.15.X00013 Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Jumlah arus penumpang angkutan umum
960 2.15.X00014 Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Jumlah barang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun
961 2.15.X00015 Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Jumlah barang yang terangkut angkutan umum
962 2.15.X00016 Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Jumlah Kendaraan Bermotor
963 2.15.X00017 Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Jumlah orang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun
964 2.15.X00018 Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Jumlah orang yang terangkut angkutan umum
965 2.15.X00019 Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Jumlah Pelabuhan Laut
966 2.15.X00020 Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Jumlah Pelabuhan Terminal Bis
967 2.15.X00021 Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Jumlah Pelabuhan Udara
968 2.15.X00022 Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Jumlah perlintasan Kereta Api yang Telah Ditangani Pada Jalan Provinsi
969 2.15.X00023 Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Jumlah Perusahaan Angkutan Umum yang Tersertifikasi Sistem Manajemen Keselamatan
970 2.15.X00024 Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Level Keselamatan Transportasi
971 2.15.X00025 Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Panjang Jalan
972 2.15.X00026 Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Pemasangan Rambu-rambu
973 2.15.X00027 Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Persentase kawasan pemukiman yang yang belum dapat dilalui kendaraan roda 4
974 2.15.X00028 Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Persentase kepemilikan KIR angkutan umum
975 2.15.X00029 Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Persentase layanan angkutan darat
976 2.15.X00030 Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Persentase Perlengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal Pada Jalan Provinsi
977 2.15.X00031 Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Rasio Konektivitas dan Aksesibilitas Nasional
978 2.15.X00032 Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Rasio Konektivitas Simpul Transportasi Provinsi
979 2.15.Y00033 Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Kendaraan Jenis Sepeda Motor Roda 2 yang Melakukan Balik Nama (BBN-KB I dan II), menurut Kabupaten/Kota (Unit)
980 2.15.Y00034 Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Jumlah Kendaraan Jenis Sepeda Motor Roda 2 Listrik yang Melakukan Balik Nama (BBN-KB I dan II), menurut Kabupaten/Kota (Unit)
981 2.15.Y00035 Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Jumlah Kendaraan Jenis Sepeda Motor Roda 3 yang Melakukan Balik Nama (BBN-KB I dan II), menurut Kabupaten/Kota (Unit)
982 2.15.Y00036 Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Jumlah Kendaraan Jenis Mobil Roda 4 yang Melakukan Balik Nama (BBN-KB I dan II), menurut Kabupaten/Kota (Unit)
983 2.15.Y00037 Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Jumlah Kendaraan Jenis Mobil Roda 4 Listrik yang Melakukan Balik Nama (BBN-KB I dan II), menurut Kabupaten/Kota (Unit)
984 2.15.Y00038 Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Jumlah Tabel 6. Kendaraan Roda Lebih dari 4 yang Melakukan Balik Nama (BBN-KB I dan II), menurut Kabupaten/Kota (Unit)
985 2.15.Y00039 Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Total Pokok BBN-KB I dan II Kendaraan Jenis Sepeda Motor Roda 2 yang Melakukan Balik Nama menurut Kabupaten/Kota (Rupiah)
986 2.15.Y00040 Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Total Pokok BBN-KB I dan II Kendaraan Jenis Sepeda Motor Roda 2 Listrik yang Melakukan Balik Nama menurut Kabupaten/Kota (Rupiah)
987 2.15.Y00041 Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Total Pokok BBN-KB I dan II Kendaraan Jenis Sepeda Motor Roda 3 yang Melakukan Balik Nama menurut Kabupaten/Kota (Rupiah)
988 2.15.Y00042 Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Total Pokok BBN-KB I dan II Kendaraan Jenis Mobil Roda 4 yang Melakukan Balik Nama menurut Kabupaten/Kota (Rupiah)
989 2.15.Y00043 Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Total Pokok BBN-KB I dan II Kendaraan Jenis Mobil Roda 4 Listrik yang Melakukan Balik Nama menurut Kabupaten/Kota (Rupiah)
990 2.15.Y00044 Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Total Pokok BBN-KB I dan II Kendaraan Roda Lebih dari 4 yang Melakukan Balik Nama menurut Kabupaten/Kota (Rupiah)
991 2.15.Y00045 Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Jumlah Penumpang BRT menurut Kabupaten/Kota Keberangkatan (Orang)
992 2.15.Y00046 Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Pendapatan BRT menurut Kabupaten/Kota Keberangkatan (Rupiah)
993 2.15.Y00047 Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Jumlah Penumpang Transportasi Darat dari Bandara menurut Kabupaten/Kota (Orang)
994 2.15.Y00048 Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Jumlah Pendapatan Transportasi Darat dari Bandara menurut Kabupaten/Kota (Rupiah)
995 2.15.Y00049 Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Jumlah Paket Kiriman (Surat dan Barang) menurut Kabupaten/Kota Asal (Paket)
996 2.15.Y00050 Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Pendapatan Jasa Pengiriman menurut Kabupaten/Kota Asal (Rupiah)
997 2.15.Y00051 Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Jumlah Jemaah Haji yang Berangkat menurut Kabupaten/Kota (Orang)
998 2.15.Y00052 Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Jumlah Jemaah Umroh yang Berangkat menurut Kabupaten/Kota (Orang)
999 2.16.X00001 Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika Data SKPD yang Memiliki Tanda Tangan Elektronik (TTE)
1000 2.16.X00002 Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
1001 2.16.X00003 Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika Jumlah Data SKPD Pengguna Email Resmi
1002 2.16.X00004 Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika Jumlah Desa_RT Blankspot
1003 2.16.X00005 Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika Jumlah Dokumen SKPD yang Bertanda Tangan Elektronik (TTE)
1004 2.16.X00006 Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika Jumlah Lembaga Kehumasan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan
1005 2.16.X00007 Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika Jumlah Menara BTS (Base Transceiver Station)
1006 2.16.X00008 Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika Jumlah Penyebaran Informasi Melalui Berita LPPL Abdi Persada FM (1)
1007 2.16.X00009 Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika Jumlah Penyebaran Informasi melalui Videotron Diskominfo Prov. Kalsel
1008 2.16.X00010 Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika Jumlah Tindak Lanjut Penyelesaian Sengketa Informasi Komisi Informasi
1009 2.16.X00011 Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika Jumlah Pos Pelayanan Teknologi (Posyantek)
1010 2.16.X00012 Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika Jumlah Rilis Berita Positif yang dihasilkan dan dipublikasikan Provinsi kalimantan Selatan
1011 2.16.X00013 Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika Jumlah Informasi Publik yang disebarluaskan melalui Media Center
1012 2.16.X00014 Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika Rekapitulasi Data Aduan Masyarakat yang Masuk Melalui SP4NLAPOR (LAPORPAMAN)
1013 2.16.X00015 Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika Cakupan Layanan Telekomunikasi
1014 2.16.X00016 Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan
1015 2.16.X00017 Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika Persentase aplikasi umum SPBE yang digunakan oleh Pemda
1016 2.16.X00018 Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika Persentase Aplikasi yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah
1017 2.16.X00019 Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika Persentase area publik yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas
1018 2.16.X00020 Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika Persentase area publik yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas
1019 2.16.X00021 Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika Persentase ASN pengelola Informasi dan Komunikasi Publik di Pemda yang mendapatkan pelatihan/bimbingan teknis pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik yang difasilitasi oleh Dinas
1020 2.16.X00022 Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika Persentase ASN pengelola SPBE di tingkat Pemerintah Provinsi yang mendapatkan pelatihan/bimbingan teknis pengelolaan SPBE yang difasilitasi oleh Dinas
1021 2.16.X00023 Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika Persentase Informasi Publik yang disediakan dan diumumkan oleh Provinsi dan kab/kota sesuai amanat UU No 14 Tahun 2008 tentang keterbukan Informasi Publik
1022 2.16.X00024 Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika Persentase Kabupaten/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah
1023 2.16.X00025 Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika Persentase khalayak yang terpapar informasi terkait program dan kebijakan pemerintah daerah, termasuk konten tematik dan agenda prioritas nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah (antara lain: Ibu Kota Negara, stunting, dll) sesuai strategi komunikasi
1024 2.16.X00026 Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika Persentase Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) yang difasilitasi untuk peningkatan kapasitas SDM oleh Dinas Kominfo Provinsi (misal mengikuti Festival KIM, Bimtek, pelatihan)
1025 2.16.X00027 Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah, counter narasi negatif, hoax, dan informasi missleading terhadap pemerintah daerah yang didiseminasikan sesuai dengan strategi komunikasi
1026 2.16.X00028 Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika Persentase Kota/Kabupaten yang berada pada Wilayah Provinsi yang mendapatkan sosialisasi program Provinsi Cerdas (Smart Province)
1027 2.16.X00029 Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang Memanfaatkan sertifikat elektronik
1028 2.16.X00030 Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terdaftar di Kementerian Kominfo
1029 2.16.X00031 Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang Terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah daerah
1030 2.16.X00032 Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika Persentase masyarakat (termasuk ASN dan Pelaku Usaha) yang mendapatkan literasi dan/atau sosialisasi SPBE yang difasilitasi oleh Dinas
1031 2.16.X00033 Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo
1032 2.16.X00034 Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika Persentase penduduk yang menggunakan HP
1033 2.16.X00035 Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika Persentase penduduk yang menggunakan Telepon
1034 2.16.X00036 Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika Persentase Perangkat Daerah yang ada pada Pemerintah Provinsi yang mendapatkan sosialisasi program Provinsi Cerdas (Smart Province)
1035 2.16.X00037 Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika Persentase Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas
1036 2.16.X00038 Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah daerah dan/atau pemerintah pusat
1037 2.16.X00039 Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika Persentase Perangkat Daerah yang mengimplementasikan/mereplikasi inovasi yang mendukung smart city sesuai dengan masterplan
1038 2.16.X00040 Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika Persentase perangkat daerah yang saling terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah Daerah
1039 2.16.X00041 Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika Persentase Perangkat Daerah yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah
1040 2.16.X00042 Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika Persentase permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan
1041 2.16.X00043 Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah
1042 2.16.X00044 Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas konten informasi publik
1043 2.16.X00045 Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika Proporsi rumah tangga dengan akses internet
1044 2.16.Y00046 Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika Penggunaan Data Internet menurut Kabupaten/Kota (Megabit / Mb)
1045 2.16.Y00047 Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika Pendapatan Provider Penyedia Jaringan Internet menurut Kabupaten/Kota (Rupiah)
1046 2.16.Y00048 Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika Jumlah Pelanggan IndiHome menurut Kabupaten/Kota (Orang)
1047 2.16.Y00049 Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika Penggunaan Internet IndiHome menurut Kabupaten/Kota (Megabit / Mb)
1048 2.16.Y00050 Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika Pendapatan IndiHome menurut Kabupaten/Kota (Rupiah)
1049 2.16.Y00051 Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika Jumlah Penayangan Film di Bioskop menurut Kabupaten/Kota (Kali)
1050 2.16.Y00052 Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika Pendapatan Bioskop menurut Kabupaten/Kota (Rupiah)
1051 2.17.X00001 Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Jumlah Koperasi menurut Jenisnya
1052 2.17.X00002 Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Rekapitulasi Kerja sama antar Pemerintah dan Badan Usaha
1053 2.17.X00003 Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Jumlah Anggota Koperasi Primer
1054 2.17.X00004 Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Jumlah Anggota Koperasi Sekunder
1055 2.17.X00005 Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Jumlah Anggota Koperasi Unit Desa (KUD)
1056 2.17.X00006 Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Jumlah Koperasi Primer
1057 2.17.X00007 Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Jumlah Koperasi Sekunder
1058 2.17.X00008 Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Jumlah Koperasi Unit Desa (KUD)
1059 2.17.X00009 Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Jumlah Simpanan Koperasi Unit Desa (KUD)
1060 2.17.X00010 Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Jumlah UMKM
1061 2.17.X00011 Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Jumlah Usaha Kecil
1062 2.17.X00012 Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Jumlah Usaha Menengah
1063 2.17.X00013 Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Jumlah Usaha Mikro
1064 2.17.X00014 Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Cakupan bina kelompok nelayan
1065 2.17.X00015 Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Cakupan bina kelompok pedagang informal
1066 2.17.X00016 Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Cakupan bina kelompok pengrajin
1067 2.17.X00017 Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Cakupan bina kelompok petani
1068 2.17.X00018 Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Cakupan bina kelompok usaha informal
1069 2.17.X00019 Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Jumlah Usaha Mikro yang Bertransformasi dari Informal ke Formal
1070 2.17.X00020 Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah kontribusi PDB Koperasi
1071 2.17.X00021 Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kontribusi PDB UMKM
1072 2.17.X00022 Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Persentase koperasi aktif
1073 2.17.X00023 Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Persentase UKM non BPR aktif
1074 2.17.X00024 Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Persentase UKM non LKM aktif
1075 2.17.X00025 Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Persentase Usaha Mikro dan Kecil
1076 2.17.X00026 Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Persentase wirausaha muda
1077 2.17.X00027 Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi
1078 2.17.X00028 Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Pertumbuhan Wirausaha
1079 2.17.X00029 Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor
1080 2.17.X00030 Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Rasio Kewirausahaan Nasional
1081 2.17.X00031 Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Rasio pinjaman terhadap simpanan di bank umum
1082 2.17.X00032 Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah UMKM naik kelas dan Modernisasi Koperasi (48.000 Unit)
1083 2.17.Y00033 Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Jumlah Sisa Hasil Usaha Koperasi menurut Kabupaten/Kota
1084 2.18.X00001 Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal Realisasi Investasi Asing (PMA) menurut Asal Negara
1085 2.18.X00002 Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal Realisasi Investasi Asing (PMA)
1086 2.18.X00003 Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal Realisasi Investasi Asing Berdasarkan Sektor Usaha
1087 2.18.X00004 Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal Realisasi Investasi Dalam Negeri (PMDN)
1088 2.18.X00005 Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal Realisasi Investasi Dalam Negeri Berdasarkan Sektora Usaha
1089 2.18.X00006 Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal Tren Nilai Realisasi Investasi berdasarkan Kab_Kota
1090 2.18.X00007 Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal Jumlah investor berskala nasional (PMA)
1091 2.18.X00008 Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal Jumlah investor berskala nasional (PMDN)
1092 2.18.X00009 Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMA)
1093 2.18.X00010 Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN)
1094 2.18.X00011 Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal Nilai Realisasi Penanaman Modal
1095 2.18.X00012 Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal Perusahaan besar yang bermitra dengan UMKM
1096 2.18.Y00013 Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal Jumlah Hotel Bintang Sesuai Perizinan yang Diterbitkan menurut Kabupaten/Kota (Unit)
1097 2.18.Y00014 Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal Jumlah Hotel Non-Bintang Sesuai Perizinan yang Diterbitkan menurut Kabupaten/Kota (Unit)
1098 2.18.Y00015 Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal Jumlah Restoran Sesuai Perizinan yang Diterbitkan menurut Kabupaten/Kota (Unit)
1099 2.18.Y00016 Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal Jumlah Rumah/Warung/Kedai Makan/Kafe Sesuai Perizinan yang Diterbitkan menurut Kabupaten/Kota (Unit)
1100 2.18.Y00017 Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal Jumlah Catering Sesuai Perizinan yang Diterbitkan menurut Kabupaten/Kota (Unit)
1101 2.19.X00001 Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga Jumlah Atlet PPLP dan Jumlah Atlet PPLPD
1102 2.19.X00002 Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga Perkembangan Pekan Olah Raga Provinsi (PORPROV)
1103 2.19.X00003 Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga Jumlah Atlet menurut Cabang Olahraga
1104 2.19.X00004 Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga Jumlah Pelatih menurut Cabang Olahraga
1105 2.19.X00005 Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga Cakupan pembinaan atlet muda
1106 2.19.X00006 Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga Cakupan pembinaan olahraga
1107 2.19.X00007 Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga Indeks Pembangunan Kepemudaan
1108 2.19.X00008 Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga Jumlah atlet berprestasi
1109 2.19.X00009 Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga Jumlah prestasi olahraga
1110 2.19.X00010 Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga Peningkatan Prestasi Olahraga
1111 2.19.X00011 Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri
1112 2.19.X00012 Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Kegiatan Kepemudaan
1113 2.19.X00013 Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan
1114 2.20.X00001 Urusan Pemerintahan Bidang Statistik Indeks Pembangunan Statistik (IPS)
1115 2.20.X00002 Urusan Pemerintahan Bidang Statistik Jumlah dinas yang mendapatkan rekomendasi statistik
1116 2.20.X00003 Urusan Pemerintahan Bidang Statistik Jumlah dinas yang menindaklanjuti rekomendasi
1117 2.20.X00004 Urusan Pemerintahan Bidang Statistik Jumlah metadata statistik sektoral yang dihimpun
1118 2.20.X00005 Urusan Pemerintahan Bidang Statistik Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan monitoring dan evaluasi pembangunan daerah
1119 2.20.X00006 Urusan Pemerintahan Bidang Statistik Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah
1120 2.20.X00007 Urusan Pemerintahan Bidang Statistik Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi
1121 2.21.X00001 Urusan Pemerintahan Bidang Persandian Jumlah instansi pemerintah yang terbentuk CSIRT K/L/D
1122 2.21.X00002 Urusan Pemerintahan Bidang Persandian Jumlah Lulusan Pelatihan dan Sertifikasi Sesuai Standar Kompetensi Keamanan Siber dan Sandi
1123 2.21.X00003 Urusan Pemerintahan Bidang Persandian Jumlah Lulusan Pelatihan SDM Keamanan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)
1124 2.21.X00004 Urusan Pemerintahan Bidang Persandian Jumlah Lulusan Pelatihan Teknis Bidang Keamanan Siber dan Sandi
1125 2.21.X00005 Urusan Pemerintahan Bidang Persandian Jumlah lulusan peningkatan kompetensi SDM pengelola keamanan siber untuk K/L/D
1126 2.21.X00006 Urusan Pemerintahan Bidang Persandian Jumlah Lulusan sertifikasi yang mengikuti peningkatan kompetensi SDM pengelola keamanan SPBE dan CSIRT
1127 2.21.X00007 Urusan Pemerintahan Bidang Persandian Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunkasi Perangkat Daerah
1128 2.21.X00008 Urusan Pemerintahan Bidang Persandian Persentase Tingkat Kematangan Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah
1129 2.22.X00001 Urusan Pemerintahan Bidang kebudayaan Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan
1130 2.22.X00002 Urusan Pemerintahan Bidang kebudayaan Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi
1131 2.22.X00003 Urusan Pemerintahan Bidang kebudayaan Jumlah mega event kebudayaan yang dibuat dengan skala besar dan berdampak langsung pada masyarakat
1132 2.22.X00004 Urusan Pemerintahan Bidang kebudayaan Penetapan hak MHA
1133 2.22.X00005 Urusan Pemerintahan Bidang kebudayaan Penyelenggaraan festival seni dan budaya
1134 2.22.X00006 Urusan Pemerintahan Bidang kebudayaan Persentase benda, bangunan, struktur, dan situs cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total registrasi
1135 2.22.X00007 Urusan Pemerintahan Bidang kebudayaan Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan
1136 2.22.X00008 Urusan Pemerintahan Bidang kebudayaan Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah
1137 2.22.X00009 Urusan Pemerintahan Bidang kebudayaan Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukan seni
1138 2.22.X00010 Urusan Pemerintahan Bidang kebudayaan Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni
1139 2.22.X00011 Urusan Pemerintahan Bidang kebudayaan Persentase penduduk yang memiliki sumber penghasilan sebagai pelaku/pendukung kegiatan seni
1140 2.22.X00012 Urusan Pemerintahan Bidang kebudayaan Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni yang menjadikan keterlibatan sebagai sumber penghasilan (terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas)
1141 2.22.X00013 Urusan Pemerintahan Bidang kebudayaan Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat
1142 2.22.X00014 Urusan Pemerintahan Bidang kebudayaan Persentase satuan pendidikan yang melaksanakan pengarusutamaan kebudayaan
1143 2.22.X00015 Urusan Pemerintahan Bidang kebudayaan Persentase warisan budaya tak benda yang telah ditetapkan terhadap total registrasi
1144 2.22.X00016 Urusan Pemerintahan Bidang kebudayaan Terverifikasi hak kearifan lokal atau hak pengetahuan tradisional
1145 2.22.X00017 Urusan Pemerintahan Bidang kebudayaan Terverifikasinya MHA dan Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional
1146 2.23.X00001 Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan Jumlah Buku yang dipinjam per Bulan di Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
1147 2.23.X00002 Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan Jumlah Pengunjung menurut Kelompok Pemustaka di Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
1148 2.23.X00006 Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat
1149 2.23.X00007 Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan Jumlah koleksi judul buku perpustakaan
1150 2.23.X00008 Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun
1151 2.23.X00009 Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah
1152 2.23.X00010 Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan Nilai Budaya Literasi
1153 2.23.X00011 Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat
1154 2.23.X00012 Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan Rasio perpustakaan persatuan penduduk
1155 2.24.X00001 Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan Jumlah Anggota per Bulan di Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
1156 2.24.X00002 Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan Jumlah Pengunjung per Bulan di Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
1157 2.24.X00003 Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan di lingkup Pemerintahan Daerah
1158 2.24.X00004 Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan Nilai Pengawasan Kearsipan Kategori B keatas
1159 2.24.X00005 Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan Pemanfaatan Arsip sebagai memori kolektif dan jati diri bangsa
1160 2.24.X00006 Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan Penerapan e-Arsip terintegrasi
1161 2.24.X00007 Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan Pengguna Arsip Sebagai Memori Kolektif dan Jati Diri Bangsa
1162 2.24.X00008 Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan Peningkatan SDM pengelola kearsipan
1163 2.24.X00009 Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku
1164 2.24.X00010 Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan Preservasi Arsip terjaga dan arsip statis sebagai warisan budaya
1165 2.24.X00011 Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan Rekomendasi hasil pengawasan kearsipan yang ditindaklanjuti
1166 3.25.X00001 Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Nilai Produksi Perikanan Budidaya Menurut Kabupaten_Kota di Provinsi Kalimantan Selatan
1167 3.25.X00002 Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Nilai Produksi Perikanan Tangkap di Laut Menurut Kabupaten_Kota di Provinsi Kalimantan Selatan
1168 3.25.X00003 Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Produksi Perikanan Budidaya Ikan Hias Menurut Kabupaten_Kota di Provinsi Kalimantan Selatan
1169 3.25.X00004 Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Produksi Perikanan Budidaya Pembenihan Menurut Kabupaten_Kota di Provinsi Kalimantan Selatan
1170 3.25.X00005 Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Produksi Perikanan Budidaya Pembesaran Menurut Kabupaten_Kota di Provinsi Kalimantan Selatan
1171 3.25.X00006 Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Produksi Perikanan Perairan Umum Daratan Menurut Kabupaten_Kota di Provinsi Kalimantan Selatan
1172 3.25.X00007 Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Produksi Perikanan Tangkap di Laut Menurut Kabupaten_Kota di Provinsi Kalimantan Selatan
1173 3.25.X00008 Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Jumlah Alat Penangkap Ikan Menurut Jenis Perairan
1174 3.25.X00009 Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Jumlah Kapal Menurut Jenis Perairan
1175 3.25.X00010 Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Jumlah Nelayan Menurut Jenis Perairan
1176 3.25.X00011 Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Jumlah Rumah Tangga Pembudidaya Menurut Jenis Budidaya
1177 3.25.X00012 Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Nilai Produksi Perikanan Perairan Umum Daratan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan
1178 3.25.X00013 Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Angka Konsumsi Ikan
1179 3.25.X00014 Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Jumlah hari operasional speedboat
1180 3.25.X00015 Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Jumlah Jenis Penangkapan
1181 3.25.X00016 Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Jumlah kelompok masyarakat pengawas (POKMASWAS) yang dibina dalam membantu pengawasan SDKP
1182 3.25.X00017 Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Jumlah luasan usaha budidaya yang diindungi asuransi untuk kelangsungan usahanya
1183 3.25.X00018 Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Jumlah nelayan yang terlindungi
1184 3.25.X00019 Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Jumlah Nilai Produksi Perikanan Budidaya
1185 3.25.X00020 Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Jumlah Nilai Produksi Perikanan Tangkap
1186 3.25.X00021 Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Jumlah Nilai Produksi Perikanan Tangkap di Perairan Umum
1187 3.25.X00022 Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Jumlah Produksi Perikanan Budidaya
1188 3.25.X00023 Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Jumlah Produksi Perikanan Tangkap
1189 3.25.X00024 Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Jumlah Produksi Perikanan Tangkap di Perairan Umum
1190 3.25.X00025 Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Jumlah sertifikat kelayakan pengolahan yang diterbitkan bagi Unit Pengolahan Ikan
1191 3.25.X00026 Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Kapal perikanan yang diperiksa kepatuhannya
1192 3.25.X00027 Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Kawasan konservasi daerah yang operasional
1193 3.25.X00028 Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Konsumsi ikan
1194 3.25.X00029 Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Luas kawasan konservasi perairan
1195 3.25.X00030 Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Luas kawasan konservasi perairan yang operasional
1196 3.25.X00031 Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Luas Kawasan Perairan
1197 3.25.X00032 Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Nilai tukar nelayan
1198 3.25.X00033 Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Pelaku usaha pemanfaatan kawasan konservasi perairan daerah yang diperiksa kepatuhannya
1199 3.25.X00034 Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Pendapatan pembudidaya ikan
1200 3.25.X00035 Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Penyelesaian penataan ruang laut dan zonasi pesisir (Materi teknis muatan pesisir yang disetujui Menteri Kelautan dan Perikanan untuk diintegrasikan ke dalam RTRW Provinsi)
1201 3.25.X00036 Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Persentase kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan
1202 3.25.X00037 Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Produksi Garam
1203 3.25.X00038 Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Produksi perikanan
1204 3.25.X00039 Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Produksi Perikanan Budidaya
1205 3.25.X00040 Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Produksi perikanan kelompok nelayan
1206 3.25.X00041 Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Produksi Perikanan Tangkap
1207 3.25.X00042 Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman
1208 3.25.X00043 Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial
1209 3.25.X00044 Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Rata-rata pendapatan nelayan
1210 3.25.Y00045 Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Produksi Ikan Budidaya menurut Kabupaten/Kota
1211 3.25.Y00046 Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Produksi Ikan Perairan Darat Tangkap (Sungai, Danau, Waduk, dan Lainnya) menurut Kabupaten/Kota
1212 3.25.Y00047 Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Produksi Ikan Laut Tangkap yang Didaratkan di Pelabuhan Banjarmasin, Batulicin, dan Kotabaru
1213 3.26.X00001 Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata Jumlah Kunjungan Wisata di Kalimantan Selatan
1214 3.26.X00002 Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata Jumlah Anggota POKDARWIS
1215 3.26.X00003 Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata Jumlah Hotel
1216 3.26.X00004 Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata Jumlah Kamar Hotel
1217 3.26.X00005 Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara
1218 3.26.X00006 Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara
1219 3.26.X00007 Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata Jumlah Objek Wisata Alam
1220 3.26.X00008 Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata Jumlah Objek Wisata Buatan
1221 3.26.X00009 Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata Jumlah Objek Wisata Budaya
1222 3.26.X00010 Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata Jumlah Objek Wisata Kuliner
1223 3.26.X00011 Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata Jumlah Objek Wisata Religi
1224 3.26.X00012 Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata Jumlah POKDARWIS di Kalimantan Selatan per Kabupaten/Kota
1225 3.26.X00013 Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata Jumlah Tempat Tidur Hotel
1226 3.26.X00014 Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara
1227 3.26.X00015 Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata Kunjungan wisata
1228 3.26.X00016 Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata Lama kunjungan Wisata
1229 3.26.X00017 Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata Nilai Tambah Ekonomi Kreatif
1230 3.26.X00018 Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata PAD sektor pariwisata
1231 3.26.X00019 Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata Rasio PDB Pariwisata
1232 3.27.X00001 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Jumlah Jenis Budidaya
1233 3.27.X00002 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Jumlah Panen Jeruk Siam
1234 3.27.X00003 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Jumlah Panen Mangga
1235 3.27.X00004 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Jumlah Panen Nanas
1236 3.27.X00005 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Jumlah Panen Pepaya
1237 3.27.X00006 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Jumlah Panen Pisang
1238 3.27.X00007 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Jumlah Panen, Produksi, dan Hasil Jeruk Siam
1239 3.27.X00008 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Jumlah Panen, Produksi, dan Hasil Mangga
1240 3.27.X00009 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Jumlah Panen, Produksi, dan Hasil Nanas
1241 3.27.X00010 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Jumlah Panen, Produksi, dan Hasil Pepaya
1242 3.27.X00011 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Jumlah Panen, Produksi, dan Hasil Pisang
1243 3.27.X00012 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Jumlah Populasi Ternak
1244 3.27.X00013 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Jumlah Populasi Unggas
1245 3.27.X00014 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Jumlah Produksi Bawang Merah
1246 3.27.X00015 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Jumlah Produksi Buah-Buahan dan Sayuran
1247 3.27.X00016 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Jumlah Produksi Daging Ayam
1248 3.27.X00017 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Jumlah Produksi Daging Babi
1249 3.27.X00018 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Jumlah Produksi Daging Domba
1250 3.27.X00019 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Jumlah Produksi Daging Itik
1251 3.27.X00020 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Jumlah Produksi Daging Kambing
1252 3.27.X00021 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Jumlah Produksi Daging Sapi
1253 3.27.X00022 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Jumlah Produksi Daging Ternak
1254 3.27.X00023 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Jumlah Produksi Daging Unggas
1255 3.27.X00024 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Jumlah Produksi Jagung
1256 3.27.X00025 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Jumlah Produksi Jeruk Siam
1257 3.27.X00026 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Jumlah Produksi Kacang Hijau
1258 3.27.X00027 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Jumlah Produksi Kacang Tanah
1259 3.27.X00029 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Jumlah Produksi Kedelai
1260 3.27.X00030 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Jumlah Produksi Kemiri
1261 3.27.X00031 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Jumlah Produksi Mangga
1262 3.27.X00032 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Jumlah Produksi Nanas
1263 3.27.X00033 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Jumlah Produksi Padi
1264 3.27.X00034 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Jumlah Produksi Padi (KSA)
1265 3.27.X00035 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Jumlah Produksi Pangan Lokal Non Beras (Ubi Kayu dan Ubi Jalar)
1266 3.27.X00036 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Jumlah Produksi Pepaya
1267 3.27.X00037 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Jumlah Produksi Perikanan Budidaya
1268 3.27.X00038 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Jumlah Produksi Perkebunan
1269 3.27.X00039 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Jumlah Produksi Pisang
1270 3.27.X00040 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Jumlah Produksi Susu
1271 3.27.X00041 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Jumlah Produksi Susu Sapi
1272 3.27.X00042 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Jumlah Produksi Tanaman Biofarmaka
1273 3.27.X00043 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Jumlah Produksi Tanaman Hias
1274 3.27.X00044 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura jenis bawang merah
1275 3.27.X00045 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura Jenis Cabai
1276 3.27.X00046 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis Cengkeh
1277 3.27.X00047 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis Kakao
1278 3.27.X00048 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis Karet
1279 3.27.X00049 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis Kelapa
1280 3.27.X00050 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis Kopi
1281 3.27.X00051 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis Lada
1282 3.27.X00052 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis Pala
1283 3.27.X00053 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Jumlah Produksi Tanaman Sayuran dan Buah-Buahan semusim
1284 3.27.X00054 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Jumlah Produksi Telur
1285 3.27.X00055 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Jumlah Produksi Telur Unggas
1286 3.27.X00056 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Jumlah Produksi Telur Unggas dan Susu Sapi
1287 3.27.X00057 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Jumlah Produksi Ubi Jalar
1288 3.27.X00058 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Jumlah Produksi Ubi Kayu
1289 3.27.X00059 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Jumlah Tanaman Menghasilkan/Tanaman Hasil Buah-Buahan dan Sayuran
1290 3.27.X00060 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Kawasan Bawang Merah
1291 3.27.X00061 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Kawasan Bawang Putih
1292 3.27.X00062 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Kawasan Buah Lainnya
1293 3.27.X00063 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Kawasan Cabai
1294 3.27.X00064 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Kawasan Durian
1295 3.27.X00065 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Kawasan Florikultura
1296 3.27.X00066 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Kawasan Jagung
1297 3.27.X00067 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Kawasan Jeruk
1298 3.27.X00068 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Kawasan Kakao
1299 3.27.X00069 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Kawasan Karet
1300 3.27.X00070 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Kawasan Kedelai
1301 3.27.X00071 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Kawasan Kelapa
1302 3.27.X00072 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Kawasan Kopi
1303 3.27.X00073 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Kawasan Lada, Pala dan Cengkeh
1304 3.27.X00074 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Kawasan Mangga
1305 3.27.X00075 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Kawasan Manggis
1306 3.27.X00076 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Kawasan Padi
1307 3.27.X00077 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Kawasan Pisang
1308 3.27.X00078 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Kawasan Sagu
1309 3.27.X00079 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Kawasan Sayuran
1310 3.27.X00080 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Kawasan Tebu
1311 3.27.X00081 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Kawasan Umbi-umbian
1312 3.27.X00082 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Lahan Baku Sawah yang ditetapkan sebagai LP2B
1313 3.27.X00083 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Luas Areal Komoditi Perkebunan Tahun 2022
1314 3.27.X00084 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Luas Lahan Perkebunan
1315 3.27.X00085 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Luas Lahan Sawah menurut Jenis Pengairan
1316 3.27.X00086 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Luas Panen Produksi Tanaman Hias
1317 3.27.X00087 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Luas Panen Tanaman Biofarmaka
1318 3.27.X00088 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Luas Panen Tanaman Sayuran dan Buah-Buahan semusim
1319 3.27.X00089 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Luas Panen, Produksi, dan Hasil Padi Per Hektar
1320 3.27.X00090 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Nilai tukar petani
1321 3.27.X00091 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Optimasi Kelapa Sawit Rakyat
1322 3.27.X00092 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Optimasi Lahan Pertanian
1323 3.27.X00093 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Penggunaan lahan untuk kawasan budidaya
1324 3.27.X00094 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Penguatan Kelembagaan Veteriner
1325 3.27.X00095 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Peningkatan Kinerja Penyuluh di Kostratani
1326 3.27.X00096 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Perluasan Areal Pertanian/Cetak Sawah
1327 3.27.X00097 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Persentase luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana DPI tanaman hortikultura
1328 3.27.X00098 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Persentase luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana DPI tanaman pangan
1329 3.27.X00099 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Persentase luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana DPI tanaman perkebunan
1330 3.27.X00100 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis
1331 3.27.X00101 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Populasi Ternak Ayam Buras
1332 3.27.X00102 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Populasi Ternak Ayam Pedaging
1333 3.27.X00103 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Populasi Ternak Babi
1334 3.27.X00104 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Populasi Ternak Domba
1335 3.27.X00105 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian populasi Ternak Kuda
1336 3.27.X00106 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Produksi ayam Pedaging
1337 3.27.X00107 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Produksi Ayam Ras Petelur
1338 3.27.X00108 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Produksi sektor perkebunan
1339 3.27.X00109 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Produksi sektor pertanian
1340 3.27.X00110 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Rasio luas serangan OPT tanaman hortikultura yang dapat ditangani terhadap luas serangan OPT
1341 3.27.X00111 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Rasio luas serangan OPT tanaman pangan yang dapat ditangani terhadap luas serangan OPT
1342 3.27.X00112 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Rasio luas serangan OPT tanaman perkebunan yang dapat ditangani terhadap luas serangan OPT
1343 3.28.X00001 Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan Produksi Kayu Hutan Menurut Jenis Produksi
1344 3.28.X00002 Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan Rekapitulasi Pengembangan Hutan Rakyat dengan dana APBD
1345 3.28.X00003 Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan Luas Lahan Kebakaran di Provinsi Kalimantan Selatan
1346 3.28.X00004 Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan Produksi IPHHK-IPHHK di Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
1347 3.28.X00005 Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan Luas Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Kabupaten_Kota di Provinsi Kalimantan Selatan
1348 3.28.X00006 Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan Bangunan rehabilitasi sipil teknis yang terbangun
1349 3.28.X00007 Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan Kemiringan lahan
1350 3.28.X00008 Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan Kerusakan Kawasan Hutan
1351 3.28.X00009 Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan ketinggian lahan
1352 3.28.X00010 Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan Luas hutan dan lahan yang direhabilitasi
1353 3.28.X00011 Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan Luas hutan mangrove yang direhabilitasi
1354 3.28.X00012 Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan Luas Kawasan Hutan
1355 3.28.X00013 Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan Luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat dalam skema HD, HKm, HTR dan Kemitraan Kehutanan
1356 3.28.X00014 Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan Luas rehabilitasi hutan dan lahan dengan pemanfaatan bibit oleh masyarakat dan penanaman oleh stakeholder lainnya
1357 3.28.X00015 Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan Nilai transaksi ekonomi KTH
1358 3.28.X00016 Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan Nilai transaksi ekonomi Perhutanan Sosial
1359 3.28.X00017 Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan Pengembangan Perhutanan Sosial
1360 3.28.X00018 Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan penggunaan lahan untuk kawasan lindung
1361 3.28.X00019 Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan Penguatan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)
1362 3.28.X00020 Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan Rasio luas kawasan lindung untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati terhadap total luas kawasan hutan
1363 3.28.X00021 Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan Rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survei foto udara terhadap luas daratan
1364 3.28.X00022 Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan Rehabilitasi hutan
1365 3.28.X00023 Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan Jumlah Produksi Kayu Hutan Menurut Jenis Produksi
1366 3.29.X00001 Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Data Pemegang Izin Pertambangan
1367 3.29.X00002 Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Izin Usaha Pertambangan (IUP)
1368 3.29.X00003 Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Kondisi Kelistrikan di Kalselteng
1369 3.29.X00004 Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Pembangunan PLTS Terpusat _SHS_LTSHE
1370 3.29.X00005 Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Rasio Elektrifikasi dan Desa Berlistrik
1371 3.29.X00006 Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Kuota Distribusi BBM
1372 3.29.X00007 Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Realisasi Distribusi BBM
1373 3.29.X00008 Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Kuota LPG 3 Kg
1374 3.29.X00009 Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Realisasi LPG 3 Kg
1375 3.29.X00010 Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Rasio Desa Berlistrik
1376 3.29.X00011 Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Rasio Elektrifikasi
1377 3.29.X00012 Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral kawasan pertambangan
1378 3.29.X00013 Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Persentase Desa Teraliri Listrik (Rasio Desa Berlistrik)
1379 3.29.X00014 Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Persentase pertambangan tanpa ijin
1380 3.29.X00015 Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Porsi EBT dalam Bauran Energi
1381 3.29.X00016 Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Rasio ketersediaan daya listrik
1382 3.29.Y00017 Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Produksi Batubara (ton) kabupaten/kota
1383 3.29.Y00018 Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Produksi Bijih Besi (ton) kabupaten/kota
1384 3.29.Y00019 Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Harga Batubara (ton) kabupaten/kota
1385 3.29.Y00020 Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Harga Bijih Besi (ton) kabupaten/kota
1386 3.3.X00001 Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan Realisasi Ekspor Daerah Kalimantan Selatan
1387 3.3.X00002 Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan Realisasi Impor Daerah Kalimantan Selatan
1388 3.3.X00003 Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan Ekspor Bersih Perdagangan
1389 3.3.X00004 Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan Inflasi Pangan Bergejolak
1390 3.3.X00005 Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan Jumlah uji KIR angkutan umum
1391 3.3.X00006 Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan persentase kepatuhan berusaha
1392 3.3.X00007 Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan Persentase penanganan pengaduan konsumen
1393 3.3.X00008 Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan Pertumbuhan nilai ekspor non migas
1394 3.3.X00009 Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan Pertumbuhan Sub-sektor Perdagangan Besar dan Eceran, bukan mobil dan sepeda motor terhadap PDB
1395 3.3.X00010 Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan Rasio Ekspor terhadap PDB (indikator keterbukaan ekonomi)
1396 3.3.X00011 Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan Rasio ijin trayek
1397 3.3.X00012 Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan Rasio Impor terhadap PDB (indikator keterbukaan ekonomi)
1398 3.31.X00001 Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian Data Industri Besar Komulatif Tahun 2021-2022
1399 3.31.X00002 Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian Data Industri Kecil dan Menengah Komulatif Tahun 2021 - 2022
1400 3.31.X00003 Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian Data Industri Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 dan 2022
1401 3.31.X00004 Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian Jumlah Sentra Industri Kecil dan Menengah Tahun 2022
1402 3.31.X00005 Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian Jumlah Tenaga Kerja Industri Besar
1403 3.31.X00006 Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian Jumlah Tenaga Kerja Industri Kecil dan Menengah
1404 3.31.X00007 Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian Jumlah Unit Usaha Industri Besar
1405 3.31.X00008 Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian Jumlah Unit Usaha Industri Kecil dan Menengah
1406 3.31.X00009 Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian Nilai Bahan Baku Industri Besar
1407 3.31.X00010 Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian Nilai Bahan Baku Industri Kecil dan Menengah
1408 3.31.X00011 Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian Nilai Investasi Industri Besar
1409 3.31.X00012 Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian Nilai Investasi Industri Kecil dan Menengah
1410 3.31.X00013 Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian Nilai Produksi Industri Besar
1411 3.31.X00014 Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian Nilai Produksi Industri Kecil dan Menengah
1412 3.31.X00015 Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian Jumlah Produk Tersertifikasi TKDN > 25% yang masih berlaku
1413 3.31.X00016 Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Nonmigas (Juta Orang)
1414 3.31.X00017 Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian kawasan industri
1415 3.31.X00018 Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian Kawasan Industri (KI) dengan zona tematik yang beroperasi
1416 3.31.X00019 Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian Kawasan Industri (KI) Prioritas di luar Jawa yang Beroperasi dan Meningkatkan Investasi
1417 3.31.X00020 Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian Kawasan Industri (KI) yang dikembangkan
1418 3.31.X00021 Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian Kontribusi ekspor produk industri berteknologi tinggi
1419 3.31.X00022 Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian Nilai Ekspor Produk Industri Pengolahan Nonmigas (USD Miliar)
1420 3.31.X00023 Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Non Migas (Rp. Triliun)
1421 3.31.X00024 Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Terhadap PDRB
1422 3.31.X00025 Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas
1423 3.31.X00026 Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian Persentase SNI bidang Industri yang diterapkan
1424 3.31.X00027 Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian Persentase Tenaga Kerja di Sektor Industri Terhadap Total Pekerja
1425 3.31.X00028 Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian Pertumbuhan Ekspor Industri Pengolahan non migas
1426 3.31.X00029 Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian Pertumbuhan Industri
1427 3.31.X00030 Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian Pertumbuhan industri pengolahan non migas
1428 3.31.X00031 Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian Perusahaan Industri Menengah Besar Yang Tersertifikasi Standar Industri Hijau (SIH) Berdasarkan SIH yang ditetapkan
1429 3.31.X00032 Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian Proporsi nilai tambah IKM terhadap total nilai tambah industri pengolahan non migas
1430 3.31.X00033 Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian Sentra Industri Kecil dan Menengah (IKM) di Luar Jawa yang Beroperasi
1431 3.31.X00034 Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) (Rerata Tertimbang)
1432 3.32.X00001 Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi Nilai rata-rata indeks perkembangan 100 kawasan transmigrasi Prioritas Kementerian yang direvitalisasi
1433 3.32.X00002 Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi Nilai rata-rata indeks perkembangan 52 kawasan transmigrasi Prioritas Nasional yang direvitalisasi
1434 3.32.X00003 Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi Persentase transmigran swakarsa
1435 4.01.X00001 Sekretariat Daerah Jumlah Himpunan Pidato Gubernur Kalsel
1436 4.01.X00002 Sekretariat Daerah Jumlah Keputusan Gubernur
1437 4.01.X00003 Sekretariat Daerah Jumlah Peraturan Daerah
1438 4.01.X00004 Sekretariat Daerah Jumlah Peraturan Gubernur
1439 4.01.X00005 Sekretariat Daerah Jumlah daerah provinsi dengan indeks RB ≥ baik
1440 4.01.X00006 Sekretariat Daerah Jumlah daerah yang ditata dan diselesaikan permasalahan kelembagaan dan kepegawaian perangkat daerah
1441 4.01.X00007 Sekretariat Daerah Jumlah Daerah yang membentuk portal e-Legislasi
1442 4.01.X00008 Sekretariat Daerah Jumlah daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik
1443 4.01.X00009 Sekretariat Daerah Jumlah kebijakan (Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk
1444 4.01.X00010 Sekretariat Daerah Jumlah pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dalam penyelesaian permasalahan pelayanan publik di 10 kota metropolitan (terutama permasalahan transportasi, banjir, air minum, serta sampah dan limbah)
1445 4.01.X00011 Sekretariat Daerah Jumlah perizinan dengan kewenangan sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik
1446 4.02.X00001 Sekretariat DPRD Jumlah Anggota DPRD Menurut DAPIL Kabupaten_Kota dan Jenis Kelamin di Prov. KalselTahun Periode 2019-2024
1447 4.02.X00002 Sekretariat DPRD Jumlah Anggota DPRD Menurut Partai Politik dan Jenis Kelamin di Prov. Kal-Sel Periode 2019-2024
1448 4.02.X00003 Sekretariat DPRD Jumlah Anggota DPRD Prov. Kalsel menurut Komisi dan Jenis Kelamin
1449 4.02.X00004 Sekretariat DPRD Produk yang dihasilkan dari kegiatan DPRD Prov. Kalsel 2022
1450 4.02.X00005 Sekretariat DPRD Daftar Kegiatan DPRD Provinsi Kalimantan Selatan
1451 4.02.X00006 Sekretariat DPRD Jumlah kebijakan (Peraturan Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk
1452 4.02.X00007 Sekretariat DPRD Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR
1453 5.01.X00001 Perencanaan Jumlah daerah provinsi yang indeks SPBE ≥ baik
1454 5.01.X00002 Perencanaan Jumlah daerah yang melaksanakan eRakortek Provinsi sebagai wakil pemerintah pusat untuk Kab/Kota berbasis elektronik pada Sistem Informasi Pembangunan Daerah
1455 5.01.X00003 Perencanaan Jumlah daerah yg melakukan input/integrasi sistem informasi pembangunan daerah
1456 5.01.X00004 Perencanaan Jumlah daerah yg telah melakukan sinkronisasi Ranwal RKPD dengan Indikator Kinerja Urusan
1457 5.01.X00005 Perencanaan Jumlah daerah yg telah melakukan sinkronisasi Ranwal RKPD dengan Indikator Makro Pembangunan
1458 5.01.X00006 Perencanaan Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan
1459 5.01.X00007 Perencanaan Penerapan indikator pelayanan dasar bagi masyarakat kurang mampu dibidang kesehatan, sosial, pendidikan, pekerjaan umum, perumahan dan permukiman
1460 5.01.X00008 Perencanaan Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD
1461 5.01.X00009 Perencanaan Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD
1462 5.01.X00010 Perencanaan Percepatan pencapaian SPM di daerah
1463 5.01.X00011 Perencanaan Tersedianya Dokumen Perencanaan : Renja PD yang telah ditetapkan dengan PERKADA
1464 5.01.X00012 Perencanaan Tersedianya Dokumen Perencanaan : RENSTRA yang telah ditetapkan dengan PERKADA
1465 5.01.X00013 Perencanaan Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA
1466 5.01.X00014 Perencanaan Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA
1467 5.01.X00015 Perencanaan Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA
1468 5.02.X00001 Keuangan Realisasi Belanja Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menurut Jenis Belanja
1469 5.02.X00002 Keuangan Realisasi Pendapatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Menurut Jenis Pendapatan
1470 5.02.X00003 Keuangan Anggaran Belanja Daerah Tahun 2016 s.d 2023 (dalam Milyar Rupiah)
1471 5.02.X00004 Keuangan Anggaran Pembiayaan Daerah TA 2016-2023 (dalam Juta Rupiah)
1472 5.02.X00005 Keuangan Proyeksi Anggaran Belanja Daerah TA 2023 dan TA 2024 (Rp)
1473 5.02.X00006 Keuangan Proyeksi Pembiayaan Daerah TA 2022 dan 2023 (dalam Juta Rupiah)
1474 5.02.X00007 Keuangan Proyeksi Target RAPBD TA 2023 dan 2024 (Rp)
1475 5.02.X00008 Keuangan Buku PDRB
1476 5.02.X00009 Keuangan Jumlah aparatur yang mengikuti pembekalan kepemimpinan pemerintahan dalam negeri bagi KDH/WKDH
1477 5.02.X00010 Keuangan Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor Industri
1478 5.02.X00011 Keuangan Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sektor non pertanian
1479 5.02.X00012 Keuangan Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB
1480 5.02.X00013 Keuangan Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB
1481 5.02.X00014 Keuangan Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB
1482 5.02.X00015 Keuangan Kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB
1483 5.02.X00016 Keuangan Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB
1484 5.02.X00017 Keuangan Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB
1485 5.02.X00018 Keuangan Kontribusi sektor perkebunan terhadap PDRB
1486 5.02.X00019 Keuangan Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB
1487 5.02.X00020 Keuangan Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB
1488 5.02.X00021 Keuangan Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB
1489 5.02.X00022 Keuangan Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB
1490 5.02.X00023 Keuangan Kontribusi transmigrasi terhadap PDRB
1491 5.02.X00024 Keuangan Laju inflasi
1492 5.02.X00025 Keuangan Nilai dan Kontribusi Sektor Air Bersih dalam PDRB atas dasar harga berlaku
1493 5.02.X00026 Keuangan Nilai dan Kontribusi Sektor Air Bersih dalam PDRB atas dasar harga konstan
1494 5.02.X00027 Keuangan Nilai dan Kontribusi Sektor Hotel dan Restoran dalam PDRB atas dasar harga berlaku
1495 5.02.X00028 Keuangan Nilai dan Kontribusi Sektor Hotel dan Restoran dalam PDRB atas dasar harga konstan
1496 5.02.X00029 Keuangan Nilai dan Kontribusi Sektor Industri Pengolahan dalam PDRB atas dasar harga berlaku
1497 5.02.X00030 Keuangan Nilai dan Kontribusi Sektor Industri Pengolahan dalam PDRB atas dasar harga konstan
1498 5.02.X00031 Keuangan Nilai dan Kontribusi Sektor Keuangan, sewa, & jasa Perusahaan dalam PDRB atas dasar harga berlaku
1499 5.02.X00032 Keuangan Nilai dan Kontribusi Sektor Keuangan, sewa, & jasa Perusahaan dalam PDRB atas dasar harga konstan
1500 5.02.X00033 Keuangan Nilai dan Kontribusi Sektor Komunikasi dalam PDRB atas dasar harga berlaku
1501 5.02.X00034 Keuangan Nilai dan Kontribusi Sektor Komunikasi dalam PDRB atas dasar harga konstan
1502 5.02.X00035 Keuangan Nilai dan Kontribusi Sektor Konstruksi dalam PDRB atas dasar harga berlaku
1503 5.02.X00036 Keuangan Nilai dan Kontribusi Sektor Konstruksi dalam PDRB atas dasar harga konstan
1504 5.02.X00037 Keuangan Nilai dan Kontribusi Sektor Listrik dan Gas dalam PDRB atas dasar harga berlaku
1505 5.02.X00038 Keuangan Nilai dan Kontribusi Sektor Listrik dan Gas dalam PDRB atas dasar harga konstan
1506 5.02.X00039 Keuangan Nilai dan Kontribusi Sektor Pengangkutan dalam PDRB atas dasar harga berlaku
1507 5.02.X00040 Keuangan Nilai dan Kontribusi Sektor Pengangkutan dalam PDRB atas dasar harga konstan
1508 5.02.X00041 Keuangan Nilai dan Kontribusi Sektor Perdagangan dalam PDRB atas dasar harga berlaku
1509 5.02.X00042 Keuangan Nilai dan Kontribusi Sektor Perdagangan dalam PDRB atas dasar harga konstan
1510 5.02.X00043 Keuangan Nilai dan Kontribusi Sektor pertambangan dan penggalian dalam PDRB atas dasar harga berlaku
1511 5.02.X00044 Keuangan Nilai dan Kontribusi Sektor pertambangan dan penggalian dalam PDRB atas dasar harga konstan
1512 5.02.X00045 Keuangan Nilai dan Kontribusi Sektor Pertanian dalam PDRB atas dasar harga berlaku
1513 5.02.X00046 Keuangan Nilai dan Kontribusi Sektor Pertanian dalam PDRB atas dasar harga konstan
1514 5.02.X00047 Keuangan Nilai inflasi rata-rata Kabupaten
1515 5.02.X00048 Keuangan Nilai Inflasi rata-rata Provinsi
1516 5.02.X00049 Keuangan Opini BPK
1517 5.02.X00050 Keuangan PDRB per kapita
1518 5.02.X00051 Keuangan Pemerataan pendapatan versi Bank Dunia
1519 5.02.X00052 Keuangan Perkembangan PDRB Kabupaten atas Dasar Harga Berlaku
1520 5.02.X00053 Keuangan Perkembangan PDRB Kabupaten atas Dasar Harga Konstan
1521 5.02.X00054 Keuangan Perkembangan PDRB Kota atas Dasar Harga Berlaku
1522 5.02.X00055 Keuangan Perkembangan PDRB Kota atas Dasar Harga Konstan
1523 5.02.X00056 Keuangan Perkembangan PDRB Provinsi atas Dasar Harga Berlaku
1524 5.02.X00057 Keuangan Perkembangan PDRB Provinsi atas Dasar Harga Konstan
1525 5.02.X00058 Keuangan Persentase PAD terhadap pendapatan
1526 5.02.X00059 Keuangan Pertumbuhan Kontribusi Sektor Air Bersih dalam PDRB atas dasar harga berlaku (Hb)
1527 5.02.X00060 Keuangan Pertumbuhan Kontribusi Sektor Air Bersih dalam PDRB atas dasar harga konstan (Hk)
1528 5.02.X00061 Keuangan Pertumbuhan Kontribusi Sektor Hotel dan Restoran dalam PDRB atas dasar harga berlaku (Hb)
1529 5.02.X00062 Keuangan Pertumbuhan Kontribusi Sektor Hotel dan Restoran dalam PDRB atas dasar harga konstan (Hk)
1530 5.02.X00063 Keuangan Pertumbuhan Kontribusi Sektor Industri Pengolahan dalam PDRB atas dasar harga berlaku (Hb)
1531 5.02.X00064 Keuangan Pertumbuhan Kontribusi Sektor Industri Pengolahan dalam PDRB atas dasar harga konstan (Hk)
1532 5.02.X00065 Keuangan Pertumbuhan Kontribusi Sektor Keuangan, sewa, & jasa Perusahaan dalam PDRB atas dasar harga berlaku (Hb)
1533 5.02.X00066 Keuangan Pertumbuhan Kontribusi Sektor Keuangan, sewa, & jasa Perusahaan dalam PDRB atas dasar harga konstan (Hk)
1534 5.02.X00067 Keuangan Pertumbuhan Kontribusi Sektor Komunikasi dalam PDRB atas dasar harga berlaku (Hb)
1535 5.02.X00068 Keuangan Pertumbuhan Kontribusi Sektor Komunikasi dalam PDRB atas dasar harga konstan (Hk)
1536 5.02.X00069 Keuangan Pertumbuhan Kontribusi Sektor Konstruksi dalam PDRB atas dasar harga berlaku (Hb)
1537 5.02.X00070 Keuangan Pertumbuhan Kontribusi Sektor Konstruksi dalam PDRB atas dasar harga konstan (Hk)
1538 5.02.X00071 Keuangan Pertumbuhan Kontribusi Sektor Listrik dan Gas dalam PDRB atas dasar harga berlaku (Hb)
1539 5.02.X00072 Keuangan Pertumbuhan Kontribusi Sektor Listrik dan Gas dalam PDRB atas dasar harga konstan (Hk)
1540 5.02.X00073 Keuangan Pertumbuhan Kontribusi Sektor Pengangkutan dalam PDRB atas dasar harga berlaku (Hb)
1541 5.02.X00074 Keuangan Pertumbuhan Kontribusi Sektor Pengangkutan dalam PDRB atas dasar harga konstan (Hk)
1542 5.02.X00075 Keuangan Pertumbuhan Kontribusi Sektor Perdagangan dalam PDRB atas dasar harga berlaku (Hb)
1543 5.02.X00076 Keuangan Pertumbuhan Kontribusi Sektor Perdagangan dalam PDRB atas dasar harga konstan (Hk)
1544 5.02.X00077 Keuangan Pertumbuhan Kontribusi Sektor pertambangan dan penggalian dalam PDRB atas dasar harga berlaku (Hb)
1545 5.02.X00078 Keuangan Pertumbuhan Kontribusi Sektor pertambangan dan penggalian dalam PDRB atas dasar harga konstan (Hk)
1546 5.02.X00079 Keuangan Pertumbuhan Kontribusi Sektor Pertanian dalam PDRB atas dasar harga berlaku (Hb)
1547 5.02.X00080 Keuangan Pertumbuhan Kontribusi Sektor Pertanian dalam PDRB atas dasar harga konstan (Hk)
1548 5.02.X00081 Keuangan Pertumbuhan PDRB
1549 5.02.X00082 Keuangan Rasio pinjaman terhadap simpanan di BPR
1550 5.02.Y00083 Keuangan Posisi Kredit Akhir Bulan Menurut Penggunaan (Rupiah)
1551 5.02.Y00084 Keuangan Posisi Simpanan dan Pinjaman Masyarakat menurut Kabupaten/Kota (Rupiah)
1552 5.02.Y00085 Keuangan Premi Asuransi Kesehatan Dibayarkan Masyarakat menurut Kabupaten/Kota (Rupiah)
1553 5.02.Y00086 Keuangan Asuransi Kesehatan yang Diklaim oleh Masyarakat menurut Kabupaten/Kota (Rupiah)
1554 5.02.Y00087 Keuangan Premi Asuransi Ketenagakerjaan Dibayarkan Masyarakat menurut Kabupaten/Kota (Rupiah)
1555 5.02.Y00088 Keuangan Asuransi Ketenagakerjaan yang Diklaim oleh Masyarakat menurut Kabupaten/Kota (Rupiah)
1556 5.02.Y00089 Keuangan Dana Pensiun yang Dibayarkan menurut Kabupaten/Kota (Rupiah)
1557 5.02.Y00090 Keuangan Pembiayaan Kredit Gadai menurut Kabupaten/Kota (Rupiah)
1558 5.02.Y00091 Keuangan Kredit Pembiayaan yang Dibayar Masyarakat menurut Kabupaten/Kota (Rupiah)
1559 5.02.Y00092 Keuangan Jumlah Investor Pasar Modal menurut Kabupaten/Kota (Orang)
1560 5.02.Y00093 Keuangan Transaksi Pembelian Saham menurut Kabupaten/Kota (Rupiah)
1561 5.02.Y00094 Keuangan Transaksi Penjualan Saham menurut Kabupaten/Kota (Rupiah)
1562 5.02.Y00095 Keuangan Realisasi Belanja Pegawai dan Belanja Modal APBN (Juta Rupiah)
1563 5.02.Y00096 Keuangan Realisasi Belanja Pegawai dan Belanja Modal APBD Provinsi (Juta Rupiah)
1564 5.02.Y00097 Keuangan Realisasi Belanja Pegawai dan Belanja Modal APBD Provinsi menurut Fungsi (Juta Rupiah)
1565 5.02.Y00098 Keuangan Realisasi Belanja Pegawai APBD Kabupaten/Kota (Juta Rupiah)
1566 5.02.Y00099 Keuangan Realisasi Belanja Pegawai APBD Kabupaten/Kota Fungsi Pendidikan (Juta Rupiah)
1567 5.02.Y00100 Keuangan Realisasi Belanja Pegawai APBD Kabupaten/Kota Fungsi Kesehatan (Juta Rupiah)
1568 5.02.Y00101 Keuangan Realisasi Belanja Modal APBD Kabupaten/Kota (Juta Rupiah)
1569 5.02.Y00102 Keuangan Realisasi Belanja Modal APBD Kabupaten/Kota Fungsi Pendidikan (Juta Rupiah)
1570 5.02.Y00103 Keuangan Realisasi Belanja Modal APBD Kabupaten/Kota Fungsi Kesehatan (Juta Rupiah)
1571 5.02.Y00104 Keuangan Realisasi Belanja Paket Meeting Dalam Kota dan Luar Kota Provinsi (Juta Rupiah)
1572 5.03.X00001 Kepegawaian Jumlah Pegawai negeri Sipil Menurut Kabupaten_Kota di Provinsi Kalimantan Selatan
1573 5.03.X00002 Kepegawaian Jumlah Pegawai negeri Sipil Menurut Tingkat Kepangkatan di Provinsi Kalimantan Selatan
1574 5.03.X00003 Kepegawaian Jumlah Pegawai negeri Sipil Menurut Tingkat Pendidikan di Provinsi Kalimantan Selatan
1575 5.03.X00004 Kepegawaian Jumlah Pegawai negeri Sipil Menurut Jabatan di Provinsi Kalimantan Selatan
1576 5.03.X00005 Kepegawaian Jumlah Pegawai Negeri SIpil menurut Dinas/Instansi Pemerintah di Provinsi Kalimantan Selatan
1577 5.03.X00006 Kepegawaian Jumlah Pegawai Negeri Sipil
1578 5.03.X00007 Kepegawaian Jumlah Pegawai Negeri Sipil berjenis kelamin Laki-laki
1579 5.03.X00008 Kepegawaian Jumlah Pegawai Negeri Sipil berjenis kelamin Perempuan
1580 5.03.X00009 Kepegawaian Jumlah Pegawai Negeri Sipil berpendidikan terakhir D.III
1581 5.03.X00010 Kepegawaian Jumlah Pegawai Negeri Sipil berpendidikan terakhir SD/MI/Sederajat
1582 5.03.X00011 Kepegawaian Jumlah Pegawai Negeri Sipil berpendidikan terakhir SMA/SMK/MA/Sederajat
1583 5.03.X00012 Kepegawaian Jumlah Pegawai Negeri Sipil berpendidikan terakhir SMP/MTs/Sederajat
1584 5.03.X00013 Kepegawaian Jumlah Pegawai Negeri Sipil berpendidikan terakhir Strata-1/D.IV
1585 5.03.X00014 Kepegawaian Jumlah Pegawai Negeri Sipil berpendidikan terakhir Strata-2
1586 5.03.X00015 Kepegawaian Jumlah Pegawai Negeri Sipil berpendidikan terakhir Strata-3
1587 5.03.X00016 Kepegawaian Jumlah Pegawai Negeri Sipil dengan Jabatan sebagai Fungsional Tertentu
1588 5.03.X00017 Kepegawaian Jumlah Pegawai Negeri Sipil dengan Jabatan sebagai Fungsional Umum
1589 5.03.X00018 Kepegawaian Jumlah Pegawai Negeri Sipil dengan Jabatan Struktural Eselon I
1590 5.03.X00019 Kepegawaian Jumlah Pegawai Negeri Sipil dengan Jabatan Struktural Eselon II
1591 5.03.X00020 Kepegawaian Jumlah Pegawai Negeri Sipil dengan Jabatan Struktural Eselon III
1592 5.03.X00021 Kepegawaian Jumlah Pegawai Negeri Sipil dengan Jabatan Struktural Eselon IV
1593 5.03.X00022 Kepegawaian Jumlah Pegawai Negeri Sipil dengan Tingkat Kepangkatan Juru
1594 5.03.X00023 Kepegawaian Jumlah Pegawai Negeri Sipil dengan Tingkat Kepangkatan Juru Muda
1595 5.03.X00024 Kepegawaian Jumlah Pegawai Negeri Sipil dengan Tingkat Kepangkatan Juru Muda Tingkat I
1596 5.03.X00025 Kepegawaian Jumlah Pegawai Negeri Sipil dengan Tingkat Kepangkatan Juru Tingkat I
1597 5.03.X00026 Kepegawaian Jumlah Pegawai Negeri Sipil dengan Tingkat Kepangkatan Pembina
1598 5.03.X00027 Kepegawaian Jumlah Pegawai Negeri Sipil dengan Tingkat Kepangkatan Pembina Tingkat I
1599 5.03.X00028 Kepegawaian Jumlah Pegawai Negeri Sipil dengan Tingkat Kepangkatan Pembina Utama
1600 5.03.X00029 Kepegawaian Jumlah Pegawai Negeri Sipil dengan Tingkat Kepangkatan Pembina Utama Muda
1601 5.03.X00030 Kepegawaian Jumlah Pegawai Negeri Sipil dengan Tingkat Kepangkatan Penata
1602 5.03.X00031 Kepegawaian Jumlah Pegawai Negeri Sipil dengan Tingkat Kepangkatan Penata Muda
1603 5.03.X00032 Kepegawaian Jumlah Pegawai Negeri Sipil dengan Tingkat Kepangkatan Penata Muda Tingkat I
1604 5.03.X00033 Kepegawaian Jumlah Pegawai Negeri Sipil dengan Tingkat Kepangkatan Penata Tingkat I
1605 5.03.X00034 Kepegawaian Jumlah Pegawai Negeri Sipil dengan Tingkat Kepangkatan Pengatur
1606 5.03.X00035 Kepegawaian Jumlah Pegawai Negeri Sipil dengan Tingkat Kepangkatan Pengatur Muda
1607 5.03.X00036 Kepegawaian Jumlah Pegawai Negeri Sipil dengan Tingkat Kepangkatan Pengatur Muda Tingkat I
1608 5.03.X00037 Kepegawaian Jumlah Pegawai Negeri Sipil dengan Tingkat Kepangkatan Pengatur Tingkat I
1609 5.03.X00038 Kepegawaian Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Jabatan
1610 5.03.X00039 Kepegawaian Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Jenis Kelamin
1611 5.03.X00040 Kepegawaian Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Kepangkatan
1612 5.03.X00041 Kepegawaian Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Pendidikan
1613 5.03.X00042 Kepegawaian Persentase PKK aktif
1614 5.04.X00001 Pendidikan dan Pelatihan Peserta Pelatihan di BPSDMD Prov. Kalsel
1615 5.04.X00002 Pendidikan dan Pelatihan Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi
1616 5.04.X00003 Pendidikan dan Pelatihan Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat
1617 5.04.X00004 Pendidikan dan Pelatihan Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan
1618 5.04.X00005 Pendidikan dan Pelatihan Cakupan Pelatih yang bersertifikasi
1619 5.04.X00006 Pendidikan dan Pelatihan Jumlah aparatur yang mengikuti diklat Camat di wilayah perbatasan
1620 5.04.X00007 Pendidikan dan Pelatihan Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat manajemen inovasi daerah berbasis sektor unggulan wilayah
1621 5.04.X00008 Pendidikan dan Pelatihan Jumlah aparatur yang mengikuti diklat penyusunan Perda dan Perkada
1622 5.04.X00009 Pendidikan dan Pelatihan Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat Percepatan Pelaksanaan SPM di Daerah
1623 5.04.X00010 Pendidikan dan Pelatihan Jumlah daerah yang melakukan deregulasi/ harmonisasi dan penyesuaian Perda PDRD dalam rangka memberikan kemudahan investasi
1624 5.05.X00001 Penelitian dan Pengembangan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan IPTEK
1625 5.05.X00002 Penelitian dan Pengembangan Daerah Pilot Project yang menerapkan inovasi daerah berbasis tematik guna mendukung iklim investasi (3T)
1626 5.05.X00003 Penelitian dan Pengembangan Penerapan inovasi SPBE dengan platform Sistem Informasi Layanan Inovasi Daerah
1627 5.05.X00004 Penelitian dan Pengembangan Penilaian inovasi daerah secara terpadu berbasis indeks inovasi daerah
1628 5.07.X00001 Pengelolaan Penghubung Pelayanan Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan
1629 5.07.X00002 Pengelolaan Penghubung Jumlah Pengunjung di Luar Pemprov Kalsel
1630 5.07.X00003 Pengelolaan Penghubung Jumlah Pengunjung Masyarakat Umum
1631 5.07.X00004 Pengelolaan Penghubung Jumlah Layanan Yang di Fasilitasi SKPD
1632 5.07.X00005 Pengelolaan Penghubung Jumlah Layanan Yang di Fasilitasi Non SKPD
1633 5.07.X00006 Pengelolaan Penghubung Jumlah Rapat Yang di Fasilitasi
1634 5.07.X00007 Pengelolaan Penghubung Jumlah Pelayanan Transportasi di SKPD
1635 5.07.X00008 Pengelolaan Penghubung Jumlah Pelayanan Transportasi di Luar SKPD
1636 6.01.X00001 Inspektorat Daerah Indeks pengawasan Pemda (Skor 85%)
1637 6.01.X00002 Inspektorat Daerah Indeks Kapasitas Inspektorat Daerah (B (Baik))
1638 8.01.X00001 Kesatuan Bangsa dan Politik Organisasi Politik dan Organisasi Masyarakat
1639 8.01.X00002 Kesatuan Bangsa dan Politik Jumlah Partai Politik
1640 8.01.X00003 Kesatuan Bangsa dan Politik Jumlah ORMAS berbadan Hukum
1641 8.01.X00004 Kesatuan Bangsa dan Politik Jumlah Ormas Tidak Berbadan Hukum
1642 8.01.X00005 Kesatuan Bangsa dan Politik Indeks Demokrasi Indonesia
1643 8.01.X00006 Kesatuan Bangsa dan Politik Indeks Kewaspadaan Nasional
1644 8.01.X00007 Kesatuan Bangsa dan Politik Indeks Kinerja Ormas
1645 8.01.X00008 Kesatuan Bangsa dan Politik Jumlah aparatur pusat dan daerah yag ditingkatkan kapasitasnya dibidang kewaspadaan dini dan deteksi dini tingkat dasar
1646 8.01.X00009 Kesatuan Bangsa dan Politik Jumlah Daerah yang melaksanakan Nilai-nilai Ideologi dan Wawasan Kebangsaan
1647 8.01.X00010 Kesatuan Bangsa dan Politik Jumlah Daerah yang melaksanakan Rencana Aksi Daerah (RAD) Penanganan Konflik Sosial yang efektif
1648 8.01.X00011 Kesatuan Bangsa dan Politik Jumlah provinsi melaksanakan kampanye Gerakan Indonesia Bersatu dalam kebhinekaan
1649 8.01.X00012 Kesatuan Bangsa dan Politik Jumlah Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK) yang berkinerja tinggi
1650 8.01.X00013 Kesatuan Bangsa dan Politik Persentase Timdu PKS Provinsi yang melaksanakan RAD secara efektif