Data di Sinkronisasi dari SIPD pada 01-04-2024 08:05:52

Bidang Urusan SEMUA BIDANG URUSAN 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK 2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN 2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN 2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN 3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 3.28 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN 3.29 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN 3.32 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH 4.02 - SEKRETARIAT DPRD 5.01 - PERENCANAAN 5.02 - KEUANGAN 5.03 - KEPEGAWAIAN 5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5.06 - PENGELOLAAN PERBATASAN 5.07 - PENGELOLAAN PENGHUBUNG 6.01 - INSPEKTORAT DAERAH 8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Filter

HANYA MENAMPILKAN DATA YANG TELAH TERVERIFIKASI

No	Kode SSD	Uraian	2022
1	1.02.000020	Data laporan kegiatan hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1
2	1.02.000022	Dokter Gigi	491
3	1.02.000023	Dokter Spesialis Anak	86
4	1.02.000024	Dokter Spesialis Anestesi	70
5	1.02.000025	Dokter Spesialis Bedah	65
6	1.02.000026	Dokter Spesialis Jantung	16
7	1.02.000027	Dokter Spesialis kebidanan	98
8	1.02.000028	Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa	27
9	1.02.000029	Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin	19
10	1.02.000030	Dokter Spesialis Mata	30
11	1.02.000031	Dokter Spesialis Paru	53
12	1.02.000032	Dokter Spesialis Penyakit Dalam	117
13	1.02.000033	Dokter Spesialis Radiologi	25
14	1.02.000034	Dokter Spesialis THT	26
15	1.02.000035	Dokter Spesialis Urologi	3
16	1.02.000036	Dokter Umum	1380
17	1.02.000040	Dokumen distribusi alkes, obat. Vaksin, makanan, minuman serta faskes lainnya	1
18	1.02.000041	Dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	1
19	1.02.000042	Dokumen hasil Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	1
20	1.02.000043	Dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	1
21	1.02.000046	Dokumen hasil pembinaan dan pengawasan SDM kesehatan	1
22	1.02.000048	Dokumen hasil pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	1
23	1.02.000049	Dokumen hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	1
24	1.02.000050	Dokumen hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1
25	1.02.000051	Dokumen hasil pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	1
26	1.02.000052	Dokumen hasil pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana	1
27	1.02.000053	Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1
28	1.02.000054	Dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	1
29	1.02.000055	Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	1
30	1.02.000056	Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1
31	1.02.000057	Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1
32	1.02.000058	Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	1
33	1.02.000059	Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	1
34	1.02.000060	Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	1
35	1.02.000061	Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	1
36	1.02.000062	Dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1
37	1.02.000063	Dokumen Hasil Pengelolaan Penelitian Kesehatan	1
38	1.02.000064	Dokumen hasil Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1
39	1.02.000065	Dokumen hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1
40	1.02.000066	Dokumen hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	1
41	1.02.000067	Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	1
42	1.02.000068	Dokumen hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	1
43	1.02.000070	Dokumen hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	1
44	1.02.000071	Dokumen hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	1
45	1.02.000072	Dokumen hasil Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan	1
46	1.02.000073	Dokumen hasil Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas	1
47	1.02.000074	Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1
48	1.02.000075	Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1
49	1.02.000076	Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	1
50	1.02.000077	Dokumen Pendampingan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1
51	1.02.000079	Fasilitas Kesehatan yang terakreditasi di Kabupaten/Kota	63
52	1.02.000080	Fasilitas Pelayanan Kesehatan	5
53	1.02.000081	Fasilitas Pelayanan Kesehatan Bergerak/Gugus Pulau	1
54	1.02.000082	Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang belum ditingkatkan Tata Kelolanya	31
55	1.02.000084	Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang belumyang belum dilakukan pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM)	514
56	1.02.000085	Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memiliki izin operasional	4
57	1.02.000086	Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang telah dilakukan pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM)	36
58	1.02.000087	Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang telah ditingkatkan Tata Kelolanya	20
59	1.02.000098	HCU	4
60	1.02.000099	Ibu bersalin	76672
61	1.02.000100	Ibu Hamil	80323
62	1.02.000101	ICCU/ICVCU	2
63	1.02.000102	ICU	4
64	1.02.000103	Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	22065
65	1.02.000104	Kamar andi/WC (perempuan dan laki-laki terpisah)	42
66	1.02.000105	Kegiatan Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi
67	1.02.000106	kegiatan hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, dan Peran Serta Masyarakat	1
68	1.02.000107	kegiatan hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi paya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1
69	1.02.000108	kegiatan hasil Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	1
70	1.02.000109	Keluarga yang dikunjungi dan mendapatkan pelayanan kesehatan dasar	891834
71	1.02.000110	keluarga yang mendapatkan pelayanan dasar melalui pendekatan keluarga	891834
72	1.02.000111	Laporan hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1
73	1.02.000112	layanan kesehatan di Daerah Terpencil, Perbatasan dan Kepulauan (DTPK):	1
74	1.02.000113	NICU	28
75	1.02.000114	obat dan vaksin yang disediakan	1
76	1.02.000115	obat. Vaksin, makanan dan minuman serta faskes lainnya yang disediakan	1
77	1.02.000116	Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK)	10158
78	1.02.000117	Orang kecanduan NAPZA	181
79	1.02.000118	orang terduga menderita HIV	549
80	1.02.000119	orang terduga menderita tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan	6779
81	1.02.000122	Organisasi masyarakat bidang kesehatan	5
82	1.02.000140	Pengolahan Limbah	4
83	1.02.000141	penyalahguna NAPZA	181
84	1.02.000142	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	1
85	1.02.000162	Public Safety Center (PSC 119)	7
86	1.02.000164	Puskesmas	241
87	1.02.000166	Ruang administrasi	184
88	1.02.000172	Ruang Farmasi	52
89	1.02.000173	Ruang Gawat Darurat	50
90	1.02.000178	Ruang Kepala Puskersmas	241
91	1.02.000179	Ruang kesehatan anak dan iminisasi	195
92	1.02.000180	Ruang kesehatan gigi dan mulut	225
93	1.02.000181	Ruang kesesuhatan ibu dan KB	225
94	1.02.000182	Ruang KIE	117
95	1.02.000208	Rumah Sakit	2
96	1.02.000209	Rumah Sakit kelas B	6
97	1.02.000210	Rumah Sakit Kelas B yang memiliki izin operasional	6
98	1.02.000211	Rumah Sakit Kelas B yang telah ditingkatkan Tata Kelolanya	5
99	1.02.000212	Rumah Sakit Kelas B yang belum ditingkatkan Tata Kelolanya	1
100	1.02.000214	Rumah Sakit kelas C	28
101	1.02.000215	Rumah Sakit Kelas C dan D	45
102	1.02.000216	Rumah Sakit Kelas C dan D yang memiliki izin operasional	45
103	1.02.000217	Rumah Sakit Kelas C dan D yang telah ditingkatkan Tata Kelolanya	15
104	1.02.000218	Rumah Sakit Kelas C dan D yang belum ditingkatkan Tata Kelolanya	30
105	1.02.000220	Rumah Sakit kelas D	17
106	1.02.000226	Sprei	1
107	1.02.000227	Telemedicine	1
108	1.02.000228	Tempat tidur rumah sakit	6166
109	1.02.000229	Tenaga Apotek	1714
110	1.02.000230	Tenaga gizi	960
111	1.02.000231	Tenaga Kebidanan	5553
112	1.02.000233	Tenaga Keperawatan	9382
113	1.02.000235	Tenaga Kesehatan Lainnya	181
114	1.02.000237	Tenaga Kesehatan Lingkungan	598
115	1.02.000238	Tenaga Kesehatan Masyarakat	858
116	1.02.000240	Tenaga Keteknisan Medis	1008
117	1.02.000241	Tenaga keterapian fisik	146
118	1.02.000242	Tenaga Teknik Biomedika	1640
119	1.02.000244	Usaha Kecil Obat Tradisional	6
120	1.02.000246	Usaha Kecil Obat Tradisional Yang Memiliki Izin	6
121	1.02.000257	Parkir kendaraan roda 2 dan 4 serta garasi untuk ambulan dan Puskesmas Keliling	192
122	1.02.000258	Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang	29
123	1.02.000260	Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang Yang Memiliki Izin	29
124	1.02.000262	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	1
125	1.02.000263	Penderita Diabetes Melitus	71648
126	1.02.000264	Penderita Hipertensi	481955
127	1.02.000265	penduduk mendapatkan Jaminan Kesehatan Masyarakat	20369
128	1.02.000267	Penduduk terdampak dan beresiko pada kondisi KLB	4122580
129	1.02.000268	Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan akibat bencana dan/atau berPotensi bencana	4122580
130	1.02.000270	Penduduk Usia Lanjut	474290
131	1.02.000271	Penduduk Usia Produktif	2952640
132	1.03.000009	Bangunan dan Lingkungan Kawasan Strategis	13
133	1.03.000022	Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Provinsi	21
134	1.03.000034	Berita Acara dengan provinsi yang berbatasan (*apabila berbatasan dengan provinsi lain)	1
135	1.03.000129	Dokumen Pengelolaan Hidrologi WS Kewenangan Provinsi	1
136	1.03.000131	Dokumen Pengelolaan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi	1
137	1.03.000199	Kabupaten/Kota	13
138	1.03.000200	Kabupaten/Kota yang melaksanakan Kerja sama Pengelolaan Air Limbah Domestik	13
139	1.03.000201	Kabupaten/Kota yang melaksanakan Kerja sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	5
140	1.03.000202	Kabupaten/Kota yang melaksanakan Kerja sama Persampahan	5
141	1.03.000222	Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kehutanan terkaiat Penetapan Kawasan Hutan	4
142	1.03.000232	Lembaga Komisi Irigasi Kewenangan Provinsi	1
143	1.03.000252	Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang
144	1.03.000254	Penduduk terdampak dan beresiko pada kondisi KLB
145	1.03.000255	Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan akibat bencana dan/atau berPotensi bencana
146	1.03.000261	Pelaksanaan Rapat Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota	1
147	1.03.000344	Surat Permohonan Evaluasi Ranperda RTRW Kabupaten/Kota dari Bupati/Walikota dann surat permohonan fasilitasi RRTR Kabupaten/Kota dari Bupati/Walikota	1
148	1.03.000418	Jumlah Daerah Irigasi	6
149	1.03.000442	Jumlah Dokumen Kajian kelayakan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Regional	1
150	1.03.000443	Jumlah Dokumen Kajian Kelayakan Sistem Pengelolaan Persampahan	1
151	1.03.000485	Jumlah dokumen roadmap sanitasi Provinsi	1
152	1.03.000493	Jumlah Dokumen Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	1
153	1.03.000506	Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi	2
154	1.03.000507	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi	9
155	1.03.000518	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	283
156	1.03.000527	Jumlah Pengelola SIPJAKI	42
157	1.03.000529	Jumlah Penyelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	5
158	1.03.000531	Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	2
159	1.03.000569	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	892
160	1.03.000604	Panjang Jalan Kewenangan Provinsi	756,12
161	1.04.000004	Backlog Kepemilikan Rumah	229503
162	1.04.000005	Backlog Kepenghunian Rumah	135291
163	1.04.000010	Calon Penerima Rumah Bagi Korban Bencana Provinsi yang Berkomitmen menerima bantuan	136
164	1.04.000019	Calon Penerima Rumah Dalam Bentuk Rehabilitasi Bagi Korban Bencana Provinsi	136
165	1.04.000041	Dokumen Serah Terima Rumah Kepada Korban Bencana Provinsi	136
166	1.04.000062	Lahan Potensial Milik Pemerintah Provinsi Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	5
167	1.04.000064	Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	1
168	1.04.000073	Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh dan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	1
169	1.04.000075	Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	1
170	1.04.000076	Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	1
171	1.04.000084	Laporan Pelaksanaan Pembagian Rumah Bagi Korban Bencana Provinsi berdasarkan Jenis Layanan	1
172	1.04.000109	Laporan proses penyediaan PSU permukiman	20
173	1.04.000112	Lokasi Permukiman yang disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Permukiman	18
174	1.04.000128	Luas Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diremajakan/Dipugar	30
175	1.04.000147	Peserta Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Provinsi	50
176	1.04.000152	Rencana Penyediaan PSU Permukiman	6
177	1.04.000169	Rumah Korban Bencana Provinsi Kejadian Sebelumnya	3100
178	1.04.000170	Rumah Korban Bencana Provinsi Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	3236
179	1.04.000171	Rumah Korban Bencana Provinsi Kejadian Sebelumnya yang Sudah Tertangani	4047
180	1.04.000172	Rumah Korban Bencana Provinsi yang Terehabilitasi	4077
181	1.04.000185	Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diperbaiki	120
182	1.04.000192	Rumah yang menerima manfaat penyediaan PSU permukiman	1430
183	1.04.000205	Sistem dan Kapasitas Pelayanan PSU Permukiman	6
184	1.04.000284	Jumlah Rumah yang Terdampak Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	1575
185	1.04.000294	Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	1
186	1.04.000317	Peserta Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	50
187	1.05.000002	Aparatur Kebakaran yang Mengikuti Bimbingan Teknis Penanggulangan Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota	30
188	1.05.000003	Aparatur Kebakaran yang Mengikuti Bimbingan Teknis Pencegahan Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota	30
189	1.05.000004	Aparatur Kebakaran yang Mengikuti Bimbingan Teknis Penyelamatan Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota)	30
190	1.05.000005	Aparatur Kebakaran yang Mengikuti Bimbingan Teknis Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota	30
191	1.05.000010	Aparatur Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Memperoleh Pelatihan Mitigasi Bencana	100
192	1.05.000011	Aparatur Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Memperoleh Pelatihan Pencegahan Bencana	100
193	1.05.000012	Data Kebencanaan	1
194	1.05.000019	Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	1
195	1.05.000020	Dokumen Periodik Penyelenggaraan Standarisasi Sarana dan Prasarana Alat Pelindung Diri secara Berkala, Sah dan Legal	1
196	1.05.000021	Dokumen Periodik Penyelenggaraan Standarisasi Sarana dan Prasarana Penanggulangan Kebakaran secara Berkala, Sah dan Legal	1
197	1.05.000022	Dokumen Periodik Penyelenggaraan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan secara Berkala, Sah dan Legal	1
198	1.05.000024	Dokumen Hasil Pelaksanaan Informasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Penanggulangan Kebakaran	1
199	1.05.000025	Dokumen Hasil Pelaksanaan Informasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencegahan Kebakaran	1
200	1.05.000026	Dokumen Hasil Pelaksanaan Informasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	1
201	1.05.000027	Dokumen Hasil Pelaksanaan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Penanggulangan Kebakaran	1
202	1.05.000028	Dokumen Hasil Pelaksanaan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencegahan Kebakaran	1
203	1.05.000029	Dokumen Hasil Pelaksanaan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	1
204	1.05.000037	Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	1
205	1.05.000039	Dokumen Hasil Pelaksanaan Komunikasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Penanggulangan Kebakaran	1
206	1.05.000040	Dokumen Hasil Pelaksanaan Komunikasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencegahan Kebakaran	1
207	1.05.000041	Dokumen Hasil Pelaksanaan Komunikasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	1
208	1.05.000043	Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyelenggaraan Koordinasi Antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	1
209	1.05.000044	Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyelenggaraan Kerja Sama Antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	1
210	1.05.000045	Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyelenggaraan Kerja Sama Antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	1
211	1.05.000046	Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyelenggaraan Kerja Sama Antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan Kebakaran dan Non Kebakaran	1
212	1.05.000047	Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyelenggaraan Koordinasi Antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Penyelamatan Non Kebakaran dan Non Kebakaran	1
213	1.05.000048	Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyelenggaraan Koordinasi Antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan Kebakaran dan Non Kebakaran	1
214	1.05.000049	Dokumen Hasil Pelaksanaan Sosialisasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Penanggulangan Kebakaran	1
215	1.05.000050	Dokumen Hasil Pelaksanaan Sosialisasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencegahan Kebakaran	1
216	1.05.000051	Dokumen Hasil Pelaksanaan Sosialisasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	1
217	1.05.000055	Dokumen Hasil Pengendalian Operasi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1
218	1.05.000057	Dokumen Hasil Pengendalian Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1
219	1.05.000061	Dokumen Informasi Daerah (Kabupaten/Kota) Peta Rawan Kebakaran yang Sah dan Legal	1
220	1.05.000062	Dokumen Informasi Daerah (Kabupaten/Kota) Rawan Kebakaran yang Sah dan Legal	1
221	1.05.000069	Dokumen Pemberkasan Administrasi Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda	1
222	1.05.000072	Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) yang Disusun	1
223	1.05.000079	Dokumen Rencana Kontijensi	3
224	1.05.000084	Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) yang Disusun	1
225	1.05.000085	Dokumen secara Periodik Penyelenggaraan Standarisasi Sarana dan Prasarana Evakuasi secara Berkala, Sah dan Legal	1
226	1.05.000086	Dokumen secara Periodik Penyelenggaraan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan secara Berkala, Sah dan Legal	1
227	1.05.000087	Dokumen secara Periodik Penyelenggaraan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan secara Berkala, Sah dan Legal	1
228	1.05.000095	Dokumen yang Memuat Data Dampak Kebakaran yang terintegrasi dan Valid	1
229	1.05.000096	Dokumen yang Memuat Data Kejadian Kebakaran yang terintegrasi dan Valid	1
230	1.05.000097	Dokumen yang Memuat Data Penyelamatan yang terintegrasi dan Valid	1
231	1.05.000107	Informasi Kebencanaan	1
232	1.05.000109	Kabupaten/Kota yang Memiliki Sistem Komunikasi dan Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP)	13
233	1.05.000130	Laporan Hasil Pembinaan Penyelenggaraan Penanggulangan Kebakaran	1
234	1.05.000131	Laporan Hasil Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan Kebakaran	1
235	1.05.000132	Laporan Hasil Pembinaan Penyelenggaraan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	1
236	1.05.000168	Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah Sesuai SOP	1
237	1.05.000169	Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Gubernur Sesuai SOP	2
238	1.05.000170	Laporan Hasil Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah	6
239	1.05.000171	Laporan Hasil Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Gubernur	12
240	1.05.000179	Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda	1
241	1.05.000180	Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Penegakan Perda	1
242	1.05.000185	Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah	2
243	1.05.000186	Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Gubernur	1
244	1.05.000192	Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota	1
245	1.05.000198	Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi	1
246	1.05.000199	Laporan Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Kebakaran	1
247	1.05.000200	Laporan Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Pencegahan Kebakaran	1
248	1.05.000201	Laporan Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	1
249	1.05.000206	Laporan Pelaksanaan Evakuasi Korban Bencana	1
250	1.05.000207	Laporan Pelaksanaan Gladi Kesiapsiagaan untuk Bencana Prioritas Provinsi	1
251	1.05.000209	Laporan Pelaksanaan Pencarian Korban Bencana	1
252	1.05.000210	Laporan Pelaksanaan Pertolongan Korban Bencana	1
253	1.05.000211	Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	1
254	1.05.000212	Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	2
255	1.05.000217	Orang yang Tersedia untuk Melaksanakan Sosialisasi KIE Rawan Bencana (Per Jenis Bencana) Lintas Kabupaten/Kota	11
256	1.05.000218	Peralatan Pelindung Diri Terhadap Bencana	80
257	1.05.000222	Personil TRC Tingkat Provinsi yang Dikembangkan Kapasitas Manajerialnya Dalam Melaksanakan Penanganan Awal Darurat Bencana	100
258	1.05.000223	Personil TRC Tingkat Provinsi yang Dikembangkan Kapasitas Teknis Dalam Melaksanakan Penanganan Awal Darurat Bencana	100
259	1.05.000226	Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	3
260	1.05.000234	Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Alat Pelindung diri sesuai Standar Teknis Terkait	120
261	1.05.000235	Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Penanggulangan Kebakaran sesuai Standar Teknis Terkait	64
262	1.05.000238	Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencegahan sesuai Standar Teknis Terkait	36
263	1.05.000263	Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Provinsi	1
264	1.06.000002	Alat bantu yang diterima lanjut usia telantar di dalam panti	32
265	1.06.000003	Alat bantu yang diterima penyandang disabilitas terlantar di dalam panti	42
266	1.06.000004	Anak telantar yang mendapat fasilitas pembuatan Kartu Identitas	30
267	1.06.000005	Anak telantar yang mendapat fasilitas pembuatan Akta Kelahiran	4
268	1.06.000006	Anak telantar yang mendapat fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependudukan	30
269	1.06.000010	Anak telantar yang mendapatkan akses ke Layanan Kesehatan Dasar	105
270	1.06.000011	Anak telantar yang mendapatkan akses ke Layanan Pendidikan	105
271	1.06.000012	Anak telantar yang mendapatkan layanan pengasuhan di dalam panti	321
272	1.06.000013	Anak telantar yang mendapatkan pelayanan penelusuran Keluarga	237
273	1.06.000014	Anak telantar yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga	237
274	1.06.000015	Anak telantar yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	321
275	1.06.000016	Anak telantar yang mendapatkan Pengasuhan Keluarga Pengganti	7
276	1.06.000017	Anak telantar yang mendapatkan permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal di dalam panti	321
277	1.06.000019	Anak telantar yang menerima kebutuhan sandang di dalam panti	321
278	1.06.000026	Anak yang mendapatkan orang tua asuh/orang tua angkat	7
279	1.06.000027	Anak yang mendapatkan orang tua tunggal	7
280	1.06.000030	Bangunan dan sarana prasarana panti sosial gelandangan dan pengemis	26
281	1.06.000032	Gelandangan dan pengemis yang mendapatkan akses ke Layanan Kesehatan Dasar	137
282	1.06.000033	Gelandangan dan pengemis yang mendapatkan akses ke Layanan Pendidikan	69
283	1.06.000045	Gelandangan dan pengemis yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	137
284	1.06.000046	Gelandangan dan pengemis yang mendapatkan permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal di dalam panti	137
285	1.06.000048	Gelandangan dan pengemis yang menerima kebutuhan sandang di dalam panti	137
286	1.06.000050	Gelandangan dan pengemis/keluarga yang dipulangkan ke daerah asal	137
287	1.06.000051	Instruktur yang memberikan Bimbingan Ketrampilan Dasar	117
288	1.06.000056	Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	99.080
289	1.06.000057	Keluarga pengganti yang mampu memberikan pengasuhan, perawatan dan pendampingan berdasarkan asesmen Pekerja Sosial Profesional	7
290	1.06.000058	Keluarga yang mendapatkan pengentasan fakir miskin	99.080
291	1.06.000060	Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar	68
292	1.06.000061	Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas	50
293	1.06.000062	Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	6
294	1.06.000063	Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	38
295	1.06.000064	Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA	15
296	1.06.000066	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	6
297	1.06.000068	Korban bencana yang mendapat fasilitas tempat penampungan pengungsi	382
298	1.06.000069	Korban bencana yang mendapatkan Kebutuhan sandang pada masa tanggap darurat (pengungsian) dan pasca bencana	382
299	1.06.000070	Korban bencana yang mendapatkan layanan dukungan Psikososial	382
300	1.06.000071	Korban bencana yang mendapatkan penanganan khusus bagi Kelompok rentan	382
301	1.06.000072	Korban bencana yang mendapatkan permakanan dalam masa tanggap darurat	382
302	1.06.000073	lanjut usia telantar yang mendapat fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Lanjut Usia Terlantar	31
303	1.06.000076	lanjut usia telantar yang mendapat permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal di dalam panti	180
304	1.06.000077	lanjut usia telantar yang mendapatkan akses ke Layanan Kesehatan Dasar	26
305	1.06.000078	lanjut usia telantar yang mendapatkan pelayanan penelusuran Keluarga	26
306	1.06.000079	lanjut usia telantar yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga	10
307	1.06.000080	lanjut usia telantar yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	180
308	1.06.000082	lanjut usia telantar yang menerima kebutuhan sandang di dalam panti	180
309	1.06.000090	Lembaga Kesejahteraan Sosial	135
310	1.06.000092	Makam pahlawan	6
311	1.06.000095	Orang mendapatkan bantuan pengembangan ekonomi masyarakat	39
312	1.06.000096	Pekerja Profesional/tenaga kesejahteraan sosial yang memberikan bimbingan aktivitas hidup sehari-hari	26
313	1.06.000097	Pekerja Profesional/tenaga kesejahteraan sosial yang memberikan bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	26
314	1.06.000099	Pekerja Sosial Masyarakat	1135
315	1.06.000100	Pekerja sosial Profesional yang memberikan bimbingan aktivitas hidup sehari-hari	39
316	1.06.000101	Pekerja sosial Profesional yang memberikan bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	39
317	1.06.000103	Pelaksanaan Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional	6
318	1.06.000104	Pemeliharaan bangunan dan sarana prasarana panti sosial anak terlantar	45
319	1.06.000105	Pemeliharaan bangunan dan sarana prasarana panti sosial gelandangan dan pengemis	63
320	1.06.000106	Pemeliharaan bangunan dan sarana prasarana panti sosial lanjut usia telantar	46
321	1.06.000107	Pemeliharaan bangunan dan sarana prasarana panti sosial penyandang disabilitas terlantar	26
322	1.06.000108	Pemeliharaan bangunan dan sarana prasarana Panti Sosial PPenyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS	57
323	1.06.000109	Pemulasaraan	39
324	1.06.000120	Penyandang disabilitas terlantar yang mendapatkan akses ke Layanan Kesehatan Dasar	84
325	1.06.000121	Penyandang disabilitas terlantar yang mendapatkan akses ke Layanan Pendidikan	84
326	1.06.000123	Penyandang disabilitas terlantar yang mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga	19
327	1.06.000124	Penyandang disabilitas terlantar yang mendapatkan Pelayanan reunifikasi keluarga	6
328	1.06.000125	Penyandang disabilitas terlantar yang mendapatkan Pemenuhan kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	84
329	1.06.000126	Penyandang disabilitas terlantar yang mendapatkan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal di dalam panti	84
330	1.06.000127	Penyandang disabilitas terlantar yang menerima kebutuhan sandang di dalam panti	84
331	1.06.000140	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS yang dipulangkan ke daerah asal	12
332	1.06.000150	Sarana dan prasarana di Taman Makam Pahlawan yang di rehabilitasi	6
333	1.06.000151	Sarana prasarana perkantoran yang dimiliki panti sosial anak terlantar	125
334	1.06.000152	Sarana prasarana perkantoran yang dimiliki panti sosial gelandangan dan pengemis	63
335	1.06.000153	Sarana prasarana perkantoran yang dimiliki panti sosial lanjut usia telantar	77
336	1.06.000154	Sarana prasarana perkantoran yang dimiliki panti sosial penyandang disabilitas terlantar	68
337	1.06.000156	Standar sarana prasarana panti sosial anak terlantar	2
338	1.06.000157	Standar sarana prasarana panti sosial gelandangan dan pengemis	5
339	1.06.000158	Standar sarana prasarana panti sosial lanjut usia telantar	22
340	1.06.000159	Standar sarana prasarana panti sosial penyandang disabilitas terlantar	28
341	1.06.000161	Tempat penampungan pengungsi yang tersedia	21
342	1.06.000162	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan	153
343	1.06.000163	Tenaga Kesejahteraan Sosial yang memiliki keahlian pengasuhan anak	21
344	1.06.000164	Tenaga pelayanan panti sosial anak terlantar	92
345	1.06.000165	Tenaga pelayanan panti sosial gelandangan dan pengemis	55
346	1.06.000166	Tenaga pelayanan panti sosial lanjut usia telantar	92
347	1.06.000167	Tenaga pelayanan panti sosial penyandang disabilitas terlantar	113
348	2.07.000001	Angkatan Kerja (AK)	2.196.250
349	2.07.000002	Asosiasi pengusaha dan SP/SB (WLKP Online) yang diverifikasi	115
350	2.07.000005	CPMI/PMI	80
351	2.07.000009	Data Perusahaan yang mendapatkan layanan uji K3	75
352	2.07.000010	Data perusahaan yang menerapkan norma ketenagakerjaan	10132
353	2.07.000018	Instruktur pemerintah	74
354	2.07.000019	Instruktur swasta	15
355	2.07.000024	Kapasitas terpasang pemerintah	564
356	2.07.000032	Lembaga Bipartit	362
357	2.07.000035	Lembaga pelatihan pemerintah yang terakreditasi	3
358	2.07.000036	Lembaga pelatihan swasta yang terakreditasi	35
359	2.07.000038	LKS Tripartit	5
360	2.07.000046	Lulusan pelatihan pemerintah	1633
361	2.07.000047	Lulusan pelatihan swasta	5095
362	2.07.000048	Mediator	18
363	2.07.000049	Nama Program Pelatihan	47
364	2.07.000056	Pencari Kerja	18399
365	2.07.000057	Pencari kerja ditempatkan	5990
366	2.07.000058	Pencari kerja terdaftar	18399
367	2.07.000066	Penduduk Usia Kerja (PUK)	3.251.336
368	2.07.000069	Pengawas ketenagakerjaan	36
369	2.07.000072	Penyelesaian kasus hubungan industrial melalui Perjanjian Bersama	134
370	2.07.000074	Peraturan Perusahaan (WLKP Online)	1202
371	2.07.000077	Perjanjian Kerja Bersama (WLKP Online)	455
372	2.07.000078	Perkara Perselisihan yang terselesaikan	134
373	2.07.000083	Perusahaan dengan tenaga kerja minimal 50 orang	1049
374	2.07.000086	Perusahaan mikro,kecil,menengah,dan besar	472.125
375	2.07.000087	Perusahaan peserta jamsostek aktif	9555
376	2.07.000088	Perusahaan yang melapor ketenagakerjaan	10231
377	2.07.000090	Perusahaan yang sudah menerapkan Norma K3	228
378	2.07.000091	Perusahaan yang sudah menerapkan SMK3	228
379	2.07.000092	Perusahaan yang wajib menerapkan Norma K3	1231
380	2.07.000093	Perusahaan yang wajib menerapkan SMK3*	335
381	2.07.000094	Perush. yang diaudit SMK3	228
382	2.07.000097	PMI yang di tempatkan	30
383	2.07.000100	Produktivitas Tenaga Kerja	68.03
384	2.07.000102	Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	7
385	2.07.000110	Tenaga kerja peserta jamsostek aktif	446015
386	2.07.000114	Tenaga Kerja yang tercipta dari adanya perluasan kesempatan kerja	5
387	2.07.000120	Upah Minimum Kabupaten/Kota	1
388	2.07.000121	Upah Minimum Provinsi	1
389	2.08.000004	Anak yang mendapatkan layanan peningkatan kualitas hidup Anak kewenangan provinsi	52
390	2.08.000007	Dokumen Data Gender dan Anak Provinsi yang tersedia	1
391	2.08.000010	Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	13
392	2.08.000014	Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	1
393	2.08.000016	DokumenKomunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	3
394	2.08.000022	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	5
395	2.08.000027	Layanan Komprehensif bagi keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang wilayah kerjanya lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1
396	2.08.000030	Layanan tindak lanjut pengaduan yang memerlukan koordinasi dan sinkronisasi bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan Provinsi	85
397	2.08.000033	Lembaga penyedia Layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Provinsi yang mendapat advokasi dan pendampingan	4
398	2.08.000035	Lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi yang mendapat advokasi dan pendampingan	14
399	2.08.000037	Organisasi masyarakat yang mengikuti advokasi dan pendampingan kebijakan peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi Kewenangan Provinsi kepada Organisasi masyarakat di Kabuputaen/Kota	13
400	2.08.000046	Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	17
401	2.08.000050	Perangkat Daerah yang mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan PelaksanaanPengarustamaan Gender (PUG) termasukPerencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Provinsi	52
402	2.08.000052	Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus kewenangan provinsi yang mendapatkan pemenuhan Kebutuhan Spesifik	100
403	2.08.000053	Perempuan korban kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan layanan Pengaduan masyarakat	85
404	2.08.000060	SDM penyedia layanan Peningkatan Kualitas Keluarga kewenangan provinsi yang mendapat peningkatan kapasitas	6
405	2.09.000001	Advokasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	1
406	2.09.000003	Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi	1
407	2.09.000005	Cadangan Pangan yang disalurkan pada daerah rawan pangan yang Mencakup lebih dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	22,684
408	2.09.000009	Edukasi dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	1
409	2.09.000011	Eksisting Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	667,115
410	2.09.000018	Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya yang Disediakan	1
411	2.09.000022	Kebutuhan Cadangan Pangan Provinsi	385,872
412	2.09.000026	Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi yang dibina	1
413	2.09.000028	Kelompok masyarakat yang memperoleh Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	1
414	2.09.000032	koodinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan provinsi	1
415	2.09.000038	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	1
416	2.09.000040	Koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok, pasokan dan harga pangan	1
417	2.09.000042	Koordinasi dan sinkronisasi pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	1
418	2.09.000044	Koordinasi dan sinkronisasi pengendalian Cadangan Pangan Provinsi	1
419	2.09.000047	pangan lainnya yang terdistribusi	1
420	2.09.000052	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	303
421	2.09.000054	Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi	1
422	2.09.000055	Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	2
423	2.09.000057	Promosi Penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal	1
424	2.09.000059	Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	16
425	2.09.000061	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota.	1
426	2.09.000064	Sarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	2
427	2.09.000066	Sertifikat Kemanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	16
428	2.09.000070	Usaha pangan lokal	1
429	2.09.000071	Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan	1
430	2.09.000073	Data Aspek Keterjangkauan Pangan	1
431	2.09.000074	Data Aspek Ketersediaan Pangan	1
432	2.09.000075	Data Aspek Pemanfaatan Pangan	1
433	2.09.000076	Data daerah rentan rawan pangan	1
434	2.09.000077	Data direktori konsumsi pangan	1
435	2.09.000079	Data Jumlah Penduduk	1
436	2.09.000081	Data Konsumsi Pangan	1
437	2.09.000085	Hasil Analisis Kewaspadaan Pamngan dan Gizi	1
438	2.09.000086	Informasi Harga Pangan di tingkat Konsumen berkala	1
439	2.09.000087	Informasi Harga Pangan di tingkat Produsen berkala	1
440	2.09.000089	Jenis dan akumulatif Jumlah sarana Pengujian Keamanan dan Mutu Pangan Segar	10
441	2.09.000090	Jenis dan akumulatif Jumlah sarana Pengujian Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	20
442	2.09.000091	Jenis promosi penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal	1
443	2.09.000092	Jumlah Advokasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	1
444	2.09.000093	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang terpelihara	94,26
445	2.09.000094	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi yang terpelihara	667,115
446	2.09.000096	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	1
447	2.09.000097	Jumlah dokumen pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi sosialisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	1
448	2.09.000098	Jumlah dokumen pelaksanaan koordinasi, dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	1
449	2.09.000102	Jumlah dokumen penerapan SOP kelembagaan yang disusun
450	2.09.000104	Jumlah Edukasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	1
451	2.09.000107	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya yang Disediakan	1
452	2.09.000108	Jumlah izin edar PSAT PD per tahun	1
453	2.09.000110	Jumlah izin edar PSAT PDUK per tahun	24
454	2.09.000112	Jumlah izin sertifikat penanganan pangan yang baik pangan segar asal tumbuhan (SPPB PSAT) per tahun	2
455	2.09.000113	Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan yang Eksisting	1
456	2.09.000115	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi informasi stok, pasokan dan harga pangan secara berkala	1
457	2.09.000116	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	1
458	2.09.000117	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka penyediaan infrastruktur logistik	1
459	2.09.000119	Jumlah pelaksanaan Gerakan Pangan Murah/Bazar Pangan Murah atau Operasi Pasar	1
460	2.09.000120	Jumlah pelaku usaha pangan lokal	91
461	2.09.000122	Jumlah pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	303
462	2.09.000123	Jumlah pengadaan, pengelolaan dan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	1
463	2.09.000125	Jumlah penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	22,684
464	2.09.000126	Jumlah promosi penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal	4
465	2.09.000127	Jumlah sertifikat keamanan dan mutu pangan per tahun	14
466	2.09.000130	Pengembangan usaha pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	3
467	2.09.000131	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi syarat keamanan pangan	91,18
468	2.09.000132	Peta situasi kewaspadaan pangan dan gizi	1
469	2.09.000133	Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang diterbitkan	1
470	2.09.000138	Jumlah Pangan Pokok yang Terdistribusi	1
471	2.09.000139	Jumlah Pangan Lainnya yang Terdistribusi	1
472	2.09.000142	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	1
473	2.09.000143	Data harga minimum pangan pokok lokal	1
474	2.11.000003	Daerah yang melakukan kerjasama penanganan sampah di TPA/TPST Regional	5
475	2.11.000015	Data keanekaragaman hayati di wilayah provinsi	1
476	2.11.000017	Data pengelolaan limbah B3 dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan kewenangan pemerintah di wilayah provinsi	1
477	2.11.000025	Dokumen & Data inventarisasi Lingkungan Hidup	1
478	2.11.000027	Dokumen amdal yang telah di terbitkan oleh provinsi s.d. n-1	1
479	2.11.000034	Dokumen kebijakan dan strategi pengelolaan sampah kabupaten/kota yang direview	13
480	2.11.000040	Dokumen Pelaporan Pelaksanaan RPPLH Provinsi	1
481	2.11.000047	Hasil Pengaduan masyarakat terhadap PPLH Provinsi yang ditindaklanjuti/ditangani	15
482	2.11.000053	Izin Usaha dan/ atau Kegiatan yang Izin lingkungannya diterbitkan Pemprov	4
483	2.11.000054	Izin Usaha dan/ atau Kegiatan yang Izin lingkungannya diterbitkan Pemprov yang dilakukan pengawasan	113
484	2.11.000055	Izin PPLH lainnya yang telah diterbitkan provinsi s.d. n-1	4
485	2.11.000057	Izin Usaha dan/ atau Kegiatan yang persetujuan lingkungannya diterbitkan Pemprov	4
486	2.11.000061	Kapasitas pengoperasional TPA/TPST Regional	275
487	2.11.000062	Kebijakan/data informasi terkait RPPLH
488	2.11.000064	Kebun Raya yang dikelola lingkup kewenangan provinsi	1
489	2.11.000065	Kebutuhan sarana dan prasarana penanganan sampah di TPA/TPST Regional	1
490	2.11.000077	Kontribusi pembiayaan dari kerjasama penanganan sampah di TPA/TPST Regional	6500/ton
491	2.11.000079	Laporan dari usaha dan/atau Kegiatan yang diawasi izin lingkungan, persetujuan lingkungan, surat kelayakan operasi oleh Pemerintah Daerah Provinsi	113
492	2.11.000085	Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK, penurunan emisi/pprk/Perubahan Iklim yang menjadi kewenangan Provinsi	1
493	2.11.000088	Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	1
494	2.11.000089	Laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyediaan sarana dan prasarana penanganan sampah di TPA TPST Regional	1
495	2.11.000101	Laporan hasil Penyelengaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	1
496	2.11.000103	Laporan kegiatan inventarisasi GRK, penurunan emisi/pprk/Perubahan Iklim yang menjadi kewenangan Provinsi di 5 sektor	1
497	2.11.000115	Lokasi Proklim yang dibina oleh Provinsi	148
498	2.11.000119	Luasan RTH yang dikelola lingkup kewenangan provinsi	113636,274
499	2.11.000134	Pengaduan masyarakat terhadap PPLH Provinsi yang masuk	15
500	2.11.000138	Permohonan Persetujuan/izin Pengumpulan limbah B3 lintas kabupaten/kota dalam satu Provinsi yang dilaksanakan melalui sistem Pelayanan Perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang sedang diProses	1
501	2.11.000145	Persetujuan/izin Pengumpulan limbah B3 lintas kabupaten/kota dalam satu Provinsi yang dilaksanakan melalui sistem Pelayanan Perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diterbitkan	2
502	2.11.000154	RTH yang dikelola lingkup kewenangan provinsi	3
503	2.11.000157	Sarana dan prasarana penanganan sampah di TPA/TPST Regional eksisting	13
504	2.11.000166	TPA/TPST Regional yang beroperasi	1
505	2.11.000169	Volume residu sampah yang dilakukan pemrosesan akhir TPA/TPST Regional	60
506	2.11.000170	Volume sampah dari kerjasama penanganan sampah	275
507	2.11.000171	Volume timbulan sampah regional	200
508	2.11.000178	Volume timbulan sampah yang masuk ke TPA/TPST Regional	200
509	2.11.000184	Jumlah data pengujian parameter kualitas lingkungan	1898
510	2.11.000185	Jumlah Dokumen dan Data inventarisasi Lingkungan Hidup	1
511	2.11.000190	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi pengelolaan sampah kabupaten/kota yang direview	13
512	2.11.000194	Jumlah Hasil Pengaduan masyarakat terhadap PPLH Provinsi yang ditindaklanjuti/ditangani	15
513	2.11.000196	Jumlah izin Usaha dan/ atau Kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan Pemprov yang dilakukan pengawasan	113
514	2.11.000199	Jumlah izin Usaha dan/atau Kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan Pemprov	4
515	2.11.000202	Jumlah izin Usaha dan/atau kegiatan yang persetujuan lingkungannya diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi yang dilakukan pengawasan	113
516	2.11.000203	Jumlah izin Usaha dan/atau Kegiatan yang persetujuan lingkungannya diterbitkan Pemprov	4
517	2.11.000210	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar dengan dampak lintas kabupaten/kota	10
518	2.11.000217	Jumlah KLHS yang disusun untuk dilakukan pemantauan dan evaluasi	6
519	2.11.000227	Jumlah Laporan hasil Koordinasi dan Sinkronisasi restorasi	12
520	2.11.000229	Jumlah Laporan hasil koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota	12
521	2.11.000243	Jumlah lokasi Pelaksanaan rehabilitasi	1
522	2.11.000246	Jumlah orang yang dilakukan peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM bidang Lingkungan Hidup	8
523	2.11.000249	Jumlah pengaduan masyarakat terhadap PPLH Provinsi yang masuk	15
524	2.11.000253	Jumlah PPLHD eksisting yang dilakukan pelatihan peningkatan kapasitas	6
525	2.11.000254	Jumlah PPLHD yang dibutuhkan	15
526	2.11.000268	Jumlah titik pantau (uji kualitas air, udara, dan laut)	101
527	2.11.000270	Laporan KLHS kabupaten/kota yang disusun	6
528	2.11.000274	Luas area yang dilakukan rehabilitasi lintas kabupaten/kota yang menjadi kewenangan provinsi	3,5
529	2.11.000279	Nilai IKA, IKU, IKTL, IKAL, IKLH (n-1)	71,97
530	2.11.000282	Tersusunnya dokumen IKPLHD	1
531	2.11.000283	Tersusunnya dokumen SLHD	1
532	2.12.000007	Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1
533	2.12.000013	Dokumen hasil komunikasi, informasi, dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat.	1
534	2.12.000015	Dokumen Hasil Koordinasi Berkala Antar lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi	1
535	2.12.000016	Dokumen Hasil Koordinasi Berkala Antar lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pencatatan Sipil	1
536	2.12.000019	Dokumen hasil pemanfaatan data kependudukan	7
537	2.12.000029	Dokumen Hasil Penyusunan Tata Cara Pengelolaan Data Kependudukan yang Bersifat Data Perseorangan, Data Agregat dan Data Pribadi di Provinsi dan Kabupaten/Kota	1
538	2.12.000045	Dokumen penyusunan profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan Serta Kebutuhan Lain	1
539	2.12.000048	Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pencatatan Sipil yang disusun	3
540	2.12.000049	Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pendaftaran Penduduk yang disusun	1
541	2.12.000054	Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan tekait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	2
542	2.12.000055	Laporan hasil bimbingan teknis terkait Pendaftaran Penduduk	1
543	2.12.000058	Laporan hasil fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan	1
544	2.12.000059	Laporan hasil fasilitasi pelayanan bidang pencatatan sipil di Kabupaten/Kota	1
545	2.12.000075	Laporan hasil pembinaan dan pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	1
546	2.12.000080	Laporan hasil sosialisasi Pendaftaran Penduduk	1
547	2.12.000082	Laporan hasil sosialisasi penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan	1
548	2.12.000083	Laporan Hasil Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	2
549	2.12.000084	Laporan pembinaan dan pengawasan terkait pencatatan sipil	3
550	2.12.000093	Sumber Daya Manusia yang mengikuti Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	52
551	2.13.000005	Bantuan Pendanaan dalam bentuk ADD yang bersumber dari APBD Kabupaten/Kota	1
552	2.13.000008	Buku Register Desa	1872
553	2.13.000009	BUM Desa di Kabupaten/Kota	1
554	2.13.000015	Dokumen hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1
555	2.13.000028	Kapasitas SDM aparatur desa	167
556	2.13.000029	Kekayaan desa berupa harta bergerak dan tidak bergerak	33
557	2.13.000030	Laporan asil fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	30
558	2.13.000033	Laporan Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) Nasional	1
559	2.13.000040	Laporan pelaksanaan Gelar Teknologi Tepat Guna Nasional	1
560	2.13.000057	Partisipasi masyarakat Desa	1872
561	2.13.000058	Partisipasi masyarakat Desa pengawasan dan evaluasi secara partisipatif oleh Badan Permusyawaratan Desa,	52
562	2.13.000061	Pendapatan asli Desa, alokasi dana desa	1
563	2.13.000062	Pengembangan Teknologi Tepat Guna	1
564	2.13.000064	Peraturan Bersama Kepala Desa musyawarah antar desa	990
565	2.13.000067	Prakarsa masyarakat Desa, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat Desa, serta kemampuan dan potensi Desa	1
566	2.13.000071	SDM anggota BPD	36
567	2.13.000073	Surat Keputusan Bupati/walikota terkait pengangkatan dan pemberhentian kepala desa	567
568	2.13.000074	Tingkat perkembangan desa	100 desa 835 desa 892 desa 34 desa 3 desa sangat tertinggal
569	2.13.000075	Unit Air Bersih dan Sanitasi	14
570	2.14.000005	Daerah Provinsi yang telah Menyusun dan Memanfaatkan GDPK	8
571	2.14.000011	Daerah/Instansi/Stakeholders yang telah menerima Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	13
572	2.14.000016	Data Kependudukan Berbasis Keluarga	13
573	2.14.000020	Dokumen Hasil Pelaksanaan Advokasi dan Sosialisasi	13
574	2.15.000010	Analisis dampak lalu lintas	1
575	2.15.000011	Analisis mengenai dampak lingkungan	1
576	2.15.000019	Daftar SDM dibidang teknispengoperasian pelabuhan yangmemiliki kualifikasi dankompetensi yang dibuktikandengan sertifikat.	7
577	2.15.000021	Data Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Provinsi	1
578	2.15.000024	Data fasilitas pelayanan angkutan pelabuhan pengumpan regional yang tersedia	1
579	2.15.000025	Data Fasilitas Pelayanan Angkutan PelabuhanSungai dan Danau yang Tersedia	1
580	2.15.000030	Data Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi yang telah ditetapkan	1
581	2.15.000031	Data Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi yang telah Sosialisasikan	1
582	2.15.000032	Data Pelabuhan Pengumpan Regional	1
583	2.15.000039	Data Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi dengan ketentuan orangperseorangan warga negara Indonesia atau badan usahadengan menggunakan kapal berbendera Indonesia yangmemenuhi persyaratan kelaiklautan kapal serta diawaki olehAwak Kapal berkewarganegaraan Indonesia dan melengkapi persyaratan sesuai PM 89 Tahun 2018 tentang NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIAPERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIKSEKTOR PERHUBUNGAN DI BIDANG LAUT	1
584	2.15.000041	Data Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota provinsi	1
585	2.15.000050	Data bandara Provinsi	1
586	2.15.000057	Data dokumen perizinan Usaha Jasa Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang sesuai dengan persyaratan dalam PM 89 Tahun 2018 tentang NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIAPERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIKSEKTOR PERHUBUNGAN DI BIDANG LAUT	1
587	2.15.000066	Data Fasilitas Penunjang pada Setiap Terminal Tipe B	1
588	2.15.000070	Data Fasilitas Utama pada Setiap Terminal tipe B	1
589	2.15.000074	Data inspeksi Terminal	1
590	2.15.000081	Data Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi	1
591	2.15.000089	Data laporan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang memenuhi persyaratan perizinan	1
592	2.15.000091	Data laporan Angkutan Laut Kewenangan Provinsi yang telah terdaftar dalam perizinan	1
593	2.15.000093	Data laporan Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi yang telah terdaftar dalam perizinan	1
594	2.15.000095	Data Laporan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Provinsi	1
595	2.15.000099	Data laporan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	1
596	2.15.000101	Data Laporan Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi	1
597	2.15.000102	Data laporan pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1
598	2.15.000103	Data laporan perinzinan Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas sesuai dengan persyaratan dalam PM 89 Tahun 2018 tentang NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIAPERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIKSEKTOR PERHUBUNGAN DI BIDANG LAUT	1
599	2.15.000107	Data laporan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan Antar Daerah Kabupaten/Kota yang sudah ditetapkan	1
600	2.15.000115	Data pelaksanaan sosialisasi media elektronik	1
601	2.15.000120	Data pemberian kemudahan bagi penyandang cacat	1
602	2.15.000142	Data Perlengkapan Jalan	1
603	2.15.000143	Data Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	1
604	2.15.000152	Data Perusahaan angkutan Umum provinsi	1
605	2.15.000155	Data prakiraan perpindahan orang dan/atau barang menurut asal tujuan perjalanan pada tataran provinsi	1
606	2.15.000162	Data rencana kebutuhan sumber daya manusia	15
607	2.15.000171	Data Sumber Daya Manuai Pengelola pada setiapTerminal Tipe B	1
608	2.15.000173	Data Terminal	1
609	2.15.000174	Data Terminal Penumpang Tipe A	1
610	2.15.000175	Data Terminal Penumpang Tipe B	1
611	2.15.000177	Data Terminal yang terehabilitasi dan terpelihara	1
612	2.15.000178	Data UPPKB	1
613	2.15.000188	Dokumentasi pelaksanaan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	1
614	2.15.000189	Dokumentasi pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	1
615	2.15.000191	Fasilitas pendukung kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berada di Jalan dan di luar badan Jalan	4
616	2.15.000196	hasil kajian Rencana Induk Pelabuhan.	1
617	2.15.000197	Hasil Penilaian Tim Evaluasi	1
618	2.15.000199	Jarak Pelayanan	1
619	2.15.000201	Kebutuhan angkutan (demanci);	1
620	2.15.000202	Ketersediaan kapal (supply) dengan spesifikasi teknis kapal sesuai fasilitas pelabuhan pada lintas yang akan dilayani; dan	1
621	2.15.000212	Memiliki akte pendirian perusahaan atau KTP bagi perorangan	1
622	2.15.000213	Memiliki keterangan domisili	1
623	2.15.000214	Memiliki NPWP	1
624	2.15.000217	Pernyataan tertulis sanggup memiliki sekurang-kurangnya satu kapal yang memenuhi Persyaratan teknis /kelaikan dan rencana trayek yang dilayani	1
625	2.15.000224	Rambu Lalu Lintas	380
626	2.15.000225	Rambu Lalu Lintas yang terehabilitasi dan terpelihara	380
627	2.15.000241	Sistem dan prosedur pelayanankapal dan barang	1
628	2.15.000246	Data indentifikasi masalah lalu lintas	1
629	2.15.000247	Data inventarisasi dan analisis situasi arus lalu lintas	1
630	2.15.000248	Data inventasisasi dan analisis kebutuhan angkutan orang dan barang	1
631	2.15.000249	Data inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung jalan	1
632	2.15.000253	Data inventarisasi dan analisis dampak lalu lintas	1
633	2.15.000257	Data Penindakan Pelanggaran Kendaraan Bermotor	1
634	2.15.000260	Persetujuan Teknis Hasil Andalalin	3
635	2.15.000261	SDM dibidang Analisis Dampak Lalu Lintas	5
636	2.15.000262	Data Laporan Hasil Evaluasi Kondisi Eksisting implementasi batas kecepatan	1
637	2.15.000263	Data kawasan yang akan dibangun atau diperbaiki sesuai dengan rekomendasi.	1
638	2.15.000264	Data Laporan Hasil Evaluasi Kondisi Eksisting ZOSS	1
639	2.15.000267	Lokasi pembangunan zona selamat sekolah (ZOSS)	5
640	2.16.000001	Aduan masyarakat yang terkumpul	7585
641	2.16.000005	Aset pengetahuan Teknologi Informasi dan komunikasi	3
642	2.16.000008	Diseminasi pesan di media	8003
643	2.16.000010	domain dan sub domain yang telah dikelola	46
644	2.16.000017	Kapasitas bandwidth yang tersedia	5 Mbps
645	2.16.000024	Laporan Hasil kode sumber	15
646	2.16.000028	Layanan informasi publik	68
647	2.16.000029	Media komunikasi publik milik pemerintah daerah	268
648	2.16.000030	Nama domain pemerintah provinsi yang sudah terdaftar	1
649	2.16.000031	Pedoman Keamanan Informasi	1
650	2.16.000033	Pedoman Teknis penyelenggaraan Jaringan Komunikasi Intra Pemerintah	1
651	2.16.000034	Pelaksanaan audit Pemerintahan berbasis elektronik	1
652	2.16.000036	Pelaksanaan manajemen Pemerintahan berbasis elektronik yang telah terlaksana	1
653	2.16.000038	Pengelolaan Pengaduan masyarakat	1
654	2.16.000039	Pengemasan konten di komunikasi tatap muka	347
655	2.16.000040	Pengemasan konten di media cetak	73
656	2.16.000041	Pengemasan konten di media daring	2783
657	2.16.000042	Pengemasan konten di media luar ruang	177
658	2.16.000043	Pengemasan konten di media Penyiaran	5630
659	2.16.000044	Pengemasan konten di media sosial	2088 Dokumen
660	2.16.000045	Penyelenggaraan Pemerintahan berbasis elektronik yang telah dilaksanakan	2
661	2.16.000048	Perangkat daerah yang terhubung dalam Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	11
662	2.16.000053	Proses bisnis layanan Pemerintah berbasis elektronik yang telah ditetapkan	9
663	2.16.000056	SDM Teknologi Informasi dan komunikasi yang memenuhi kompetensi	1
664	2.16.000064	Sosialisasi layanan pemerintahan berbasis elektronik yang telah dilaksanakan	2
665	2.16.000067	Nama Domain Pemerintah Daerah	1
666	2.16.000068	Nama Sub Domain Pemerintah Daerah	241
667	2.16.000070	Rancangan Kebijakan domain arsitektur infrastruktur dalam Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah	1
668	2.16.000071	Rancangan Kebijakan domain arsitektur aplikasi dalam Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah	1
669	2.16.000075	Data dan informasi dibagipakaikan	235
670	2.16.000082	Perangkat Daerah di pemerintah provinsi yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi	11
671	2.16.000085	Perangkat Daerah yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	0
672	2.16.000086	Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	8
673	2.16.000092	Aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan oleh pemerintah daerah	32
674	2.16.000093	Aplikasi khusus yang didaftarkan ke Kementerian Kominfo	0
675	2.16.000095	Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional	1
676	2.16.000096	Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik yang diselenggarakan pemda	14
677	2.16.000097	Layanan publik berbasis elektronik yang diselenggarakan pemda	15
678	2.16.000098	SK/Ketetapan Pembentukan Tim Koordinasi SPBE Pemda	1
679	2.16.000099	Server yang dikelola pemerintah daerah	10
680	2.16.000100	Utilisasi server yang dikelola pemerintah daerah	100
681	2.16.000101	Perangkat keras media penyimpanan TIK yang dikelola pemerintah daerah	10
682	2.16.000102	Perangkat keras jaringan TIK yang dikelola pemerintah daerah	673
683	2.16.000103	Perangkat keras keamanan TIK yang dikelola pemerintah daerah	3
684	2.16.000104	Perangkat keras pheripheral TIK yang dikelola pemerintah daerah	673
685	2.16.000105	Dokumen Pelaksanaan Manajemen Aset SPBE	1
686	2.16.000106	Dokumen Pelaksanaan Manajemen Layanan SPBE	1
687	2.16.000107	SDM Pemda yang memiliki latar belakang dan/atau sertifikasi kompetensi di bidang TIK	29
688	2.16.000113	Khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi dan komunikasi publik
689	2.16.000114	Aduan Masyarakat yang masuk ke SP4N-Lapor	7585
690	2.16.000115	Aduan Masyarakat yang masuk ke kanal selain SP4N LAPOR	182
691	2.16.000116	Jumlah Kanal pengaduan masyarakat yang dimiliki atau dikelola pemerintah daerah	5
692	2.16.000117	Frekuensi laporan Isu publik yang dipantau	48
693	2.16.000120	Strategi Komunikasi Publik yang disusun	1
694	2.16.000121	Komunikasi krisis yang telah dikelola	1
695	2.16.000122	Prosedur penanganan komunikasi krisis	1
696	2.16.000124	Konten Foto	3215
697	2.16.000125	Konten Teks	2578
698	2.16.000126	Konten Grafis	2036
699	2.16.000127	Konten Audio Video	1356
700	2.16.000128	Konten Audio	1724
701	2.16.000136	Media cetak yang dikelola Pemda	2
702	2.16.000140	Radio milik Pemerintah Daerah	1
703	2.16.000142	Media Online yang dikelola oleh Pemda	105
704	2.16.000143	Akun media sosial yang dikelola oleh Pemda	339
705	2.16.000148	Permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	8
706	2.16.000149	Informasi berkala yang disediakan oleh Pemerintah Daerah	29
707	2.16.000150	Informasi serta merta yang disediakan oleh Pemerintah Daerah	9
708	2.16.000151	Informasi setiap saat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah	30
709	2.16.000152	SDM Pemda yang memiliki latar belakang di bidang Komunikasi Publik	12
710	2.16.000153	SDM Pemda yang memiliki sertifikasi kompetensi di bidang Komunikasi Publik	28
711	2.16.000154	Laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	1
712	2.17.000002	Dokumen hasil peningkatan akuntabilitas, kepercayaan, kepatuhan, kesinambungan	24
713	2.17.000011	Koperasi usaha simpan pinjam	25
714	2.17.000012	Koperasi Yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan	23
715	2.17.000013	Koperasi hasil pengukuran tingkat kesehatan	34
716	2.17.000015	Koperasi Yang akuntabilitas dan memberi manfaat ke pada anggota KUKM dan masyarakat	20
717	2.17.000016	Koperasi Yang Diberikan penilaian jatidiri koperasi, pertumbuhan dan kemandirian koperasi	20
718	2.17.000019	Koperasi yang kuat, sehat, mandiri, tangguh, serta akuntabel	34
719	2.17.000040	Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi	70
720	2.17.000041	Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri	72
721	2.17.000043	Unit Usaha yang memenuhi restrukturisasi Usaha	123.313
722	2.17.000044	Unit Usaha yang memenuhi standarisasi	35.943
723	2.17.000051	Unit Usaha Yang produktif	33,222
724	2.18.000001	Aparatur Yang Telah Mendapatkan Bimbingan Teknis pelaksanaan penanaman modal.	2
725	2.18.000002	Aparatur Yang Telah Mendapatkan Bimbingan Teknis.	2
726	2.18.000004	Data Perizinan Berbasis Sistem Elektronik;
727	2.18.000005	Informasi Non Perizinan Berbasis Sistem Elektronik.
728	2.18.000012	Pelaku usaha yang dilayani Pengaduannya terkait Perizinan;
729	2.18.000013	Pelaku usaha yang menggunakan Pelayanan Perizinan berbasis Sistem secara Elektronik;	48
730	2.18.000017	Pelaku usaha yang menggunakan Perizinan berbasis Sistem Elektronik;	1154
731	2.18.000029	Peta Potensi Investasi Provinsi .	1
732	2.18.000035	Unit Usaha yang memenuhi Komitmen Perizinan Penanaman Modal;	3190
733	2.19.000002	Atlet Berprestasi Provinsi yang dibina dan diberikan pengembangan	88
734	2.19.000009	Dokumen Penghargaan pemuda provinsi yang berprestasi dan menerima penghargaan	1
735	2.19.000012	Dokumen Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Provinsi	11
736	2.19.000015	Dokumen Peningkatan Kerjasama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	2
737	2.19.000016	Dokumen Standardisasi Organisasi Keolahragaan yang tersedia	6
738	2.19.000019	Kwartir Daerah Kepramukaan yang difasilitasi	1
739	2.19.000023	Laporan Kegiatan Kepramukaan Provinsi	1
740	2.19.000028	Laporan Penyelenggaraan Kejuaraan Multi event dan Single Event Tingkat provinsi	23
741	2.19.000029	Laporan Penyelenggaraan Kejuaraan Pekan Paralimpik Provinsi dan Pekan Paralimpik Pelajar Provinsi	2
742	2.19.000031	Laporan penyelenggaraan kompetisi olahraga oleh perkumpulan olahraga dan Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus	1
743	2.19.000032	Olahragawan berprestasi yang mengikuti single event dan multi event tingkat nasional	730
744	2.19.000036	Pemuda di kabupaten/kota dengan kapasitas Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan rendah	157
745	2.19.000037	Pemuda kader di kabupaten/kota dengan kapasitas daya saing rendah	1240
746	2.19.000040	Pemuda Kader Provinsi yang terseleksi dan diberikan pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	41
747	2.19.000042	Pemuda Pelopor di kabupaten/kota dengan kapasitas daya saing rendah	24
748	2.19.000047	Peserta kegiatan Kepramukaan	33
749	2.19.000050	Prasarana dan Sarana Kepramukaan Provinsi yang tersedia	1
750	2.19.000053	Pusat dan aktivitas kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Provinsi yang tersedia	1
751	2.19.000057	Sarana dan Prasarana Kepemudaan Provinsi yang tersedia	1
752	2.19.000059	Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi dalam kondisi baik	10
753	2.19.000060	SDM Kepramukaan Provinsi dengan kualitas rendah	33
754	2.19.000062	Wirausaha muda di kabupaten/kota dengan kapasitas daya saing rendah	300
755	2.20.000002	Data statistik sektoral yang dihimpun	1
756	2.20.000003	Data statistik sektoral yang dikumpulkan	235
757	2.20.000004	Data statistik sektoral yang diolah	235
758	2.20.000005	Data statistik sektoral yang telah dianalisis	235
759	2.20.000006	Data statistik sektoral yang telah diseminasi	235
760	2.20.000012	Perangkat lainnya Penunjang kegiatan statistik	6
761	2.20.000021	Jumlah Indikator Statistik Sektoral yang menerapkan Kode Referensi	2516
762	2.20.000024	Jumlah Statistik Sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari Pembina Data Statistik	6
763	2.20.000028	Persentase OPD yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan	87,50
764	2.20.000030	Jumlah pembinaan dibidang statistik yang dilakukan oleh walidata terhadap produsen data	1
765	2.20.000031	Jumlah sosialisasi hasil statistik sektoral dalam rangka peningkatan literasi pengguna data	6
766	2.21.000001	Kebijakan Tata Kelola Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah yang Ditetapkan	4
767	2.21.000002	Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi Pemerintah Daerah yang Ditetapkan	4
768	2.21.000003	Laporan Analisis Kebutuhan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	9
769	2.21.000004	Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik	3
770	2.21.000005	Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Non Elektronik	2
771	2.21.000006	Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	13
772	2.21.000007	Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	67
773	2.21.000008	Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	1
774	2.22.000004	Buku tentang Adat dan Adat Istiadat yang Diterbitkan	5
775	2.22.000006	Cagar Budaya yang dilakukan pengamanan	1
776	2.22.000007	Cagar Budaya yang dipelihara	1
777	2.22.000008	Cagar Budaya yang dipublikasikan	1
778	2.22.000009	Cagar Budaya yang diselamatkan	1
779	2.22.000010	Desa Adat yang dibina pemerintahannya	2
780	2.22.000011	Desa Adat yang Dibina Pengelolaan Perekonomiannya	2
781	2.22.000036	Koleksi dan Pengembangan Literasi Budaya	1
782	2.22.000040	Koleksi Museum yang dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan	63
783	2.22.000058	Laporan hasil Pembinaan Sumber Daya Manusia,	2
784	2.22.000065	Laporan kegiatan/event terkait pengayaan cagar budaya	5
785	2.22.000066	Laporan kegiatan/event terkait pengembangan cagar budaya	5
786	2.22.000089	Lembaga Adat yang dibina	2
787	2.22.000090	Lembaga Adat yang dikembangkan	3
788	2.22.000091	Lembaga Adat yang dimanfaatkan	4
789	2.22.000096	Lembaga tradisional yang dibina	13
790	2.22.000098	Lembaga yang menjalin Kerja Sama	10
791	2.22.000100	Maestro/empu yang terfasilitsi pengembangan karyanya	8
792	2.22.000105	Objek Warisan Budaya yang dikelola	8
793	2.22.000107	Objek Cagar Budaya yang dikelola	9
794	2.22.000108	Objek Warisan Budaya yang dipublikasikan	10
795	2.22.000111	Objek Cagar Budaya yang dipublikasikan	10
796	2.22.000116	Objek Cagar Budaya yang diregistrasi	5
797	2.22.000120	Objek Diduga Cagar Budaya yang diusulkan penetapannya	5
798	2.22.000121	Objek pemajuan tradisi budaya yang dilindungi	8
799	2.22.000122	Objek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan	4
800	2.22.000123	Objek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan	4
801	2.22.000127	Objek pemajuan kebudayaan yang dilindungi,	4
802	2.22.000131	Objek Pemajuan Lembaga Adat yang telah dilindungi	4
803	2.22.000132	Objek pemajuan tradisi budaya yang di kembangkan	18
804	2.22.000133	Objek pemajuan tradisi budaya yang di manfaatkan	16
805	2.22.000143	Orang yang mengakses Data dan Informasi Sejarah	12000
806	2.22.000154	Penulisan Sejarah Lokal Dokumen Hasil Penulisan Sejarah Lokal	45
807	2.22.000157	Permuseuman yang dikelola	2
808	2.22.000168	Pranata Adat yang dibina	8
809	2.22.000170	Pranata Kebudayaan yang dibina	7
810	2.22.000172	pranata tradisional yang dibina	12
811	2.22.000173	Prasarana Lembaga Adat yang disediakan/difasilitasi	6
812	2.22.000174	Prasarana Pembinaan Sejarah	6
813	2.22.000177	Sarana Pembinaan Sejarah	6
814	2.22.000181	Sarana dan Prasarana Museum yang dipelihara	2
815	2.22.000183	Sarana dan Prasarana Museum yang tersedia	14
816	2.22.000191	Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang diberdayakan	50
817	2.22.000193	Sumber Daya Manusia Kebudayaan yang ditingkatkan kompetensinya	50
818	2.22.000194	Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang mendapatkan Sertifikasi	13
819	2.22.000195	Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang mendapat Pelatihan	100
820	2.22.000198	Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Dibina	13
821	2.22.000202	Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang dibina	150
822	2.22.000205	Tenaga Pelestari Cagar Budaya yang dibina dan ditingkatkan kapasitasnya	17
823	2.22.000207	Urusan Kebudayaan yang termuat dalam dokumen Renstra	15
824	2.22.000208	Urusan Kebudayaanyang termuat dalam dokumen Renja Perangkat Daerah	15
825	2.23.000054	Perpustakaan Umum kewenangan Provinsi	2
826	2.23.000056	Jumlah Perpustakaan yang terotomasi	2
827	2.23.000057	Perpustakaan yang memiliki repositori digital kewenangan provinsi	2
828	2.23.000059	Perpustakaan Satuan Pendidikan Khusus kewenangan Provinsi	1
829	2.23.000060	Kunjungan pemustaka pada Perpustakaan Umum binaan Provinsi	807846
830	2.23.000061	Kunjungan pemustaka pada Perpustakaan Khusus binaan Provinsi	807846
831	2.23.000062	Kunjungan pemustaka pada Perpustakaan Satuan Pendidikan Menengah binaan Provinsi	807846
832	2.23.000063	Kunjungan pemustaka pada Perpustakaan Satuan Pendidikan Khusus binaan Provinsi	807846
833	2.23.000064	Koleksi Judul yang dimiliki Perpustakaan Umum kewenangan Provinsi	81444
834	2.23.000065	Koleksi judul yang dimiliki Perpustakaan Khusus kewenangan Provinsi	81444
835	2.23.000066	Koleksi judul yang dimiliki Perpustakaan Satuan Pendidikan Menengah kewenangan Provinsi	81444
836	2.23.000067	Koleksi judul yang dimiliki Perpustakaan Satuan Pendidikan Khusus kewenangan Provinsi	81444
837	2.23.000071	Penerbitan katalog induk Daerah	144721
838	2.23.000072	Penerbitan Bibliografi Daerah	950
839	2.23.000074	Koleksi khas daerah yang dimiliki provinsi	8572
840	2.23.000075	koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Provinsi	8572
841	2.23.000076	Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang dimiiki	8572
842	2.23.000077	Jumlah promosi gemar membaca tingkat provinsi	2
843	2.23.000078	Tenaga Teknis Perpustakaan Umum binaan Provinsi	689
844	2.23.000079	Tenaga Teknis Perpustakaan Khusus binaan Provinsi	689
845	2.23.000080	Tenaga Teknis Perpustakaan satuan pendidikan Menengah binaan Provinsi	689
846	2.23.000081	Tenaga Teknis Perpustakaan satuan pendidikan Khusus binaan Provinsi	689
847	2.23.000082	Pustakawan Perpustakaan Umum binaan Provinsi	13
848	2.23.000083	Pustakawan Perpustakaan Khusus binaan Provinsi	13
849	2.23.000084	Pustakawan Perpustakaan satuan pendidikan Menengah yang menjadi kewenangan Provinsi	13
850	2.23.000085	Pustakawan pada perpustakaan satuan pendidikan Khusus yang binaan Provinsi	13
851	2.23.000086	Anggota perpustakaan umum binaan Provinsi	148700
852	2.23.000087	Anggota perpustakaan khusus binaan Provinsi	148700
853	2.23.000088	Anggota perpustakaan sekolah menengah binaan Provinsi	11997
854	2.23.000089	Anggota perpustakaan satuan pendidikan khusus yang menjadi kewenangan Provinsi	148700
855	2.24.000012	Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Provinsi	1
856	2.24.000019	Daftar Autentisitas Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	3
857	2.24.000021	Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang Dilakukan Penetapan dan Pengumuman	1
858	2.24.000023	Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	5
859	2.24.000026	Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi	13 SKPD + UPT dan 13 kab/kota
860	2.24.000028	Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	9480
861	2.24.000029	Naskah Dinas yang Diciptaan dan Digunakan	8047
862	3.25.000088	Izin Usaha Penunjang Operasional Bidang Pemasaran Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	9
863	3.25.000089	Izin Usaha Penunjang Operasional Bidang Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	9
864	3.25.000091	Jenis pelaksanaan program mitigasi bencana di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil berdasarkan jenis dan tingkat resiko bencana	3
865	3.25.000105	Kelompok masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil yang memperoleh pelatihan penguatan dan pengembangan kelembagaan	3
866	3.25.000131	Masyarakat yang memperoleh pelatihan dalam pengelolaan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil	90
867	3.25.000151	Pembudidaya ikan di laut dan di kawasan konservasi yang dibina/dipantau	310
868	3.25.000185	Personel Pengawas Perikanan	19
869	3.25.000190	Produksi Perikanan Tangkap	207,223.2
870	3.25.000193	Prosedur, syarat, dan tata cara Penerbitan rekomendasi teknis Buku Kapal Perikanan yang menjadi kewenangan Provinsi	19
871	3.25.000199	Prosedur, syarat, dan tata cara Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP)	221
872	3.25.000261	Pelabuhan Perikanan	4
873	3.25.000265	Kelompok masyarakat Pengawas yang melakukan pemantauan terkait penyelenggaraan kegiatan usaha kelautan dan perikanan	41
874	3.25.000274	Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP) dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT yang diproses lebih lanjut	221
875	3.25.000275	Rekomendasi teknis Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP) dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT yang diproses dengan catatan	221
876	3.25.000276	Penggunaan Pakan Pembudidayaan Ikan di Laut	7.9
877	3.25.000277	Poduksi benih Ikan Laut	71150
878	3.25.000288	Permohonan Izin Lokasi Perairan dalam Sistem Kadaster Laut yang masuk	10
879	3.25.000289	Permohonan Izin Lokasi Perairan dalam Sistem Kadaster Laut yang diproses	10
880	3.25.000290	Rekomendasi Izin Lokasi Perairan dalam Sistem Kadaster Laut yang diterbitkan	10
881	3.25.000291	Permohonan Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi yang masuk
882	3.25.000292	Permohonan Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi yang diproses
883	3.25.000293	Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi yang diterbitkan
884	3.25.000297	Permohonan Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP) yang diproses lebih lanjut
885	3.25.000298	Rekomendasi teknis Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP) yang diproses dengan catatan
886	3.25.000326	Kasus pelanggaran perikanan tangkap sampai dengan 12 Mil
887	3.25.000331	Kasus pelanggaran perikanan tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya
888	3.25.000333	Pelaku usaha pembudidayaan ikan yang diawasi pengawas perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya
889	3.26.000010	Destinasi Pariwisata Provinsi yang Ditetapkan	2
890	3.26.000012	Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	1
891	3.26.000018	Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	6
892	3.26.000028	Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data Pariwisata Provinsi Dalam Negeri	1
893	3.26.000029	Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data Pariwisata Provinsi Luar Negeri	1
894	3.26.000042	Dokumen Layanan Fasilitasi Pendaftaran Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1
895	3.26.000065	Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi	1
896	3.26.000068	Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Usaha Kreatif Sepanjang Rantai Produksi dengan Menyediakan Akses ke Sumber Permodalan	1
897	3.26.000069	Laporan Hasil Koordinasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula	1
898	3.26.000071	Laporan Hasil Pelaksanaan Perluasan Akses Pasar Produk Kreatif Pasar Ekspor	3
899	3.26.000073	Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	1
900	3.26.000078	Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	1
901	3.26.000115	Pengunjung objek daya tarik wisata provinsi	13394158
902	3.26.000121	Retribusi pariwisata yang dikelola provinsi	106500000
903	3.26.000124	Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi yang Terpelihara	2
904	3.27.000009	Benih/Bibit Hortikultura yang bermutu	11409
905	3.27.000010	Benih/Bibit Perkebunan yang bermutu	2492442
906	3.27.000011	Benih/Bibit Tanaman Pangan yang bermutu	25000
907	3.27.000012	Benih/Bibit Ternak yang beredar	1
908	3.27.000017	Benih/bibit ternak yang diproduksi	12
909	3.27.000020	Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	5000
910	3.27.000026	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	1
911	3.27.000035	Eksisting Penyuluh Pertanian ASN	32
912	3.27.000047	Gedung UPTD Pertanian serta sarana pendukungnya yang direhabilitasi dan dipelihara	13
913	3.27.000052	Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	26
914	3.27.000054	Hijauan Pakan Ternak yang diproduksi	26
915	3.27.000068	Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota yang dinilai kelayakan dan diberikan pertimbangan teknis	2
916	3.27.000077	Jalan Usaha Tani yang dikelola	22
917	3.27.000078	Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani yang dikelola	3
918	3.27.000089	Kawasan dan Komoditas Tanaman Pangan dan Hortikultura yang dikelola	807
919	3.27.000098	Kelompok petani yang mendapat penyuluhan dan pemberdayaan	7
920	3.27.000099	Ketersediaan dan sebaran pupuk bersubsidi	1
921	3.27.000100	Ketersediaan dan sebaran sarana pertanian dan pendukung pertanian	1
922	3.27.000101	Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	1
923	3.27.000102	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	1
924	3.27.000103	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Jalan Usaha Tani	1
925	3.27.000104	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	1
926	3.27.000106	Koorporasi petani yang dibentuk dan beroperasi	50
927	3.27.000108	Koorporasi petani yang memenuhi standar kelayakan dan manajemen koorporasi	4
928	3.27.000133	Luasan Penanganan Kebakaran Lahan Perkebunan	3
929	3.27.000146	Pendampingan manajemen koorporasi petani	4
930	3.27.000156	Pengelolaan SDG Hewan yang Sesuai Sistem Manajemen Mutu	1
931	3.27.000157	Pengelolaan SDG Tumbuhan dan mikroorganisme yang sesuai dengan Sistem Manajemen Mutu	4
932	3.27.000160	Penyediaan Benih/Bibit Hortikultura	11409
933	3.27.000162	Penyediaan Benih/Bibit Tanaman Pangan	486675
934	3.27.000163	Penyuluh Pertanian Swadaya yang telah mengikuti pelatihan dan tersertifikasi	10
935	3.27.000165	Penyuluh Pertanian ASN yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan	10
936	3.27.000166	Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	90.685,26
937	3.27.000168	Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	3.272.000,1
938	3.27.000170	Persentase penurunan kasus penyakit hewan menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	70
939	3.27.000180	Pos Pemeriksaan Hewan yang dibangun	1
940	3.27.000200	Rencana pengembangan Kawasan dan Komoditas Peternakan	1
941	3.27.000204	Rencana pengembangan Prasarana Peternakan	1
942	3.27.000222	Sertifikat Benih Hortikultura yang diterbitkan	64
943	3.27.000223	Sertifikat Benih Tanaman Pangan yang diterbitkan	912
944	3.27.000225	Sertifikat Keamanan Produk Hewan yang diterbitkan	18
945	3.27.000230	Varietas Unggul Baru Tumbuhan dan Mikroorganisme	912
946	3.27.000236	Wilayah pengendalian Risiko Zoonosis	6
947	3.27.000245	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya yang dibangun	2
948	3.27.000246	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya yang direhabilitasi	21
949	3.27.000247	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya yang terpelihara	131
950	3.27.000248	Jumlah Benih bersertifikat Hortikultura berbentuk batang yang terawasi mutunya sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan	105795
951	3.27.000249	Jumlah Benih bersertifikat Hortikultura berbentuk batang yang terawasi peredarannya	34400
952	3.27.000250	Jumlah Benih bersertifikat Hortikultura berbentuk batang yang tersedia	34400
953	3.27.000251	Jumlah Benih bersertifikat Hortikultura berbentuk umbi yang terawasi mutunya sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan	19034
954	3.27.000252	Jumlah Benih bersertifikat Hortikultura berbentuk umbi yang terawasi peredarannya	52,6
955	3.27.000253	Jumlah Benih bersertifikat Hortikultura berbentuk umbi yang tersedia	1050
956	3.27.000254	Jumlah Benih Bersertifikat Perkebunan yang terawasi mutunya sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan	2492442
957	3.27.000255	Jumlah Benih Bersertifikat Perkebunan yang terawasi peredarannya	2492442
958	3.27.000257	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan (berbentuk biji atau benih, seperti padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, porang, dan lain-lain) yang tersedia	3186,612
959	3.27.000258	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan (berbentuk biji/benih, seperti padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, porang, dan lain-lain) yang terawasi mutunya sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan	3186,612
960	3.27.000259	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan (berbentuk biji/benih, seperti padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, porang, dan lain-lain) yang terawasi peredarannya	3186,612
961	3.27.000260	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan (berbentuk Setek, seperti ubi kayu, ubi jalar, dan lain-lain) yang terawasi mutunya sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan	10357500
962	3.27.000261	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan (berbentuk Setek, seperti ubi kayu, ubi jalar, dan lain-lain) yang terawasi peredarannya	10357500
963	3.27.000262	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan (berbentuk Setek, seperti ubi kayu, ubi jalar, dan lain-lain) yang tersedia	10357500
964	3.27.000263	Jumlah benih hortikultura Berbentuk Batang yang diperbanyak/ diproduksi	34400
965	3.27.000272	Jumlah benih ternak yang bersertifikat	100000
966	3.27.000276	Jumlah benih/bibit ternak yang diproduksi	100000
967	3.27.000285	Jumlah Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak Kewenangan Provinsi	1
968	3.27.000290	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	2
969	3.27.000293	Jumlah Eksisting Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya	132
970	3.27.000298	Jumlah Eksisting Jaringan Irigasi Usaha Tani	3
971	3.27.000307	Jumlah Eksisting Penyuluh Pertanian ASN	32
972	3.27.000358	Jumlah Jalan Usaha Tani yang dikelola	22
973	3.27.000359	Jumlah Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani yang dikelola	3
974	3.27.000360	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang dipelihara	3
975	3.27.000361	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang direhabilitasi	3
976	3.27.000363	Jumlah kasus Gangguan Usaha Perkebunan	1
977	3.27.000370	Jumlah kebutuhan dan sebaran sarana pascapanen hortikultura	6
978	3.27.000372	Jumlah Kebutuhan dan sebaran sarana pascapanen tanaman pangan	280
979	3.27.000373	Jumlah kebutuhan dan sebaran sarana pengolahan hasil hortikultura	18
980	3.27.000375	Jumlah kebutuhan dan sebaran sarana pengolahan hasil tanaman pangan	10
981	3.27.000381	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan yang ditingkatkan kapasitasnya	4
982	3.27.000382	Jumlah Kelembagaan Petani di Desa yang ditingkatkan kapasitasnya	8
983	3.27.000383	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan yang ditingkatkan kapasitasnya	4
984	3.27.000384	Jumlah kelompok petani yang mendapat penyuluhan dan pemberdayaan	7
985	3.27.000386	Jumlah ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen hortikultura dalam kondisi baik	6
986	3.27.000390	Jumlah ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen tanaman pangan dalam kondisi baik	130
987	3.27.000391	Jumlah ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen tanaman pangan dalam kondisi rusak	1
988	3.27.000392	Jumlah ketersediaan dan sebaran sarana pengolahan hasil hortikultura dalam kondisi baik
989	3.27.000396	Jumlah ketersediaan dan sebaran sarana pengolahan hasil tanaman pangan dalam kondisi baik	4
990	3.27.000401	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Jalan Usaha Tani	1
991	3.27.000402	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	1
992	3.27.000405	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	1
993	3.27.000406	Jumlah Koorporasi Petani, Jumlah manajemen koorporasi petani yang mendapatkan pendampingan	4
994	3.27.000407	Jumlah Korporasi Petani	229
995	3.27.000415	Jumlah Laporan kejadian penyakit hewan dan zoonosis pada Sistem Informasi Kesehatan Hewan Nasional	166
996	3.27.000420	Jumlah Luas area Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan	29,4
997	3.27.000424	Jumlah Luas area terdampak Perubahan Iklim (DPI) Hortikultura	128,4
998	3.27.000425	Jumlah Luas area terdampak Perubahan Iklim (DPI) Hortikultura yang ditangani	55
999	3.27.000433	Jumlah Luas Serangan OPT Hortikultura	159,41
1000	3.27.000434	Jumlah Luas Serangan OPT Hortikultura yang ditangani	758,09
1001	3.27.000435	Jumlah Luas Serangan OPT Perkebunan	47872
1002	3.27.000436	Jumlah Luas Serangan OPT Perkebunan yang ditangani	224
1003	3.27.000437	Jumlah Luas Serangan OPT Tanaman Pangan	5211,62
1004	3.27.000438	Jumlah Luas Serangan OPT Tanaman Pangan yang ditangani	14930,32
1005	3.27.000464	Jumlah Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	600
1006	3.27.000466	Jumlah Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	5000
1007	3.27.000477	Jumlah penggunaan sarana pascapanen hortikultura	6
1008	3.27.000478	Jumlah penggunaan sarana pascapanen hortikultura dalam kondisi baik	6
1009	3.27.000483	Jumlah penggunaan sarana pascapanen tanaman pangan	131
1010	3.27.000484	Jumlah penggunaan sarana pascapanen tanaman pangan dalam kondisi baik	130
1011	3.27.000485	Jumlah penggunaan sarana pascapanen tanaman pangan dalam kondisi rusak	1
1012	3.27.000487	Jumlah penggunaan sarana pengolahan hasil hortikultura	18
1013	3.27.000488	Jumlah penggunaan sarana pengolahan hasil hortikultura dalam kondisi baik	18
1014	3.27.000493	Jumlah penggunaan sarana pengolahan hasil tanaman pangan	4
1015	3.27.000494	Jumlah penggunaan sarana pengolahan hasil tanaman pangan dalam kondisi baik	4
1016	3.27.000500	Jumlah Penyuluh Pertanian ASN yang telah mengikuti pengembangan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan	10
1017	3.27.000501	Jumlah Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta yang telah mengikuti pengembangan kompetensi	10
1018	3.27.000503	Jumlah Peralatan Pos Pemeriksaan Kesehatan Hewan	1
1019	3.27.000504	Jumlah perbanyakan/ produksi benih bersertifikat Tanaman Pangan (berbentuk biji/benih, seperti padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, porang, dan lain-lain)	3186,612
1020	3.27.000505	Jumlah perbanyakan/ produksi benih bersertifikat Tanaman Pangan (berbentuk Setek, seperti ubi kayu, ubi jalar, dan lain-lain)	10357500
1021	3.27.000517	Jumlah Pos Pemeriksaan Hewan yang dibangun	1
1022	3.27.000519	Jumlah Pos Pemeriksaan Hewan yang terpelihara	1
1023	3.27.000523	Jumlah prasarana pascapanen hasil hortikultura	3
1024	3.27.000526	Jumlah prasarana pascapanen hasil tanaman pangan	10
1025	3.27.000531	Jumlah prasarana pengolahan hasil hortikultura	3
1026	3.27.000533	Jumlah prasarana pengolahan hasil tanaman pangan	4
1027	3.27.000554	Jumlah Rekomendasi Pemasukan HPM	270
1028	3.27.000555	Jumlah Rekomendasi Pengeluaran HPM	120
1029	3.27.000556	Jumlah rencana pengembangan Kawasan Hortikultura	6
1030	3.27.000561	Jumlah rencana pengembangan Prasarana Perkebunan	1
1031	3.27.000573	Jumlah Rumpun/Galur Ternak yang diawasi
1032	3.27.000583	Jumlah Sebaran Alsintan	227
1033	3.27.000586	Jumlah Sebaran Sarana Pendukung Pertanian	227
1034	3.27.000588	Jumlah Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV)	18
1035	3.27.000590	Jumlah SKKH/SKPH HPM	301
1036	3.27.000601	Jumlah wilayah sumber bibit Ternak yang diawasi	1
1037	3.27.000621	Panjang Jalan Usaha Tani eksisting	8
1038	3.27.000622	Panjang Jalan Usaha Tani yang dipelihara	8
1039	3.27.000623	Panjang Jalan Usaha Tani yang direhabilitasi	8
1040	3.28.000002	Data (asal usul, jenis mutu) benih atau bibit yang beredar, laporan kegiatan pengawasan benih atau bibit yang beredar	7
1041	3.28.000003	Data Luas area ekosistem yang dipulihkan, masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemulihan ekosistem. Laporan Kegiatan	15.68
1042	3.28.000007	Data Luas Area Perbenihan Untuk Rehabilitasi Lahan, Data Luas Lahan Kritis diluar Kawasan Hutan	15
1043	3.28.000008	Data Luas hutan area patroli, kegiatan patroli pencegahan kerusakan hutan, kegiatan patroli pembatasan kerusakan hutan, personil polisi hutan	125
1044	3.28.000009	Data Luas hutan Kota yang dibangun di luar kawasan hutan negara, Data Luas Lahan Kritis diluar Kawasan Hutan	175
1045	3.28.000010	Data Luas hutan rakyat yang dibangun di luar kawasan hutan negara, Data Luas Lahan Kritis diluar Kawasan Hutan	475
1046	3.28.000011	Data Luas kawasan pembangunan sumber benih, laporan kegiatan pembangunan sumber benih, sarana dan prasarana pedukung pembangunan sumber benih	4
1047	3.28.000012	Data Luas kawasan yang dipersiapkan untuk perhutanan sosial	10275
1048	3.28.000013	Data Luas lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara, Data Luas Lahan Kritis diluar Kawasan Hutan	475
1049	3.28.000016	Dokumen data dan informasi mengenai Pemanfaatan Hutan di kawasan HL Provinsi, Data Luas Hutan di Kawasam Hutan Lindung dalam satu Provinsi	8
1050	3.28.000017	Dokumen data dan informasi terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di kawasan Hutan Produksi dalam 1 (satu) Provinsi, Data Luas Hutan di Kawasam Hutan Produksi dalam satu Provinsi	8
1051	3.28.000018	Dokumen hasil koordinasi sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH di kawasan hutan Lindung, Data Luas Hutan di Kawasam Hutan Lindung dalam satu Provinsi	2
1052	3.28.000019	Dokumen hasil koordinasi sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH di kawasan hutan produksi, Data Luas Hutan di Kawasam Hutan Produksi dalam satu Provinsi	17
1053	3.28.000022	Dokumen koordinasi dan sinkronisasi usulan perubahan peruntukkan dan fungsi kawasan hutan untuk wilayah provinsi, Data luas ruang kehutanan	22
1054	3.28.000023	Dokumen laporan pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan pengelolaan DAS, pembinaan kelompok masyarakat dalam kegiatan pengelolaan DAS, sosialisasi pengelolaan DAS, kelompok masyarakat yang terakses pemberdayaan	10
1055	3.28.000024	Dokumen laporan pembinaan dan/atau pengawasan dalam rangka pengembangan rehabilitasi lahan, Data sarana prasarana pendukung dalam pembinaan dan/atau pengawasan dalam rangka pengembangan rehabilitasi lahan	3
1056	3.28.000025	Dokumen model pengelolaan konservasi berbasis kearifan lokal, Dokumen fungsi dan daya dukung DAS tersusun, Tersusunnya penyusunan dan penetapan rencanan pengelolaan DAS	1
1057	3.28.000026	Dokumen paket rekomendasi atas terpenuhinya hak dan kewajiban pemangku pengelolaan DAS, Dokumen terlaksananya Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan DAS, SK dan Forum DAS yang ditetapkan, monev kegiatan RHL lahan kritis	1
1058	3.28.000027	Dokumen Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan, Data Luas Kawasan Hutan dalam satu Provinsi	25
1059	3.28.000030	Dokumen perencanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun, Unit Managemen yang melaksanakan Tertib pelaporan RKOPHH untuk Pemegang PBPHH (Kayu dan HHBK) skala usaha kecil dan menengah	150
1060	3.28.000032	Dokumen permohonan PBPHH Kayu skala kecil dan menengah yang dilayani, laporan kegiatan fasilitasi sosialisasi, konsultansi dan pendampingan pelayanan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan untuk PBPHH kayu skala Kecil dan Menengah	3
1061	3.28.000035	Dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Lindung, Data Luas Hutan di Kawasam Hutan Lindung dalam satu Provinsi	2
1062	3.28.000036	Dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Produksi, Data Luas Hutan di Kawasam Hutan Produksi dalam satu Provinsi	14
1063	3.28.000037	Dokumen rencana pemanfaatan ekosistem karst	1
1064	3.28.000038	Dokumen rencana penanganan kerusakan lahan basah	1
1065	3.28.000040	Dokumen rencana pengelolaan kesatuan pengelolaan hutan, Unit KPH	9
1066	3.28.000042	Dokumen rencana tahunan rehabilitasi lahan (RtnRL), Data Luas Lahan Kritis diluar Kawasan Hutan	9
1067	3.28.000043	Dokumen rencana, laporan kegiatan	2
1068	3.28.000044	Dokumen tata kelola pengelolaan wilayah DAS pada tingkat tapak, DAS Yang dioptimalkan, Luas DAS yang dioptimalisasi daya dukung wilayah DAS, Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja DAS/Sub DAS, kabupaten/kota yang menerapkan teknik Konservasi Tanah dan Air secara terintegrasi, Luas areal DAS prioritas & Hutan Rakyat yang direhabilitasi	4.853.20
1069	3.28.000046	Kegiatan penanganan kerusakan lahan basah, luas area lahan basah yang tertangani kerusakannya, personil pelakasana penanganan kerusakan lahan basah.	33
1070	3.28.000047	Kegiatan pencegahan kerusakan hasil hutan, Kegiatan pembatasan kerusakan hasil hutan, Klasifikasi hasil hutan	105
1071	3.28.000048	Kegiatan Pencegahan Penanggulangan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan TAHURA , luas area kawasan Tahura yang telah ditangani, dokumen hasil kegiatan.	10
1072	3.28.000051	Kegiatan pengelolaan daerah penyangga di kawasan bernilai ekosistem penting, luas wilayah daerah penyangga di kawasan bernilai ekosistem penting yang telah dikelola, laporan kegiatan.	488
1073	3.28.000052	Kegiatan pengelolaan daerah penyangga Tahura Provinsi, Luas wilayah daerah penyangga yang telah dikelola, dokumen laporan pelaksanaan Kegiatan pengelolaan daerah penyangga Tahura.	1
1074	3.28.000054	Kegiatan pengendalian kerusakan ekosistem karst, luas area ekosistem yang telah terkendali.	49
1075	3.28.000055	Kelompok tani hutan, Data Luas Perhutanan Sosial dalam satu Provinsi	22
1076	3.28.000057	Laporan inventarisasi tumbuhan dan satwa, Laporan data ground check.	1
1077	3.28.000059	Laporan kegiatan pengelolaan hasil hutan bukan kayu hayati, alat pengolah bahan baku hasil hutan bukan kayu	16
1078	3.28.000060	Laporan patroli pencegahan kebakaran hutan dan lahan, Laporan sosialisasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan, sarana dan prasarana pendukung dalam penanganan, penanggulangan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan, data konflik tenurial kawasan hutan di wilayah kerja UPT	16
1079	3.28.000061	Laporan pelaksanaan kegiatan Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun, Dokumen Pelaksanaan, Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk skala usaha kecil dan menengah yang menjadi kawenangan provinsi	4
1080	3.28.000062	Laporan pertemuan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan perlindungan hutan, sarana dan prasarana pendukung dalam pengamanan dan perlindungan hutan, data konflik tenurial kawasan hutan di wilayah kerja UPT	19
1081	3.28.000063	Masyarakat desa yang berpartisipasi, jenis kegiatan usaha ekonomi produktif, pendamping, kelompok, produk yang dihasilkan.	39
1082	3.28.000065	Pendamping, kegiatan Penguatan dan Pendampingan masyarakat, kelompok/masyarakat yang didampingi dan diberi Penguatan.	95
1083	3.28.000067	Penyuluh kehutanan, kegiatan, SDM bidang Kehutanan, Modul Peningkatan Kapasitas dan kompetensi bidang kehutanan	55
1084	3.28.000068	Personil polisi hutan, kendaraan operasional, senjata Pengamanan, laporan kegiatan Pengendalian dan Pengawasan TSl, kegiatan Pengendalian dan Pengawasan TSl.	10
1085	3.28.000069	Personil Polisi Hutan, kendaraan, Peralatan Pengamanan, kegiatan Pengawasan.	71
1086	3.28.000070	peta blok Pengelolaan dan Penataan wilayah kerja dari Tahura, Data Luas Kawasan Tahura Provinsi	1
1087	3.28.000071	Rancang bangun tata hutan wilayah kesatuan pengelolaan hutan yang disusun, Unit KPH	9
1088	3.28.000072	sarana prasarana operasionalisasi resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang terbangun, laporan operasional KPH, Unit KPH	26
1089	3.28.000073	Sertifikat mutu benih yang diterbitkan, Sarana dan prasarana pendukung sertifikasi mutu benih	2
1090	3.28.000074	Sertifikat mutu bibit yang diterbitkan, Sarana dan prasarana pendukung sertifikasi mutu bibit	4
1091	3.28.000075	Sertifikat sumber benih yang diterbitkan, Sarana dan prasana pendukung sertifikasi sumber benih bibit	7
1092	3.28.000076	Terbentuknya kelembagaan pengelolaan wilayah DAS pada tingkat tapak/ Forum DAS, laporan Fasilitasi Forum DAS	1
1093	3.28.000080	Unit managemen PBPHH HHBK skala Kecil dan menengah yang memiliki Hak Akses SI-RPBBPHH, laporan kegiatan fasilitasi permohonan hak akses SI-RPBBPHH untuk PBPHH HHBK skala Kecil dan menengah, laporan pengawasan perizinan pengolahan hasil hutan bukan kayu	150
1094	3.29.000002	Data Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi yang Ditetapkan	43
1095	3.29.000006	Data Perusahaan Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara yang Berizin;	43
1096	3.29.000007	Data Rekomendasi Perizinan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal dalam Negeri	26
1097	3.29.000008	Data Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	1
1098	3.29.000009	Data Eksisting Pembangkit Listrik (EBT dan Fosil)	47
1099	3.29.000012	Data Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	1
1100	3.29.000016	Data Penyimpangan Implementasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	9
1101	3.29.000024	Data Perusahaan yang Memiliki Izin Operasi yang Masih Berlaku	43
1102	3.29.000026	Data Realisasi Anggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	8
1103	3.29.000031	Data Rekomendasi Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	43
1104	3.29.000033	Data Rumah Tangga Tidak Mampu yang Menerima Manfaat berupa Bantuan Sambungan Listrik	1992
1105	3.29.000037	Data Target Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik yang belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	1
1106	3.29.000038	Data Wilayah yang Belum Teraliri Listrik	20
1107	3.30.000003	Bahan berbahaya yang telah dilaporkan pengawasan, distribusi, pengemasan dan pelabelan	2
1108	3.30.000004	Barang Beredar yang diawasi	202
1109	3.30.000005	Barang Kebutuhan Pokok yang tersedia di Tingkat Distributor	14
1110	3.30.000006	Barang Kebutuhan Pokok yang tersedia di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	28
1111	3.30.000007	Barang Kebutuhan Pokok yang tersedia di Tingkat Sub Distributor	14
1112	3.30.000008	Barang yang telah diuji	1653
1113	3.30.000009	Data dan Informasi Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	12
1114	3.30.000011	Distributor yang telah mendapatkan rekomendasi SIUP-MB melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	2
1115	3.30.000012	Dokumen laporan sarana dan prasarana pusat distribusi provinsi	1
1116	3.30.000017	Kalibrasi yang telah diterbitkan sertifikasinya	2904
1117	3.30.000027	Kegiatan Perdagangan yang diawasi	4
1118	3.30.000028	Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
1119	3.30.000030	Laporan BPSK yang aktif	1
1120	3.30.000031	Laporan kasus yang ditangani	21
1121	3.30.000032	Laporan komoditi potensial yang dipantau	1419
1122	3.30.000033	Laporan LPKSM yang aktif	1
1123	3.30.000034	Laporan orang yang mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri
1124	3.30.000035	Laporan Pelaku Usaha Ekspor yang telah Dibina	75
1125	3.30.000036	Laporan Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Lokal	9
1126	3.30.000038	Laporan Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	9
1127	3.30.000039	Laporan pengaduan konsumen yang ditangani	21
1128	3.30.000041	Laporan Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun menjadi Materi Promosi	3
1129	3.30.000043	Laporan UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Terutama Produk yang Dihasilkan oleh UMKM melalui Kepersertaan dan Partisipasi pada Pameran Produk Dalam Negeri	1
1130	3.30.000056	Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Terkait Pengawasan Pupuk Bersubsidi	1
1131	3.30.000059	Pelaksanaan Operasi Pasar yang Dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	43
1132	3.30.000069	Pelaku Usaha Distribusi Barang yang telah melakukan pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha distrbusi barang lintas kabupaten/kota	28
1133	3.30.000089	Pengawasan Penyaluran Pupuk Bersubsidi dengann realisasi Minimal 90%	7
1134	3.30.000093	Penggunaan Produk Dalam Negeri oleh Masyarakat yang Melibatkan stakeholder, Tokoh Masyarakat atau Influencer	1
1135	3.30.000105	Surat Keterangan Asal yang telah dilaporkan untuk diterbitkan	6152
1136	3.31.000005	Hasil pelaksanaan RPIP dan RPIK	1
1137	3.31.000045	Data perizinan berusaha yang dimiliki perusahaan industri di Provinsi	24
1138	3.31.000046	Data persyaratan/standar kegiatan usaha berdasarkan bidang industri, skala usaha, dan tingkat risiko di Provinsi	24
1139	3.31.000047	Data perusahaan industri di Kabupaten/Kota berdasarkan Jumlah investasi	24
1140	3.31.000048	Data perusahaan industri di Kabupaten/Kota berdasarkan sektor dan subsektor, satuan perusahaan	24
1141	3.31.000049	Data perusahaan industri di Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha, satuan perusahaan	24
1142	3.31.000050	Data perusahaan industri di Kabupaten/Kota berdasarkan tingkat risiko, satuan perusahaan	24
1143	3.31.000055	Data perusahaan industri di Provinsi berdasarkan sektor dan subsektor, satuan perusahaan	24
1144	3.31.000056	Data perusahaan industri di Provinsi berdasarkan skala usaha, satuan perusahaan	24
1145	3.31.000057	Data perusahaan industri di Provinsi berdasarkan tingkat risiko, satuan perusahaan	24
1146	3.31.000061	Jumlah permintaan verifikasi teknis pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian di Provinsi	1
1147	3.31.000062	Jumlah permintaan verifikasi teknis pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustriandi Kabupaten/Kota	10
1148	3.32.	Jumlah KK transmigrasi yang dibina	75
1149	3.32.000019	Jenis Materi pelatihan	2
1150	3.32.000025	Kasus yang dapat diselesaikan dalam penetapan kws trans	3
1151	3.32.000026	Kasus yang tidak dapat diselesaikan	2
1152	3.32.000029	Data Kepala Keluarga transmigran yang dibina	75
1153	3.32.000036	Jumlah Kepala Keluarga yang memiliki tanah di kawasan transmigrasi	75
1154	3.32.000045	Lokasi yang telah dilaksanakan monitoring dan evaluasi	3
1155	3.32.000046	Luas tanah	0,7
1156	4.01.000001	Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	3
1157	4.01.000002	Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	2
1158	4.01.000003	Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan	4
1159	4.01.000004	Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	1
1160	4.01.000005	Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	1
1161	4.01.000006	Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	1
1162	4.01.000007	Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan	2
1163	4.01.000008	Dokumen Hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	1
1164	4.01.000009	Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	3
1165	4.01.000010	Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	1
1166	4.01.000011	Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah	1
1167	4.01.000012	Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	48
1168	4.01.000013	Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang Dilaksanakan	15
1169	4.01.000014	Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	3
1170	4.01.000015	Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi	103
1171	4.01.000016	Kerja Sama Badan Usaha/Swasta yang Difasilitasi	53
1172	4.01.000017	Kerja Sama yang Dievaluasi	2
1173	4.01.000018	Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola	211
1174	4.01.000019	Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi	72
1175	4.01.000020	Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	1
1176	4.01.000021	Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	1
1177	4.01.000022	Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	1
1178	4.01.000023	Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	1
1179	4.01.000024	Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	1
1180	4.01.000025	Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	1
1181	4.01.000026	Produk Hukum Pengaturan yang Disusun	1
1182	4.01.000027	Produk Hukum Penetapan yang Disusun	1
1183	4.01.000028	Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasi Hukumnya	1
1184	4.01.000029	Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi	1
1185	4.01.000030	Masalah Hukum yang Diselesaikan	8
1186	4.01.000031	Masalah Non Litigasi dan HAM yang Diselesaikan	12
1187	4.01.000042	Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	2
1188	4.01.000043	Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	1
1189	4.01.000044	Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	12
1190	4.01.000045	Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	1
1191	4.01.000046	Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	1
1192	4.01.000047	Laporan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	1
1193	4.01.000048	O+A2922:I2929rang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	49
1194	4.01.000049	Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	1
1195	4.01.000050	Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	1
1196	4.02.000008	Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda	7
1197	4.02.000028	Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	1
1198	4.02.000029	Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli
1199	4.02.000030	Tenaga Ahli Fraksi	270
1200	4.02.000033	Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	13
1201	4.02.000035	Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	1
1202	4.02.000036	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3
1203	4.02.000042	Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	1
1204	5.01.000006	Berita Acara Musrenbang Provinsi	1
1205	5.01.000020	Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	1
1206	5.01.000021	Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi	13
1207	5.01.000047	Pelaksanaan Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	4
1208	5.01.000063	Sumber Daya Manusia Pemerintah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	60
1209	5.02.000001	Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2
1210	5.02.000002	Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2
1211	5.02.000003	RKA-SKPD yang Diverifikasi	1
1212	5.02.000004	Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	1
1213	5.02.000006	Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	1
1214	5.02.000007	Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	6
1215	5.02.000008	Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	7
1216	5.02.000009	Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	2
1217	5.02.000011	Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	1
1218	5.02.000013	Orang yang Mengikuti Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi	13
1219	5.02.000016	Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	26
1220	5.02.000017	Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	26
1221	5.02.000024	Orang yang Mengikuti Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	13
1222	5.02.000026	Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	1
1223	5.02.000029	Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	1
1224	5.02.000030	Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	3
1225	5.02.000031	Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	1
1226	5.02.000035	Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	1
1227	5.02.000039	Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	4
1228	5.02.000040	Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	1
1229	5.02.000041	Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	1
1230	5.02.000043	Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	1
1231	5.02.000045	Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1
1232	5.02.000046	Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1
1233	5.02.000048	BLUD Provinsi yang Dibina	15
1234	5.02.000057	Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1
1235	5.02.000058	Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	1
1236	5.02.000060	Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	13
1237	5.02.000062	Standar Harga yang Disusun	1
1238	5.02.000064	Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	4
1239	5.02.000065	Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	12
1240	5.02.000066	Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1
1241	5.02.000067	Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	2
1242	5.02.000068	Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	2
1243	5.02.000069	Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	2
1244	5.02.000070	Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	12
1245	5.02.000071	Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	12
1246	5.02.000072	Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	1
1247	5.02.000073	Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	4
1248	5.02.000075	Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	2
1249	5.02.000076	Laporan Pengembangan Pajak daerah dan Kebijakan Pajak Daerah
1250	5.02.000079	Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	14
1251	5.02.000080	Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	14
1252	5.02.000083	Dokumen yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	14
1253	5.02.000086	Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	14
1254	5.02.000087	Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	12
1255	5.02.000093	DPA- SKPD yang Diverifikasi	1
1256	5.02.000153	Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah
1257	5.02.000156	Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah
1258	5.02.000160	Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah
1259	5.02.000162	Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah
1260	5.02.000163	Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah
1261	5.02.000164	Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah
1262	5.03.000001	Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	1
1263	5.03.000002	Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	2
1264	5.03.000003	Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1
1265	5.03.000004	Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	1
1266	5.03.000005	Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	1
1267	5.03.000006	Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	414
1268	5.03.000008	Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	20
1269	5.03.000010	Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	10
1270	5.03.000011	Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	12
1271	5.03.000013	Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	311
1272	5.03.000014	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	1242
1273	5.03.000015	Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	1
1274	5.03.000016	ASN yang Meningkat Kapasitasnya	80
1275	5.03.000017	Dokumen Pengelolaan Assessment Center	1
1276	5.03.000018	Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	2
1277	5.03.000025	ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	24
1278	5.03.000027	Laporan Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	1
1279	5.03.000029	Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	764
1280	5.03.000031	Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1
1281	5.03.000033	Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1
1282	5.03.000034	ASN yang Diberikan Penghargaan	90
1283	5.03.000035	ASN yang Diberikan Tanda Jasa	676
1284	5.03.000037	ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	560
1285	5.03.000038	Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	5
1286	5.03.000039	Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	44
1287	5.03.000040	Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN	2
1288	5.03.000059	ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	225
1289	5.03.000065	ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitas Sertifikasi Jabatan Fungsional ASN	24
1290	5.03.000067	Dokumen Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	1
1291	5.03.000069	ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	686
1292	5.04.000003	ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	159
1293	5.04.000005	Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, dan Pengembangan Kompetensi,	3
1294	5.04.000007	ASN Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Tersertifikasi	2853
1295	5.04.000008	Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	1
1296	5.04.000009	Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga	12
1297	5.04.000011	ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	2634
1298	5.07.000001	Laporan Hasil Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat yang Ditingkatkan	4
1299	5.07.000002	Laporan Hasil Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	4
1300	5.07.000003	Laporan Hasil Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya yang Ditingkatkan	4
1301	5.07.000004	Laporan Hasil Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	4
1302	5.07.000005	Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	4
1303	6.01.000001	Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	8
1304	6.01.000002	Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	1
1305	6.01.000003	Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	12
1306	6.01.000004	Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	1
1307	6.01.000005	Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	16
1308	6.01.000007	Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	11
1309	6.01.000009	Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	24
1310	6.01.000012	Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	4
1311	6.01.000013	Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	49
1312	6.01.000014	Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	19
1313	6.01.000015	Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	21
1314	6.01.000020	Laporan Hasil Pengawasan Desa	3
1315	8.01.000042	Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1000
1316	8.01.000043	Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	13
1317	8.01.000054	Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1000
1318	8.01.000055	Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	13
1319	8.01.000059	Orang yang Mengikuti Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	205
1320	8.01.000064	Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	280
1321	8.01.000069	Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	300
1322	8.01.000070	Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	13
1323	8.01.000071	Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	1