Data di Sinkronisasi dari SIPD pada 02-07-2024 11:59:31

Bidang Urusan

HANYA MENAMPILKAN DATA YANG TELAH TERVERIFIKASI


No Kode SSD Uraian 2022
1 1.02.000020 Data laporan kegiatan hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 1
2 1.02.000022 Dokter Gigi 491
3 1.02.000023 Dokter Spesialis Anak 86
4 1.02.000024 Dokter Spesialis Anestesi 70
5 1.02.000025 Dokter Spesialis Bedah 65
6 1.02.000026 Dokter Spesialis Jantung 16
7 1.02.000027 Dokter Spesialis kebidanan 98
8 1.02.000028 Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa 27
9 1.02.000029 Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin 19
10 1.02.000030 Dokter Spesialis Mata 30
11 1.02.000031 Dokter Spesialis Paru 53
12 1.02.000032 Dokter Spesialis Penyakit Dalam 117
13 1.02.000033 Dokter Spesialis Radiologi 25
14 1.02.000034 Dokter Spesialis THT 26
15 1.02.000035 Dokter Spesialis Urologi 3
16 1.02.000036 Dokter Umum 1380
17 1.02.000040 Dokumen distribusi alkes, obat. Vaksin, makanan, minuman serta faskes lainnya 1
18 1.02.000041 Dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus 1
19 1.02.000042 Dokumen hasil Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota 1
20 1.02.000043 Dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota 1
21 1.02.000046 Dokumen hasil pembinaan dan pengawasan SDM kesehatan 1
22 1.02.000048 Dokumen hasil pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan 1
23 1.02.000049 Dokumen hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan 1
24 1.02.000050 Dokumen hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 1
25 1.02.000051 Dokumen hasil pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) 1
26 1.02.000052 Dokumen hasil pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana 1
27 1.02.000053 Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1
28 1.02.000054 Dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji 1
29 1.02.000055 Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak 1
30 1.02.000056 Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 1
31 1.02.000057 Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1
32 1.02.000058 Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) 1
33 1.02.000059 Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya 1
34 1.02.000060 Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut 1
35 1.02.000061 Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif 1
36 1.02.000062 Dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 1
37 1.02.000063 Dokumen Hasil Pengelolaan Penelitian Kesehatan 1
38 1.02.000064 Dokumen hasil Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan 1
39 1.02.000065 Dokumen hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1
40 1.02.000066 Dokumen hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan 1
41 1.02.000067 Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga 1
42 1.02.000068 Dokumen hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) 1
43 1.02.000070 Dokumen hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat 1
44 1.02.000071 Dokumen hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan 1
45 1.02.000072 Dokumen hasil Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan 1
46 1.02.000073 Dokumen hasil Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas 1
47 1.02.000074 Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 1
48 1.02.000075 Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1
49 1.02.000076 Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit 1
50 1.02.000077 Dokumen Pendampingan Fasilitas Pelayanan Kesehatan 1
51 1.02.000079 Fasilitas Kesehatan yang terakreditasi di Kabupaten/Kota 63
52 1.02.000080 Fasilitas Pelayanan Kesehatan 5
53 1.02.000081 Fasilitas Pelayanan Kesehatan Bergerak/Gugus Pulau 1
54 1.02.000082 Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang belum ditingkatkan Tata Kelolanya 31
55 1.02.000084 Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang belumyang belum dilakukan pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) 514
56 1.02.000085 Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memiliki izin operasional 4
57 1.02.000086 Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang telah dilakukan pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) 36
58 1.02.000087 Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang telah ditingkatkan Tata Kelolanya 20
59 1.02.000098 HCU 4
60 1.02.000099 Ibu bersalin 76672
61 1.02.000100 Ibu Hamil 80323
62 1.02.000101 ICCU/ICVCU 2
63 1.02.000102 ICU 4
64 1.02.000103 Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) 22065
65 1.02.000104 Kamar andi/WC (perempuan dan laki-laki terpisah) 42
66 1.02.000105 Kegiatan Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi
67 1.02.000106 kegiatan hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, dan Peran Serta Masyarakat 1
68 1.02.000107 kegiatan hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi paya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 1
69 1.02.000108 kegiatan hasil Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 1
70 1.02.000109 Keluarga yang dikunjungi dan mendapatkan pelayanan kesehatan dasar 891834
71 1.02.000110 keluarga yang mendapatkan pelayanan dasar melalui pendekatan keluarga 891834
72 1.02.000111 Laporan hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 1
73 1.02.000112 layanan kesehatan di Daerah Terpencil, Perbatasan dan Kepulauan (DTPK): 1
74 1.02.000113 NICU 28
75 1.02.000114 obat dan vaksin yang disediakan 1
76 1.02.000115 obat. Vaksin, makanan dan minuman serta faskes lainnya yang disediakan 1
77 1.02.000116 Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) 10158
78 1.02.000117 Orang kecanduan NAPZA 181
79 1.02.000118 orang terduga menderita HIV 549
80 1.02.000119 orang terduga menderita tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan 6779
81 1.02.000122 Organisasi masyarakat bidang kesehatan 5
82 1.02.000140 Pengolahan Limbah 4
83 1.02.000141 penyalahguna NAPZA 181
84 1.02.000142 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 1
85 1.02.000162 Public Safety Center (PSC 119) 7
86 1.02.000164 Puskesmas 241
87 1.02.000166 Ruang administrasi 184
88 1.02.000172 Ruang Farmasi 52
89 1.02.000173 Ruang Gawat Darurat 50
90 1.02.000178 Ruang Kepala Puskersmas 241
91 1.02.000179 Ruang kesehatan anak dan iminisasi 195
92 1.02.000180 Ruang kesehatan gigi dan mulut 225
93 1.02.000181 Ruang kesesuhatan ibu dan KB 225
94 1.02.000182 Ruang KIE 117
95 1.02.000208 Rumah Sakit 2
96 1.02.000209 Rumah Sakit kelas B 6
97 1.02.000210 Rumah Sakit Kelas B yang memiliki izin operasional 6
98 1.02.000211 Rumah Sakit Kelas B yang telah ditingkatkan Tata Kelolanya 5
99 1.02.000212 Rumah Sakit Kelas B yang belum ditingkatkan Tata Kelolanya 1
100 1.02.000214 Rumah Sakit kelas C 28
101 1.02.000215 Rumah Sakit Kelas C dan D 45
102 1.02.000216 Rumah Sakit Kelas C dan D yang memiliki izin operasional 45
103 1.02.000217 Rumah Sakit Kelas C dan D yang telah ditingkatkan Tata Kelolanya 15
104 1.02.000218 Rumah Sakit Kelas C dan D yang belum ditingkatkan Tata Kelolanya 30
105 1.02.000220 Rumah Sakit kelas D 17
106 1.02.000226 Sprei 1
107 1.02.000227 Telemedicine 1
108 1.02.000228 Tempat tidur rumah sakit 6166
109 1.02.000229 Tenaga Apotek 1714
110 1.02.000230 Tenaga gizi 960
111 1.02.000231 Tenaga Kebidanan 5553
112 1.02.000233 Tenaga Keperawatan 9382
113 1.02.000235 Tenaga Kesehatan Lainnya 181
114 1.02.000237 Tenaga Kesehatan Lingkungan 598
115 1.02.000238 Tenaga Kesehatan Masyarakat 858
116 1.02.000240 Tenaga Keteknisan Medis 1008
117 1.02.000241 Tenaga keterapian fisik 146
118 1.02.000242 Tenaga Teknik Biomedika 1640
119 1.02.000244 Usaha Kecil Obat Tradisional 6
120 1.02.000246 Usaha Kecil Obat Tradisional Yang Memiliki Izin 6
121 1.02.000257 Parkir kendaraan roda 2 dan 4 serta garasi untuk ambulan dan Puskesmas Keliling 192
122 1.02.000258 Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang 29
123 1.02.000260 Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang Yang Memiliki Izin 29
124 1.02.000262 Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan 1
125 1.02.000263 Penderita Diabetes Melitus 71648
126 1.02.000264 Penderita Hipertensi 481955
127 1.02.000265 penduduk mendapatkan Jaminan Kesehatan Masyarakat 20369
128 1.02.000267 Penduduk terdampak dan beresiko pada kondisi KLB 4122580
129 1.02.000268 Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan akibat bencana dan/atau berPotensi bencana 4122580
130 1.02.000270 Penduduk Usia Lanjut 474290
131 1.02.000271 Penduduk Usia Produktif 2952640
132 1.03.000009 Bangunan dan Lingkungan Kawasan Strategis 13
133 1.03.000022 Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Provinsi 21
134 1.03.000034 Berita Acara dengan provinsi yang berbatasan (*apabila berbatasan dengan provinsi lain) 1
135 1.03.000129 Dokumen Pengelolaan Hidrologi WS Kewenangan Provinsi 1
136 1.03.000131 Dokumen Pengelolaan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi 1
137 1.03.000199 Kabupaten/Kota 13
138 1.03.000200 Kabupaten/Kota yang melaksanakan Kerja sama Pengelolaan Air Limbah Domestik 13
139 1.03.000201 Kabupaten/Kota yang melaksanakan Kerja sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) 5
140 1.03.000202 Kabupaten/Kota yang melaksanakan Kerja sama Persampahan 5
141 1.03.000222 Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kehutanan terkaiat Penetapan Kawasan Hutan 4
142 1.03.000232 Lembaga Komisi Irigasi Kewenangan Provinsi 1
143 1.03.000252 Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang
144 1.03.000254 Penduduk terdampak dan beresiko pada kondisi KLB
145 1.03.000255 Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan akibat bencana dan/atau berPotensi bencana
146 1.03.000261 Pelaksanaan Rapat Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota 1
147 1.03.000344 Surat Permohonan Evaluasi Ranperda RTRW Kabupaten/Kota dari Bupati/Walikota dann surat permohonan fasilitasi RRTR Kabupaten/Kota dari Bupati/Walikota 1
148 1.03.000418 Jumlah Daerah Irigasi 6
149 1.03.000442 Jumlah Dokumen Kajian kelayakan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Regional 1
150 1.03.000443 Jumlah Dokumen Kajian Kelayakan Sistem Pengelolaan Persampahan 1
151 1.03.000485 Jumlah dokumen roadmap sanitasi Provinsi 1
152 1.03.000493 Jumlah Dokumen Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli 1
153 1.03.000506 Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi 2
154 1.03.000507 Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi 9
155 1.03.000518 Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota 283
156 1.03.000527 Jumlah Pengelola SIPJAKI 42
157 1.03.000529 Jumlah Penyelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli 5
158 1.03.000531 Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi 2
159 1.03.000569 Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli 892
160 1.03.000604 Panjang Jalan Kewenangan Provinsi 756,12
161 1.04.000004 Backlog Kepemilikan Rumah 229503
162 1.04.000010 Calon Penerima Rumah Bagi Korban Bencana Provinsi yang Berkomitmen menerima bantuan 136
163 1.04.000019 Calon Penerima Rumah Dalam Bentuk Rehabilitasi Bagi Korban Bencana Provinsi 136
164 1.04.000041 Dokumen Serah Terima Rumah Kepada Korban Bencana Provinsi 136
165 1.04.000062 Lahan Potensial Milik Pemerintah Provinsi Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan 5
166 1.04.000064 Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman 1
167 1.04.000073 Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh dan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha 1
168 1.04.000075 Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha 1
169 1.04.000076 Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman 1
170 1.04.000084 Laporan Pelaksanaan Pembagian Rumah Bagi Korban Bencana Provinsi berdasarkan Jenis Layanan 1
171 1.04.000109 Laporan proses penyediaan PSU permukiman 20
172 1.04.000112 Lokasi Permukiman yang disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Permukiman 18
173 1.04.000128 Luas Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diremajakan/Dipugar 30
174 1.04.000147 Peserta Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Provinsi 50
175 1.04.000152 Rencana Penyediaan PSU Permukiman 6
176 1.04.000169 Rumah Korban Bencana Provinsi Kejadian Sebelumnya 3100
177 1.04.000170 Rumah Korban Bencana Provinsi Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani 3236
178 1.04.000171 Rumah Korban Bencana Provinsi Kejadian Sebelumnya yang Sudah Tertangani 4047
179 1.04.000172 Rumah Korban Bencana Provinsi yang Terehabilitasi 4077
180 1.04.000185 Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diperbaiki 120
181 1.04.000192 Rumah yang menerima manfaat penyediaan PSU permukiman 1430
182 1.04.000205 Sistem dan Kapasitas Pelayanan PSU Permukiman 6
183 1.04.000284 Jumlah Rumah yang Terdampak Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha 1575
184 1.04.000294 Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman 1
185 1.04.000295 Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Perumahan 1
186 1.04.000317 Peserta Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan 50
187 1.05.000002 Aparatur Kebakaran yang Mengikuti Bimbingan Teknis Penanggulangan Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota 30
188 1.05.000003 Aparatur Kebakaran yang Mengikuti Bimbingan Teknis Pencegahan Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota 30
189 1.05.000004 Aparatur Kebakaran yang Mengikuti Bimbingan Teknis Penyelamatan Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota) 30
190 1.05.000005 Aparatur Kebakaran yang Mengikuti Bimbingan Teknis Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota 30
191 1.05.000010 Aparatur Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Memperoleh Pelatihan Mitigasi Bencana 100
192 1.05.000011 Aparatur Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Memperoleh Pelatihan Pencegahan Bencana 100
193 1.05.000012 Data Kebencanaan 1
194 1.05.000019 Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi 1
195 1.05.000020 Dokumen Periodik Penyelenggaraan Standarisasi Sarana dan Prasarana Alat Pelindung Diri secara Berkala, Sah dan Legal 1
196 1.05.000021 Dokumen Periodik Penyelenggaraan Standarisasi Sarana dan Prasarana Penanggulangan Kebakaran secara Berkala, Sah dan Legal 1
197 1.05.000022 Dokumen Periodik Penyelenggaraan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan secara Berkala, Sah dan Legal 1
198 1.05.000024 Dokumen Hasil Pelaksanaan Informasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Penanggulangan Kebakaran 1
199 1.05.000025 Dokumen Hasil Pelaksanaan Informasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencegahan Kebakaran 1
200 1.05.000026 Dokumen Hasil Pelaksanaan Informasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran 1
201 1.05.000027 Dokumen Hasil Pelaksanaan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Penanggulangan Kebakaran 1
202 1.05.000028 Dokumen Hasil Pelaksanaan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencegahan Kebakaran 1
203 1.05.000029 Dokumen Hasil Pelaksanaan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran 1
204 1.05.000037 Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan 1
205 1.05.000039 Dokumen Hasil Pelaksanaan Komunikasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Penanggulangan Kebakaran 1
206 1.05.000040 Dokumen Hasil Pelaksanaan Komunikasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencegahan Kebakaran 1
207 1.05.000041 Dokumen Hasil Pelaksanaan Komunikasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran 1
208 1.05.000043 Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyelenggaraan Koordinasi Antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran 1
209 1.05.000044 Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyelenggaraan Kerja Sama Antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran 1
210 1.05.000045 Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyelenggaraan Kerja Sama Antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran 1
211 1.05.000046 Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyelenggaraan Kerja Sama Antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan Kebakaran dan Non Kebakaran 1
212 1.05.000047 Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyelenggaraan Koordinasi Antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Penyelamatan Non Kebakaran dan Non Kebakaran 1
213 1.05.000048 Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyelenggaraan Koordinasi Antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan Kebakaran dan Non Kebakaran 1
214 1.05.000049 Dokumen Hasil Pelaksanaan Sosialisasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Penanggulangan Kebakaran 1
215 1.05.000050 Dokumen Hasil Pelaksanaan Sosialisasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencegahan Kebakaran 1
216 1.05.000051 Dokumen Hasil Pelaksanaan Sosialisasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran 1
217 1.05.000055 Dokumen Hasil Pengendalian Operasi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 1
218 1.05.000057 Dokumen Hasil Pengendalian Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 1
219 1.05.000061 Dokumen Informasi Daerah (Kabupaten/Kota) Peta Rawan Kebakaran yang Sah dan Legal 1
220 1.05.000062 Dokumen Informasi Daerah (Kabupaten/Kota) Rawan Kebakaran yang Sah dan Legal 1
221 1.05.000069 Dokumen Pemberkasan Administrasi Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda 1
222 1.05.000072 Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) yang Disusun 1
223 1.05.000079 Dokumen Rencana Kontijensi 3
224 1.05.000084 Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) yang Disusun 1
225 1.05.000085 Dokumen secara Periodik Penyelenggaraan Standarisasi Sarana dan Prasarana Evakuasi secara Berkala, Sah dan Legal 1
226 1.05.000086 Dokumen secara Periodik Penyelenggaraan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan secara Berkala, Sah dan Legal 1
227 1.05.000087 Dokumen secara Periodik Penyelenggaraan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan secara Berkala, Sah dan Legal 1
228 1.05.000095 Dokumen yang Memuat Data Dampak Kebakaran yang terintegrasi dan Valid 1
229 1.05.000096 Dokumen yang Memuat Data Kejadian Kebakaran yang terintegrasi dan Valid 1
230 1.05.000097 Dokumen yang Memuat Data Penyelamatan yang terintegrasi dan Valid 1
231 1.05.000107 Informasi Kebencanaan 1
232 1.05.000109 Kabupaten/Kota yang Memiliki Sistem Komunikasi dan Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) 13
233 1.05.000130 Laporan Hasil Pembinaan Penyelenggaraan Penanggulangan Kebakaran 1
234 1.05.000131 Laporan Hasil Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan Kebakaran 1
235 1.05.000132 Laporan Hasil Pembinaan Penyelenggaraan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran 1
236 1.05.000168 Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah Sesuai SOP 1
237 1.05.000169 Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Gubernur Sesuai SOP 2
238 1.05.000170 Laporan Hasil Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah 6
239 1.05.000171 Laporan Hasil Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Gubernur 12
240 1.05.000179 Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda 1
241 1.05.000180 Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Penegakan Perda 1
242 1.05.000185 Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah 2
243 1.05.000186 Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Gubernur 1
244 1.05.000192 Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota 1
245 1.05.000198 Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi 1
246 1.05.000199 Laporan Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Kebakaran 1
247 1.05.000200 Laporan Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Pencegahan Kebakaran 1
248 1.05.000201 Laporan Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran 1
249 1.05.000206 Laporan Pelaksanaan Evakuasi Korban Bencana 1
250 1.05.000207 Laporan Pelaksanaan Gladi Kesiapsiagaan untuk Bencana Prioritas Provinsi 1
251 1.05.000209 Laporan Pelaksanaan Pencarian Korban Bencana 1
252 1.05.000210 Laporan Pelaksanaan Pertolongan Korban Bencana 1
253 1.05.000211 Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit 1
254 1.05.000212 Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana 2
255 1.05.000217 Orang yang Tersedia untuk Melaksanakan Sosialisasi KIE Rawan Bencana (Per Jenis Bencana) Lintas Kabupaten/Kota 11
256 1.05.000218 Peralatan Pelindung Diri Terhadap Bencana 80
257 1.05.000222 Personil TRC Tingkat Provinsi yang Dikembangkan Kapasitas Manajerialnya Dalam Melaksanakan Penanganan Awal Darurat Bencana 100
258 1.05.000223 Personil TRC Tingkat Provinsi yang Dikembangkan Kapasitas Teknis Dalam Melaksanakan Penanganan Awal Darurat Bencana 100
259 1.05.000226 Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah 3
260 1.05.000234 Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Alat Pelindung diri sesuai Standar Teknis Terkait 120
261 1.05.000235 Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Penanggulangan Kebakaran sesuai Standar Teknis Terkait 64
262 1.05.000238 Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencegahan sesuai Standar Teknis Terkait 36
263 1.05.000263 Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Provinsi 1
264 1.06.000002 Alat bantu yang diterima lanjut usia telantar di dalam panti 32
265 1.06.000003 Alat bantu yang diterima penyandang disabilitas terlantar di dalam panti 42
266 1.06.000004 Anak telantar yang mendapat fasilitas pembuatan Kartu Identitas 30
267 1.06.000005 Anak telantar yang mendapat fasilitas pembuatan Akta Kelahiran 4
268 1.06.000006 Anak telantar yang mendapat fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependudukan 30
269 1.06.000010 Anak telantar yang mendapatkan akses ke Layanan Kesehatan Dasar 105
270 1.06.000011 Anak telantar yang mendapatkan akses ke Layanan Pendidikan 105
271 1.06.000012 Anak telantar yang mendapatkan layanan pengasuhan di dalam panti 321
272 1.06.000013 Anak telantar yang mendapatkan pelayanan penelusuran Keluarga 237
273 1.06.000014 Anak telantar yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga 237
274 1.06.000015 Anak telantar yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti 321
275 1.06.000016 Anak telantar yang mendapatkan Pengasuhan Keluarga Pengganti 7
276 1.06.000017 Anak telantar yang mendapatkan permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal di dalam panti 321
277 1.06.000019 Anak telantar yang menerima kebutuhan sandang di dalam panti 321
278 1.06.000026 Anak yang mendapatkan orang tua asuh/orang tua angkat 7
279 1.06.000027 Anak yang mendapatkan orang tua tunggal 7
280 1.06.000030 Bangunan dan sarana prasarana panti sosial gelandangan dan pengemis 26
281 1.06.000032 Gelandangan dan pengemis yang mendapatkan akses ke Layanan Kesehatan Dasar 137
282 1.06.000033 Gelandangan dan pengemis yang mendapatkan akses ke Layanan Pendidikan 69
283 1.06.000045 Gelandangan dan pengemis yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti 137
284 1.06.000046 Gelandangan dan pengemis yang mendapatkan permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal di dalam panti 137
285 1.06.000048 Gelandangan dan pengemis yang menerima kebutuhan sandang di dalam panti 137
286 1.06.000050 Gelandangan dan pengemis/keluarga yang dipulangkan ke daerah asal 137
287 1.06.000051 Instruktur yang memberikan Bimbingan Ketrampilan Dasar 117
288 1.06.000056 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga 99.080
289 1.06.000057 Keluarga pengganti yang mampu memberikan pengasuhan, perawatan dan pendampingan berdasarkan asesmen Pekerja Sosial Profesional 7
290 1.06.000058 Keluarga yang mendapatkan pengentasan fakir miskin 99.080
291 1.06.000060 Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar 68
292 1.06.000061 Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas 50
293 1.06.000062 Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti 6
294 1.06.000063 Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti 38
295 1.06.000064 Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA 15
296 1.06.000066 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang 6
297 1.06.000068 Korban bencana yang mendapat fasilitas tempat penampungan pengungsi 382
298 1.06.000069 Korban bencana yang mendapatkan Kebutuhan sandang pada masa tanggap darurat (pengungsian) dan pasca bencana 382
299 1.06.000070 Korban bencana yang mendapatkan layanan dukungan Psikososial 382
300 1.06.000071 Korban bencana yang mendapatkan penanganan khusus bagi Kelompok rentan 382
301 1.06.000072 Korban bencana yang mendapatkan permakanan dalam masa tanggap darurat 382
302 1.06.000073 lanjut usia telantar yang mendapat fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Lanjut Usia Terlantar 31
303 1.06.000076 lanjut usia telantar yang mendapat permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal di dalam panti 180
304 1.06.000077 lanjut usia telantar yang mendapatkan akses ke Layanan Kesehatan Dasar 26
305 1.06.000078 lanjut usia telantar yang mendapatkan pelayanan penelusuran Keluarga 26
306 1.06.000079 lanjut usia telantar yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga 10
307 1.06.000080 lanjut usia telantar yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti 180
308 1.06.000082 lanjut usia telantar yang menerima kebutuhan sandang di dalam panti 180
309 1.06.000090 Lembaga Kesejahteraan Sosial 135
310 1.06.000092 Makam pahlawan 6
311 1.06.000095 Orang mendapatkan bantuan pengembangan ekonomi masyarakat 39
312 1.06.000096 Pekerja Profesional/tenaga kesejahteraan sosial yang memberikan bimbingan aktivitas hidup sehari-hari 26
313 1.06.000097 Pekerja Profesional/tenaga kesejahteraan sosial yang memberikan bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial 26
314 1.06.000099 Pekerja Sosial Masyarakat 1135
315 1.06.000100 Pekerja sosial Profesional yang memberikan bimbingan aktivitas hidup sehari-hari 39
316 1.06.000101 Pekerja sosial Profesional yang memberikan bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial 39
317 1.06.000103 Pelaksanaan Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional 6
318 1.06.000104 Pemeliharaan bangunan dan sarana prasarana panti sosial anak terlantar 45
319 1.06.000105 Pemeliharaan bangunan dan sarana prasarana panti sosial gelandangan dan pengemis 63
320 1.06.000106 Pemeliharaan bangunan dan sarana prasarana panti sosial lanjut usia telantar 46
321 1.06.000107 Pemeliharaan bangunan dan sarana prasarana panti sosial penyandang disabilitas terlantar 26
322 1.06.000108 Pemeliharaan bangunan dan sarana prasarana Panti Sosial PPenyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS 57
323 1.06.000109 Pemulasaraan 39
324 1.06.000120 Penyandang disabilitas terlantar yang mendapatkan akses ke Layanan Kesehatan Dasar 84
325 1.06.000121 Penyandang disabilitas terlantar yang mendapatkan akses ke Layanan Pendidikan 84
326 1.06.000123 Penyandang disabilitas terlantar yang mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga 19
327 1.06.000124 Penyandang disabilitas terlantar yang mendapatkan Pelayanan reunifikasi keluarga 6
328 1.06.000125 Penyandang disabilitas terlantar yang mendapatkan Pemenuhan kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti 84
329 1.06.000126 Penyandang disabilitas terlantar yang mendapatkan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal di dalam panti 84
330 1.06.000127 Penyandang disabilitas terlantar yang menerima kebutuhan sandang di dalam panti 84
331 1.06.000140 Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS yang dipulangkan ke daerah asal 12
332 1.06.000150 Sarana dan prasarana di Taman Makam Pahlawan yang di rehabilitasi 6
333 1.06.000151 Sarana prasarana perkantoran yang dimiliki panti sosial anak terlantar 125
334 1.06.000152 Sarana prasarana perkantoran yang dimiliki panti sosial gelandangan dan pengemis 63
335 1.06.000153 Sarana prasarana perkantoran yang dimiliki panti sosial lanjut usia telantar 77
336 1.06.000154 Sarana prasarana perkantoran yang dimiliki panti sosial penyandang disabilitas terlantar 68
337 1.06.000156 Standar sarana prasarana panti sosial anak terlantar 2
338 1.06.000157 Standar sarana prasarana panti sosial gelandangan dan pengemis 5
339 1.06.000158 Standar sarana prasarana panti sosial lanjut usia telantar 22
340 1.06.000159 Standar sarana prasarana panti sosial penyandang disabilitas terlantar 28
341 1.06.000161 Tempat penampungan pengungsi yang tersedia 21
342 1.06.000162 Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan 153
343 1.06.000163 Tenaga Kesejahteraan Sosial yang memiliki keahlian pengasuhan anak 21
344 1.06.000164 Tenaga pelayanan panti sosial anak terlantar 92
345 1.06.000165 Tenaga pelayanan panti sosial gelandangan dan pengemis 55
346 1.06.000166 Tenaga pelayanan panti sosial lanjut usia telantar 92
347 1.06.000167 Tenaga pelayanan panti sosial penyandang disabilitas terlantar 113
348 2.07.000001 Angkatan Kerja (AK) 2.196.250
349 2.07.000002 Asosiasi pengusaha dan SP/SB (WLKP Online) yang diverifikasi 115
350 2.07.000005 CPMI/PMI 80
351 2.07.000009 Data Perusahaan yang mendapatkan layanan uji K3 75
352 2.07.000010 Data perusahaan yang menerapkan norma ketenagakerjaan 10132
353 2.07.000018 Instruktur pemerintah 74
354 2.07.000019 Instruktur swasta 15
355 2.07.000024 Kapasitas terpasang pemerintah 564
356 2.07.000032 Lembaga Bipartit 362
357 2.07.000035 Lembaga pelatihan pemerintah yang terakreditasi 3
358 2.07.000036 Lembaga pelatihan swasta yang terakreditasi 35
359 2.07.000038 LKS Tripartit 5
360 2.07.000046 Lulusan pelatihan pemerintah 1633
361 2.07.000047 Lulusan pelatihan swasta 5095
362 2.07.000048 Mediator 18
363 2.07.000049 Nama Program Pelatihan 47
364 2.07.000056 Pencari Kerja 18399
365 2.07.000057 Pencari kerja ditempatkan 5990
366 2.07.000058 Pencari kerja terdaftar 18399
367 2.07.000066 Penduduk Usia Kerja (PUK) 3.251.336
368 2.07.000069 Pengawas ketenagakerjaan 36
369 2.07.000072 Penyelesaian kasus hubungan industrial melalui Perjanjian Bersama 134
370 2.07.000074 Peraturan Perusahaan (WLKP Online) 1202
371 2.07.000077 Perjanjian Kerja Bersama (WLKP Online) 455
372 2.07.000078 Perkara Perselisihan yang terselesaikan 134
373 2.07.000083 Perusahaan dengan tenaga kerja minimal 50 orang 1049
374 2.07.000086 Perusahaan mikro,kecil,menengah,dan besar 472.125
375 2.07.000087 Perusahaan peserta jamsostek aktif 9555
376 2.07.000088 Perusahaan yang melapor ketenagakerjaan 10231
377 2.07.000090 Perusahaan yang sudah menerapkan Norma K3 228
378 2.07.000091 Perusahaan yang sudah menerapkan SMK3 228
379 2.07.000092 Perusahaan yang wajib menerapkan Norma K3 1231
380 2.07.000093 Perusahaan yang wajib menerapkan SMK3* 335
381 2.07.000094 Perush. yang diaudit SMK3 228
382 2.07.000097 PMI yang di tempatkan 30
383 2.07.000100 Produktivitas Tenaga Kerja 68.03
384 2.07.000102 Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota 7
385 2.07.000110 Tenaga kerja peserta jamsostek aktif 446015
386 2.07.000114 Tenaga Kerja yang tercipta dari adanya perluasan kesempatan kerja 5
387 2.07.000120 Upah Minimum Kabupaten/Kota 1
388 2.07.000121 Upah Minimum Provinsi 1
389 2.08.000004 Anak yang mendapatkan layanan peningkatan kualitas hidup Anak kewenangan provinsi 52
390 2.08.000007 Dokumen Data Gender dan Anak Provinsi yang tersedia 1
391 2.08.000010 Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi 13
392 2.08.000014 Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi 1
393 2.08.000016 DokumenKomunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi 3
394 2.08.000022 Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi 5
395 2.08.000027 Layanan Komprehensif bagi keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang wilayah kerjanya lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 1
396 2.08.000030 Layanan tindak lanjut pengaduan yang memerlukan koordinasi dan sinkronisasi bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan Provinsi 85
397 2.08.000033 Lembaga penyedia Layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Provinsi yang mendapat advokasi dan pendampingan 4
398 2.08.000035 Lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi yang mendapat advokasi dan pendampingan 14
399 2.08.000037 Organisasi masyarakat yang mengikuti advokasi dan pendampingan kebijakan peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi Kewenangan Provinsi kepada Organisasi masyarakat di Kabuputaen/Kota 13
400 2.08.000046 Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota 17
401 2.08.000050 Perangkat Daerah yang mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan PelaksanaanPengarustamaan Gender (PUG) termasukPerencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Provinsi 52
402 2.08.000052 Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus kewenangan provinsi yang mendapatkan pemenuhan Kebutuhan Spesifik 100
403 2.08.000053 Perempuan korban kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan layanan Pengaduan masyarakat 85
404 2.08.000060 SDM penyedia layanan Peningkatan Kualitas Keluarga kewenangan provinsi yang mendapat peningkatan kapasitas 6
405 2.09.000001 Advokasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) 1
406 2.09.000003 Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi 1
407 2.09.000005 Cadangan Pangan yang disalurkan pada daerah rawan pangan yang Mencakup lebih dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 22,684
408 2.09.000009 Edukasi dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) 1
409 2.09.000011 Eksisting Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi 667,115
410 2.09.000018 Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya yang Disediakan 1
411 2.09.000022 Kebutuhan Cadangan Pangan Provinsi 385,872
412 2.09.000026 Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi yang dibina 1
413 2.09.000028 Kelompok masyarakat yang memperoleh Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) 1
414 2.09.000032 koodinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan provinsi 1
415 2.09.000038 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) 1
416 2.09.000040 Koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok, pasokan dan harga pangan 1
417 2.09.000042 Koordinasi dan sinkronisasi pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi 1
418 2.09.000044 Koordinasi dan sinkronisasi pengendalian Cadangan Pangan Provinsi 1
419 2.09.000047 pangan lainnya yang terdistribusi 1
420 2.09.000052 Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi 303
421 2.09.000054 Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi 1
422 2.09.000055 Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan 2
423 2.09.000057 Promosi Penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal 1
424 2.09.000059 Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 16
425 2.09.000061 Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota. 1
426 2.09.000064 Sarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan 2
427 2.09.000066 Sertifikat Kemanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 16
428 2.09.000070 Usaha pangan lokal 1
429 2.09.000071 Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan 1
430 2.09.000073 Data Aspek Keterjangkauan Pangan 1
431 2.09.000074 Data Aspek Ketersediaan Pangan 1
432 2.09.000075 Data Aspek Pemanfaatan Pangan 1
433 2.09.000076 Data daerah rentan rawan pangan 1
434 2.09.000077 Data direktori konsumsi pangan 1
435 2.09.000079 Data Jumlah Penduduk 1
436 2.09.000081 Data Konsumsi Pangan 1
437 2.09.000085 Hasil Analisis Kewaspadaan Pamngan dan Gizi 1
438 2.09.000086 Informasi Harga Pangan di tingkat Konsumen berkala 1
439 2.09.000087 Informasi Harga Pangan di tingkat Produsen berkala 1
440 2.09.000089 Jenis dan akumulatif Jumlah sarana Pengujian Keamanan dan Mutu Pangan Segar 10
441 2.09.000090 Jenis dan akumulatif Jumlah sarana Pengujian Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan 20
442 2.09.000091 Jenis promosi penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal 1
443 2.09.000092 Jumlah Advokasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) 1
444 2.09.000093 Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang terpelihara 94,26
445 2.09.000094 Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi yang terpelihara 667,115
446 2.09.000096 Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga 1
447 2.09.000097 Jumlah dokumen pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi sosialisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan 1
448 2.09.000098 Jumlah dokumen pelaksanaan koordinasi, dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan 1
449 2.09.000102 Jumlah dokumen penerapan SOP kelembagaan yang disusun
450 2.09.000104 Jumlah Edukasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) 1
451 2.09.000107 Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya yang Disediakan 1
452 2.09.000108 Jumlah izin edar PSAT PD per tahun 1
453 2.09.000110 Jumlah izin edar PSAT PDUK per tahun 24
454 2.09.000112 Jumlah izin sertifikat penanganan pangan yang baik pangan segar asal tumbuhan (SPPB PSAT) per tahun 2
455 2.09.000113 Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan yang Eksisting 1
456 2.09.000115 Jumlah koordinasi dan sinkronisasi informasi stok, pasokan dan harga pangan secara berkala 1
457 2.09.000116 Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) 1
458 2.09.000117 Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka penyediaan infrastruktur logistik 1
459 2.09.000119 Jumlah pelaksanaan Gerakan Pangan Murah/Bazar Pangan Murah atau Operasi Pasar 1
460 2.09.000120 Jumlah pelaku usaha pangan lokal 91
461 2.09.000122 Jumlah pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi 303
462 2.09.000123 Jumlah pengadaan, pengelolaan dan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi 1
463 2.09.000125 Jumlah penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi 22,684
464 2.09.000126 Jumlah promosi penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal 4
465 2.09.000127 Jumlah sertifikat keamanan dan mutu pangan per tahun 14
466 2.09.000130 Pengembangan usaha pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 3
467 2.09.000131 Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi syarat keamanan pangan 91,18
468 2.09.000132 Peta situasi kewaspadaan pangan dan gizi 1
469 2.09.000133 Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang diterbitkan 1
470 2.09.000138 Jumlah Pangan Pokok yang Terdistribusi 1
471 2.09.000139 Jumlah Pangan Lainnya yang Terdistribusi 1
472 2.09.000142 Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal 1
473 2.09.000143 Data harga minimum pangan pokok lokal 1
474 2.11.000003 Daerah yang melakukan kerjasama penanganan sampah di TPA/TPST Regional 5
475 2.11.000015 Data keanekaragaman hayati di wilayah provinsi 1
476 2.11.000017 Data pengelolaan limbah B3 dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan kewenangan pemerintah di wilayah provinsi 1
477 2.11.000021 Data pengujian parameter kualitas lingkungan 1898
478 2.11.000025 Dokumen & Data inventarisasi Lingkungan Hidup 1
479 2.11.000027 Dokumen amdal yang telah di terbitkan oleh provinsi s.d. n-1 1
480 2.11.000034 Dokumen kebijakan dan strategi pengelolaan sampah kabupaten/kota yang direview 13
481 2.11.000040 Dokumen Pelaporan Pelaksanaan RPPLH Provinsi 1
482 2.11.000047 Hasil Pengaduan masyarakat terhadap PPLH Provinsi yang ditindaklanjuti/ditangani 15
483 2.11.000053 Izin Usaha dan/ atau Kegiatan yang Izin lingkungannya diterbitkan Pemprov 4
484 2.11.000054 Izin Usaha dan/ atau Kegiatan yang Izin lingkungannya diterbitkan Pemprov yang dilakukan pengawasan 113
485 2.11.000055 Izin PPLH lainnya yang telah diterbitkan provinsi s.d. n-1 4
486 2.11.000057 Izin Usaha dan/ atau Kegiatan yang persetujuan lingkungannya diterbitkan Pemprov 4
487 2.11.000061 Kapasitas pengoperasional TPA/TPST Regional 275
488 2.11.000062 Kebijakan/data informasi terkait RPPLH
489 2.11.000064 Kebun Raya yang dikelola lingkup kewenangan provinsi 1
490 2.11.000065 Kebutuhan sarana dan prasarana penanganan sampah di TPA/TPST Regional 1
491 2.11.000077 Kontribusi pembiayaan dari kerjasama penanganan sampah di TPA/TPST Regional 6500/ton
492 2.11.000085 Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK, penurunan emisi/pprk/Perubahan Iklim yang menjadi kewenangan Provinsi 1
493 2.11.000088 Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan 1
494 2.11.000089 Laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyediaan sarana dan prasarana penanganan sampah di TPA TPST Regional 1
495 2.11.000101 Laporan hasil Penyelengaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi 1
496 2.11.000103 Laporan kegiatan inventarisasi GRK, penurunan emisi/pprk/Perubahan Iklim yang menjadi kewenangan Provinsi di 5 sektor 1
497 2.11.000115 Lokasi Proklim yang dibina oleh Provinsi 148
498 2.11.000119 Luasan RTH yang dikelola lingkup kewenangan provinsi 113636,274
499 2.11.000134 Pengaduan masyarakat terhadap PPLH Provinsi yang masuk 15
500 2.11.000138 Permohonan Persetujuan/izin Pengumpulan limbah B3 lintas kabupaten/kota dalam satu Provinsi yang dilaksanakan melalui sistem Pelayanan Perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang sedang diProses 1
501 2.11.000145 Persetujuan/izin Pengumpulan limbah B3 lintas kabupaten/kota dalam satu Provinsi yang dilaksanakan melalui sistem Pelayanan Perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diterbitkan 2
502 2.11.000154 RTH yang dikelola lingkup kewenangan provinsi 3
503 2.11.000157 Sarana dan prasarana penanganan sampah di TPA/TPST Regional eksisting 13
504 2.11.000166 TPA/TPST Regional yang beroperasi 1
505 2.11.000169 Volume residu sampah yang dilakukan pemrosesan akhir TPA/TPST Regional 60
506 2.11.000170 Volume sampah dari kerjasama penanganan sampah 275
507 2.11.000171 Volume timbulan sampah regional 200
508 2.11.000178 Volume timbulan sampah yang masuk ke TPA/TPST Regional 200
509 2.11.000184 Jumlah data pengujian parameter kualitas lingkungan 1898
510 2.11.000185 Jumlah Dokumen dan Data inventarisasi Lingkungan Hidup 1
511 2.11.000190 Jumlah dokumen kebijakan dan strategi pengelolaan sampah kabupaten/kota yang direview 13
512 2.11.000194 Jumlah Hasil Pengaduan masyarakat terhadap PPLH Provinsi yang ditindaklanjuti/ditangani 15
513 2.11.000196 Jumlah izin Usaha dan/ atau Kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan Pemprov yang dilakukan pengawasan 113
514 2.11.000199 Jumlah izin Usaha dan/atau Kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan Pemprov 4
515 2.11.000203 Jumlah izin Usaha dan/atau Kegiatan yang persetujuan lingkungannya diterbitkan Pemprov 4
516 2.11.000210 Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar dengan dampak lintas kabupaten/kota 10
517 2.11.000217 Jumlah KLHS yang disusun untuk dilakukan pemantauan dan evaluasi 6
518 2.11.000227 Jumlah Laporan hasil Koordinasi dan Sinkronisasi restorasi 12
519 2.11.000229 Jumlah Laporan hasil koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota 12
520 2.11.000243 Jumlah lokasi Pelaksanaan rehabilitasi 1
521 2.11.000246 Jumlah orang yang dilakukan peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM bidang Lingkungan Hidup 8
522 2.11.000249 Jumlah pengaduan masyarakat terhadap PPLH Provinsi yang masuk 15
523 2.11.000253 Jumlah PPLHD eksisting yang dilakukan pelatihan peningkatan kapasitas 6
524 2.11.000268 Jumlah titik pantau (uji kualitas air, udara, dan laut) 101
525 2.11.000270 Laporan KLHS kabupaten/kota yang disusun 6
526 2.11.000274 Luas area yang dilakukan rehabilitasi lintas kabupaten/kota yang menjadi kewenangan provinsi 3,5
527 2.11.000279 Nilai IKA, IKU, IKTL, IKAL, IKLH (n-1) 71,97
528 2.11.000282 Tersusunnya dokumen IKPLHD 1
529 2.11.000283 Tersusunnya dokumen SLHD 1
530 2.12.000007 Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 1
531 2.12.000013 Dokumen hasil komunikasi, informasi, dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat. 1
532 2.12.000015 Dokumen Hasil Koordinasi Berkala Antar lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi 1
533 2.12.000016 Dokumen Hasil Koordinasi Berkala Antar lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pencatatan Sipil 1
534 2.12.000019 Dokumen hasil pemanfaatan data kependudukan 7
535 2.12.000029 Dokumen Hasil Penyusunan Tata Cara Pengelolaan Data Kependudukan yang Bersifat Data Perseorangan, Data Agregat dan Data Pribadi di Provinsi dan Kabupaten/Kota 1
536 2.12.000045 Dokumen penyusunan profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan Serta Kebutuhan Lain 1
537 2.12.000048 Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pencatatan Sipil yang disusun 3
538 2.12.000049 Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pendaftaran Penduduk yang disusun 1
539 2.12.000054 Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan tekait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 2
540 2.12.000055 Laporan hasil bimbingan teknis terkait Pendaftaran Penduduk 1
541 2.12.000058 Laporan hasil fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan 1
542 2.12.000059 Laporan hasil fasilitasi pelayanan bidang pencatatan sipil di Kabupaten/Kota 1
543 2.12.000075 Laporan hasil pembinaan dan pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk 1
544 2.12.000080 Laporan hasil sosialisasi Pendaftaran Penduduk 1
545 2.12.000082 Laporan hasil sosialisasi penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan 1
546 2.12.000083 Laporan Hasil Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil 2
547 2.12.000084 Laporan pembinaan dan pengawasan terkait pencatatan sipil 3
548 2.12.000093 Sumber Daya Manusia yang mengikuti Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan 52
549 2.13.000005 Bantuan Pendanaan dalam bentuk ADD yang bersumber dari APBD Kabupaten/Kota 1
550 2.13.000008 Buku Register Desa 1872
551 2.13.000009 BUM Desa di Kabupaten/Kota 1
552 2.13.000015 Dokumen hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 1
553 2.13.000028 Kapasitas SDM aparatur desa 167
554 2.13.000029 Kekayaan desa berupa harta bergerak dan tidak bergerak 33
555 2.13.000030 Laporan asil fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga 30
556 2.13.000033 Laporan Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) Nasional 1
557 2.13.000040 Laporan pelaksanaan Gelar Teknologi Tepat Guna Nasional 1
558 2.13.000057 Partisipasi masyarakat Desa 1872
559 2.13.000058 Partisipasi masyarakat Desa pengawasan dan evaluasi secara partisipatif oleh Badan Permusyawaratan Desa, 52
560 2.13.000061 Pendapatan asli Desa, alokasi dana desa 1
561 2.13.000062 Pengembangan Teknologi Tepat Guna 1
562 2.13.000064 Peraturan Bersama Kepala Desa musyawarah antar desa 990
563 2.13.000067 Prakarsa masyarakat Desa, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat Desa, serta kemampuan dan potensi Desa 1
564 2.13.000071 SDM anggota BPD 36
565 2.13.000073 Surat Keputusan Bupati/walikota terkait pengangkatan dan pemberhentian kepala desa 567
566 2.13.000074 Tingkat perkembangan desa 100 desa 835 desa 892 desa 34 desa 3 desa sangat tertinggal
567 2.13.000075 Unit Air Bersih dan Sanitasi 14
568 2.14.000005 Daerah Provinsi yang telah Menyusun dan Memanfaatkan GDPK 8
569 2.14.000011 Daerah/Instansi/Stakeholders yang telah menerima Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 13
570 2.14.000016 Data Kependudukan Berbasis Keluarga 13
571 2.14.000020 Dokumen Hasil Pelaksanaan Advokasi dan Sosialisasi 13
572 2.15.000010 Analisis dampak lalu lintas 1
573 2.15.000011 Analisis mengenai dampak lingkungan 1
574 2.15.000019 Daftar SDM dibidang teknispengoperasian pelabuhan yangmemiliki kualifikasi dankompetensi yang dibuktikandengan sertifikat. 7
575 2.15.000021 Data Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Provinsi 1
576 2.15.000024 Data fasilitas pelayanan angkutan pelabuhan pengumpan regional yang tersedia 1
577 2.15.000025 Data Fasilitas Pelayanan Angkutan PelabuhanSungai dan Danau yang Tersedia 1
578 2.15.000030 Data Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi yang telah ditetapkan 1
579 2.15.000031 Data Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi yang telah Sosialisasikan 1
580 2.15.000032 Data Pelabuhan Pengumpan Regional 1
581 2.15.000039 Data Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi dengan ketentuan orangperseorangan warga negara Indonesia atau badan usahadengan menggunakan kapal berbendera Indonesia yangmemenuhi persyaratan kelaiklautan kapal serta diawaki olehAwak Kapal berkewarganegaraan Indonesia dan melengkapi persyaratan sesuai PM 89 Tahun 2018 tentang NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIAPERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIKSEKTOR PERHUBUNGAN DI BIDANG LAUT 1
582 2.15.000041 Data Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota provinsi 1
583 2.15.000050 Data bandara Provinsi 1
584 2.15.000057 Data dokumen perizinan Usaha Jasa Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang sesuai dengan persyaratan dalam PM 89 Tahun 2018 tentang NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIAPERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIKSEKTOR PERHUBUNGAN DI BIDANG LAUT 1
585 2.15.000066 Data Fasilitas Penunjang pada Setiap Terminal Tipe B 1
586 2.15.000070 Data Fasilitas Utama pada Setiap Terminal tipe B 1
587 2.15.000074 Data inspeksi Terminal 1
588 2.15.000081 Data Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi 1
589 2.15.000089 Data laporan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang memenuhi persyaratan perizinan 1
590 2.15.000091 Data laporan Angkutan Laut Kewenangan Provinsi yang telah terdaftar dalam perizinan 1
591 2.15.000093 Data laporan Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi yang telah terdaftar dalam perizinan 1
592 2.15.000095 Data Laporan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Provinsi 1
593 2.15.000099 Data laporan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi 1
594 2.15.000101 Data Laporan Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi 1
595 2.15.000102 Data laporan pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 1
596 2.15.000103 Data laporan perinzinan Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas sesuai dengan persyaratan dalam PM 89 Tahun 2018 tentang NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIAPERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIKSEKTOR PERHUBUNGAN DI BIDANG LAUT 1
597 2.15.000107 Data laporan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan Antar Daerah Kabupaten/Kota yang sudah ditetapkan 1
598 2.15.000115 Data pelaksanaan sosialisasi media elektronik 1
599 2.15.000120 Data pemberian kemudahan bagi penyandang cacat 1
600 2.15.000142 Data Perlengkapan Jalan 1
601 2.15.000143 Data Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas 1
602 2.15.000152 Data Perusahaan angkutan Umum provinsi 1
603 2.15.000155 Data prakiraan perpindahan orang dan/atau barang menurut asal tujuan perjalanan pada tataran provinsi 1
604 2.15.000162 Data rencana kebutuhan sumber daya manusia 15
605 2.15.000171 Data Sumber Daya Manuai Pengelola pada setiapTerminal Tipe B 1
606 2.15.000173 Data Terminal 1
607 2.15.000174 Data Terminal Penumpang Tipe A 1
608 2.15.000175 Data Terminal Penumpang Tipe B 1
609 2.15.000177 Data Terminal yang terehabilitasi dan terpelihara 1
610 2.15.000178 Data UPPKB 1
611 2.15.000188 Dokumentasi pelaksanaan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi 1
612 2.15.000189 Dokumentasi pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin 1
613 2.15.000191 Fasilitas pendukung kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berada di Jalan dan di luar badan Jalan 4
614 2.15.000196 hasil kajian Rencana Induk Pelabuhan. 1
615 2.15.000197 Hasil Penilaian Tim Evaluasi 1
616 2.15.000199 Jarak Pelayanan 1
617 2.15.000201 Kebutuhan angkutan (demanci); 1
618 2.15.000202 Ketersediaan kapal (supply) dengan spesifikasi teknis kapal sesuai fasilitas pelabuhan pada lintas yang akan dilayani; dan 1
619 2.15.000212 Memiliki akte pendirian perusahaan atau KTP bagi perorangan 1
620 2.15.000213 Memiliki keterangan domisili 1
621 2.15.000214 Memiliki NPWP 1
622 2.15.000217 Pernyataan tertulis sanggup memiliki sekurang-kurangnya satu kapal yang memenuhi Persyaratan teknis /kelaikan dan rencana trayek yang dilayani 1
623 2.15.000224 Rambu Lalu Lintas 380
624 2.15.000225 Rambu Lalu Lintas yang terehabilitasi dan terpelihara 380
625 2.15.000241 Sistem dan prosedur pelayanankapal dan barang 1
626 2.15.000246 Data indentifikasi masalah lalu lintas 1
627 2.15.000247 Data inventarisasi dan analisis situasi arus lalu lintas 1
628 2.15.000248 Data inventasisasi dan analisis kebutuhan angkutan orang dan barang 1
629 2.15.000249 Data inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung jalan 1
630 2.15.000253 Data inventarisasi dan analisis dampak lalu lintas 1
631 2.15.000257 Data Penindakan Pelanggaran Kendaraan Bermotor 1
632 2.15.000260 Persetujuan Teknis Hasil Andalalin 3
633 2.15.000261 SDM dibidang Analisis Dampak Lalu Lintas 5
634 2.15.000262 Data Laporan Hasil Evaluasi Kondisi Eksisting implementasi batas kecepatan 1
635 2.15.000263 Data kawasan yang akan dibangun atau diperbaiki sesuai dengan rekomendasi. 1
636 2.15.000264 Data Laporan Hasil Evaluasi Kondisi Eksisting ZOSS 1
637 2.15.000267 Lokasi pembangunan zona selamat sekolah (ZOSS) 5
638 2.16.000001 Aduan masyarakat yang terkumpul 7585
639 2.16.000005 Aset pengetahuan Teknologi Informasi dan komunikasi 3
640 2.16.000008 Diseminasi pesan di media 8003
641 2.16.000010 domain dan sub domain yang telah dikelola 46
642 2.16.000017 Kapasitas bandwidth yang tersedia 5 Mbps
643 2.16.000024 Laporan Hasil kode sumber 15
644 2.16.000028 Layanan informasi publik 68
645 2.16.000029 Media komunikasi publik milik pemerintah daerah 268
646 2.16.000030 Nama domain pemerintah provinsi yang sudah terdaftar 1
647 2.16.000031 Pedoman Keamanan Informasi 1
648 2.16.000033 Pedoman Teknis penyelenggaraan Jaringan Komunikasi Intra Pemerintah 1
649 2.16.000034 Pelaksanaan audit Pemerintahan berbasis elektronik 1
650 2.16.000036 Pelaksanaan manajemen Pemerintahan berbasis elektronik yang telah terlaksana 1
651 2.16.000038 Pengelolaan Pengaduan masyarakat 1
652 2.16.000039 Pengemasan konten di komunikasi tatap muka 347
653 2.16.000040 Pengemasan konten di media cetak 73
654 2.16.000041 Pengemasan konten di media daring 2783
655 2.16.000042 Pengemasan konten di media luar ruang 177
656 2.16.000043 Pengemasan konten di media Penyiaran 5630
657 2.16.000044 Pengemasan konten di media sosial 2088 Dokumen
658 2.16.000045 Penyelenggaraan Pemerintahan berbasis elektronik yang telah dilaksanakan 2
659 2.16.000048 Perangkat daerah yang terhubung dalam Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah 11
660 2.16.000053 Proses bisnis layanan Pemerintah berbasis elektronik yang telah ditetapkan 9
661 2.16.000056 SDM Teknologi Informasi dan komunikasi yang memenuhi kompetensi 1
662 2.16.000064 Sosialisasi layanan pemerintahan berbasis elektronik yang telah dilaksanakan 2
663 2.16.000067 Nama Domain Pemerintah Daerah 1
664 2.16.000068 Nama Sub Domain Pemerintah Daerah 241
665 2.16.000070 Rancangan Kebijakan domain arsitektur infrastruktur dalam Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah 1
666 2.16.000071 Rancangan Kebijakan domain arsitektur aplikasi dalam Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah 1
667 2.16.000075 Data dan informasi dibagipakaikan 235
668 2.16.000082 Perangkat Daerah di pemerintah provinsi yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi 11
669 2.16.000085 Perangkat Daerah yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah 0
670 2.16.000086 Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah 8
671 2.16.000092 Aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan oleh pemerintah daerah 32
672 2.16.000093 Aplikasi khusus yang didaftarkan ke Kementerian Kominfo 0
673 2.16.000095 Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional 1
674 2.16.000096 Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik yang diselenggarakan pemda 14
675 2.16.000097 Layanan publik berbasis elektronik yang diselenggarakan pemda 15
676 2.16.000098 SK/Ketetapan Pembentukan Tim Koordinasi SPBE Pemda 1
677 2.16.000099 Server yang dikelola pemerintah daerah 10
678 2.16.000100 Utilisasi server yang dikelola pemerintah daerah 100
679 2.16.000101 Perangkat keras media penyimpanan TIK yang dikelola pemerintah daerah 10
680 2.16.000102 Perangkat keras jaringan TIK yang dikelola pemerintah daerah 673
681 2.16.000103 Perangkat keras keamanan TIK yang dikelola pemerintah daerah 3
682 2.16.000104 Perangkat keras pheripheral TIK yang dikelola pemerintah daerah 673
683 2.16.000105 Dokumen Pelaksanaan Manajemen Aset SPBE 1
684 2.16.000106 Dokumen Pelaksanaan Manajemen Layanan SPBE 1
685 2.16.000107 SDM Pemda yang memiliki latar belakang dan/atau sertifikasi kompetensi di bidang TIK 29
686 2.16.000113 Khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi dan komunikasi publik
687 2.16.000114 Aduan Masyarakat yang masuk ke SP4N-Lapor 7585
688 2.16.000115 Aduan Masyarakat yang masuk ke kanal selain SP4N LAPOR 182
689 2.16.000116 Jumlah Kanal pengaduan masyarakat yang dimiliki atau dikelola pemerintah daerah 5
690 2.16.000117 Frekuensi laporan Isu publik yang dipantau 48
691 2.16.000120 Strategi Komunikasi Publik yang disusun 1
692 2.16.000121 Komunikasi krisis yang telah dikelola 1
693 2.16.000122 Prosedur penanganan komunikasi krisis 1
694 2.16.000124 Konten Foto 3215
695 2.16.000125 Konten Teks 2578
696 2.16.000126 Konten Grafis 2036
697 2.16.000127 Konten Audio Video 1356
698 2.16.000128 Konten Audio 1724
699 2.16.000136 Media cetak yang dikelola Pemda 2
700 2.16.000140 Radio milik Pemerintah Daerah 1
701 2.16.000142 Media Online yang dikelola oleh Pemda 105
702 2.16.000143 Akun media sosial yang dikelola oleh Pemda 339
703 2.16.000148 Permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan 8
704 2.16.000149 Informasi berkala yang disediakan oleh Pemerintah Daerah 29
705 2.16.000150 Informasi serta merta yang disediakan oleh Pemerintah Daerah 9
706 2.16.000151 Informasi setiap saat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah 30
707 2.16.000152 SDM Pemda yang memiliki latar belakang di bidang Komunikasi Publik 12
708 2.16.000153 SDM Pemda yang memiliki sertifikasi kompetensi di bidang Komunikasi Publik 28
709 2.16.000154 Laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah 1
710 2.17.000002 Dokumen hasil peningkatan akuntabilitas, kepercayaan, kepatuhan, kesinambungan 24
711 2.17.000011 Koperasi usaha simpan pinjam 25
712 2.17.000012 Koperasi Yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan 23
713 2.17.000013 Koperasi hasil pengukuran tingkat kesehatan 34
714 2.17.000015 Koperasi Yang akuntabilitas dan memberi manfaat ke pada anggota KUKM dan masyarakat 20
715 2.17.000016 Koperasi Yang Diberikan penilaian jatidiri koperasi, pertumbuhan dan kemandirian koperasi 20
716 2.17.000019 Koperasi yang kuat, sehat, mandiri, tangguh, serta akuntabel 34
717 2.17.000040 Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi 70
718 2.17.000041 Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri 72
719 2.17.000043 Unit Usaha yang memenuhi restrukturisasi Usaha 123.313
720 2.17.000044 Unit Usaha yang memenuhi standarisasi 35.943
721 2.17.000051 Unit Usaha Yang produktif 33,222
722 2.18.000001 Aparatur Yang Telah Mendapatkan Bimbingan Teknis pelaksanaan penanaman modal. 2
723 2.18.000002 Aparatur Yang Telah Mendapatkan Bimbingan Teknis. 2
724 2.18.000004 Data Perizinan Berbasis Sistem Elektronik;
725 2.18.000005 Informasi Non Perizinan Berbasis Sistem Elektronik.
726 2.18.000012 Pelaku usaha yang dilayani Pengaduannya terkait Perizinan;
727 2.18.000013 Pelaku usaha yang menggunakan Pelayanan Perizinan berbasis Sistem secara Elektronik; 48
728 2.18.000017 Pelaku usaha yang menggunakan Perizinan berbasis Sistem Elektronik; 1154
729 2.18.000029 Peta Potensi Investasi Provinsi . 1
730 2.18.000035 Unit Usaha yang memenuhi Komitmen Perizinan Penanaman Modal; 3190
731 2.19.000002 Atlet Berprestasi Provinsi yang dibina dan diberikan pengembangan 88
732 2.19.000009 Dokumen Penghargaan pemuda provinsi yang berprestasi dan menerima penghargaan 1
733 2.19.000012 Dokumen Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Provinsi 11
734 2.19.000015 Dokumen Peningkatan Kerjasama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait 2
735 2.19.000016 Dokumen Standardisasi Organisasi Keolahragaan yang tersedia 6
736 2.19.000019 Kwartir Daerah Kepramukaan yang difasilitasi 1
737 2.19.000023 Laporan Kegiatan Kepramukaan Provinsi 1
738 2.19.000028 Laporan Penyelenggaraan Kejuaraan Multi event dan Single Event Tingkat provinsi 23
739 2.19.000029 Laporan Penyelenggaraan Kejuaraan Pekan Paralimpik Provinsi dan Pekan Paralimpik Pelajar Provinsi 2
740 2.19.000031 Laporan penyelenggaraan kompetisi olahraga oleh perkumpulan olahraga dan Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus 1
741 2.19.000032 Olahragawan berprestasi yang mengikuti single event dan multi event tingkat nasional 730
742 2.19.000036 Pemuda di kabupaten/kota dengan kapasitas Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan rendah 157
743 2.19.000037 Pemuda kader di kabupaten/kota dengan kapasitas daya saing rendah 1240
744 2.19.000040 Pemuda Kader Provinsi yang terseleksi dan diberikan pelatihan Pasukan Pengibar Bendera 41
745 2.19.000042 Pemuda Pelopor di kabupaten/kota dengan kapasitas daya saing rendah 24
746 2.19.000047 Peserta kegiatan Kepramukaan 33
747 2.19.000050 Prasarana dan Sarana Kepramukaan Provinsi yang tersedia 1
748 2.19.000053 Pusat dan aktivitas kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Provinsi yang tersedia 1
749 2.19.000057 Sarana dan Prasarana Kepemudaan Provinsi yang tersedia 1
750 2.19.000059 Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi dalam kondisi baik 10
751 2.19.000060 SDM Kepramukaan Provinsi dengan kualitas rendah 33
752 2.19.000062 Wirausaha muda di kabupaten/kota dengan kapasitas daya saing rendah 300
753 2.20.000002 Data statistik sektoral yang dihimpun 1
754 2.20.000003 Data statistik sektoral yang dikumpulkan 235
755 2.20.000004 Data statistik sektoral yang diolah 235
756 2.20.000005 Data statistik sektoral yang telah dianalisis 235
757 2.20.000006 Data statistik sektoral yang telah diseminasi 235
758 2.20.000012 Perangkat lainnya Penunjang kegiatan statistik 6
759 2.20.000021 Jumlah Indikator Statistik Sektoral yang menerapkan Kode Referensi 2516
760 2.20.000024 Jumlah Statistik Sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari Pembina Data Statistik 6
761 2.20.000028 Persentase OPD yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan 87,50
762 2.20.000030 Jumlah pembinaan dibidang statistik yang dilakukan oleh walidata terhadap produsen data 1
763 2.20.000031 Jumlah sosialisasi hasil statistik sektoral dalam rangka peningkatan literasi pengguna data 6
764 2.21.000001 Kebijakan Tata Kelola Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah yang Ditetapkan 4
765 2.21.000002 Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi Pemerintah Daerah yang Ditetapkan 4
766 2.21.000003 Laporan Analisis Kebutuhan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi 9
767 2.21.000004 Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik 3
768 2.21.000005 Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Non Elektronik 2
769 2.21.000006 Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi 13
770 2.21.000007 Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi 67
771 2.21.000008 Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi 1
772 2.22.000004 Buku tentang Adat dan Adat Istiadat yang Diterbitkan 5
773 2.22.000006 Cagar Budaya yang dilakukan pengamanan 1
774 2.22.000007 Cagar Budaya yang dipelihara 1
775 2.22.000008 Cagar Budaya yang dipublikasikan 1
776 2.22.000009 Cagar Budaya yang diselamatkan 1
777 2.22.000010 Desa Adat yang dibina pemerintahannya 2
778 2.22.000011 Desa Adat yang Dibina Pengelolaan Perekonomiannya 2
779 2.22.000036 Koleksi dan Pengembangan Literasi Budaya 1
780 2.22.000040 Koleksi Museum yang dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan 63
781 2.22.000043 Laporan Gelar Seni Budaya Daerah 4
782 2.22.000058 Laporan hasil Pembinaan Sumber Daya Manusia, 2
783 2.22.000065 Laporan kegiatan/event terkait pengayaan cagar budaya 5
784 2.22.000066 Laporan kegiatan/event terkait pengembangan cagar budaya 5
785 2.22.000089 Lembaga Adat yang dibina 2
786 2.22.000090 Lembaga Adat yang dikembangkan 3
787 2.22.000091 Lembaga Adat yang dimanfaatkan 4
788 2.22.000096 Lembaga tradisional yang dibina 13
789 2.22.000098 Lembaga yang menjalin Kerja Sama 10
790 2.22.000100 Maestro/empu yang terfasilitsi pengembangan karyanya 8
791 2.22.000105 Objek Warisan Budaya yang dikelola 8
792 2.22.000107 Objek Cagar Budaya yang dikelola 9
793 2.22.000108 Objek Warisan Budaya yang dipublikasikan 10
794 2.22.000111 Objek Cagar Budaya yang dipublikasikan 10
795 2.22.000116 Objek Cagar Budaya yang diregistrasi 5
796 2.22.000120 Objek Diduga Cagar Budaya yang diusulkan penetapannya 5
797 2.22.000121 Objek pemajuan tradisi budaya yang dilindungi 8
798 2.22.000122 Objek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan 4
799 2.22.000123 Objek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan 4
800 2.22.000127 Objek pemajuan kebudayaan yang dilindungi, 4
801 2.22.000131 Objek Pemajuan Lembaga Adat yang telah dilindungi 4
802 2.22.000132 Objek pemajuan tradisi budaya yang di kembangkan 18
803 2.22.000133 Objek pemajuan tradisi budaya yang di manfaatkan 16
804 2.22.000143 Orang yang mengakses Data dan Informasi Sejarah 12000
805 2.22.000154 Penulisan Sejarah Lokal Dokumen Hasil Penulisan Sejarah Lokal 45
806 2.22.000157 Permuseuman yang dikelola 2
807 2.22.000168 Pranata Adat yang dibina 8
808 2.22.000170 Pranata Kebudayaan yang dibina 7
809 2.22.000172 pranata tradisional yang dibina 12
810 2.22.000173 Prasarana Lembaga Adat yang disediakan/difasilitasi 6
811 2.22.000174 Prasarana Pembinaan Sejarah 6
812 2.22.000177 Sarana Pembinaan Sejarah 6
813 2.22.000181 Sarana dan Prasarana Museum yang dipelihara 2
814 2.22.000183 Sarana dan Prasarana Museum yang tersedia 14
815 2.22.000191 Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang diberdayakan 50
816 2.22.000193 Sumber Daya Manusia Kebudayaan yang ditingkatkan kompetensinya 50
817 2.22.000194 Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang mendapatkan Sertifikasi 13
818 2.22.000195 Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang mendapat Pelatihan 100
819 2.22.000198 Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Dibina 13
820 2.22.000202 Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang dibina 150
821 2.22.000205 Tenaga Pelestari Cagar Budaya yang dibina dan ditingkatkan kapasitasnya 17
822 2.22.000207 Urusan Kebudayaan yang termuat dalam dokumen Renstra 15
823 2.22.000208 Urusan Kebudayaanyang termuat dalam dokumen Renja Perangkat Daerah 15
824 2.23.000054 Perpustakaan Umum kewenangan Provinsi 2
825 2.23.000056 Jumlah Perpustakaan yang terotomasi 2
826 2.23.000057 Perpustakaan yang memiliki repositori digital kewenangan provinsi 2
827 2.23.000059 Perpustakaan Satuan Pendidikan Khusus kewenangan Provinsi 1
828 2.23.000060 Kunjungan pemustaka pada Perpustakaan Umum binaan Provinsi 807846
829 2.23.000061 Kunjungan pemustaka pada Perpustakaan Khusus binaan Provinsi 807846
830 2.23.000062 Kunjungan pemustaka pada Perpustakaan Satuan Pendidikan Menengah binaan Provinsi 807846
831 2.23.000063 Kunjungan pemustaka pada Perpustakaan Satuan Pendidikan Khusus binaan Provinsi 807846
832 2.23.000064 Koleksi Judul yang dimiliki Perpustakaan Umum kewenangan Provinsi 81444
833 2.23.000065 Koleksi judul yang dimiliki Perpustakaan Khusus kewenangan Provinsi 81444
834 2.23.000066 Koleksi judul yang dimiliki Perpustakaan Satuan Pendidikan Menengah kewenangan Provinsi 81444
835 2.23.000067 Koleksi judul yang dimiliki Perpustakaan Satuan Pendidikan Khusus kewenangan Provinsi 81444
836 2.23.000071 Penerbitan katalog induk Daerah 144721
837 2.23.000072 Penerbitan Bibliografi Daerah 950
838 2.23.000074 Koleksi khas daerah yang dimiliki provinsi 8572
839 2.23.000075 koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Provinsi 8572
840 2.23.000076 Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang dimiiki 8572
841 2.23.000077 Jumlah promosi gemar membaca tingkat provinsi 2
842 2.23.000078 Tenaga Teknis Perpustakaan Umum binaan Provinsi 689
843 2.23.000079 Tenaga Teknis Perpustakaan Khusus binaan Provinsi 689
844 2.23.000080 Tenaga Teknis Perpustakaan satuan pendidikan Menengah binaan Provinsi 689
845 2.23.000081 Tenaga Teknis Perpustakaan satuan pendidikan Khusus binaan Provinsi 689
846 2.23.000082 Pustakawan Perpustakaan Umum binaan Provinsi 13
847 2.23.000083 Pustakawan Perpustakaan Khusus binaan Provinsi 13
848 2.23.000084 Pustakawan Perpustakaan satuan pendidikan Menengah yang menjadi kewenangan Provinsi 13
849 2.23.000085 Pustakawan pada perpustakaan satuan pendidikan Khusus yang binaan Provinsi 13
850 2.23.000086 Anggota perpustakaan umum binaan Provinsi 148700
851 2.23.000087 Anggota perpustakaan khusus binaan Provinsi 148700
852 2.23.000088 Anggota perpustakaan sekolah menengah binaan Provinsi 11997
853 2.23.000089 Anggota perpustakaan satuan pendidikan khusus yang menjadi kewenangan Provinsi 148700
854 2.24.000012 Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Provinsi 1
855 2.24.000019 Daftar Autentisitas Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip 3
856 2.24.000021 Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang Dilakukan Penetapan dan Pengumuman 1
857 2.24.000023 Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi 5
858 2.24.000026 Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi 13 SKPD + UPT dan 13 kab/kota
859 2.24.000028 Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN 9480
860 3.25.000089 Izin Usaha Penunjang Operasional Bidang Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 9
861 3.25.000151 Pembudidaya ikan di laut dan di kawasan konservasi yang dibina/dipantau 310
862 3.25.000185 Personel Pengawas Perikanan 19
863 3.25.000190 Produksi Perikanan Tangkap 207,223.2
864 3.25.000193 Prosedur, syarat, dan tata cara Penerbitan rekomendasi teknis Buku Kapal Perikanan yang menjadi kewenangan Provinsi 19
865 3.25.000196 Prosedur, syarat, dan tata cara Penerbitan rekomendasi buku kapal Perikanan yang menjadi kewenangan Provinsi 19
866 3.25.000198 Prosedur, syarat, dan tata cara Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan yang menjadi kewenangan Provinsi 221
867 3.25.000199 Prosedur, syarat, dan tata cara Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP) 221
868 3.25.000261 Pelabuhan Perikanan 4
869 3.25.000265 Kelompok masyarakat Pengawas yang melakukan pemantauan terkait penyelenggaraan kegiatan usaha kelautan dan perikanan 41
870 3.25.000274 Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP) dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT yang diproses lebih lanjut 221
871 3.25.000275 Rekomendasi teknis Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP) dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT yang diproses dengan catatan 221
872 3.25.000276 Penggunaan Pakan Pembudidayaan Ikan di Laut 7.9
873 3.25.000277 Poduksi benih Ikan Laut 71150
874 3.25.000288 Permohonan Izin Lokasi Perairan dalam Sistem Kadaster Laut yang masuk 10
875 3.25.000289 Permohonan Izin Lokasi Perairan dalam Sistem Kadaster Laut yang diproses 10
876 3.25.000290 Rekomendasi Izin Lokasi Perairan dalam Sistem Kadaster Laut yang diterbitkan 10
877 3.25.000291 Permohonan Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi yang masuk
878 3.25.000292 Permohonan Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi yang diproses
879 3.25.000293 Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi yang diterbitkan
880 3.25.000297 Permohonan Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP) yang diproses lebih lanjut
881 3.25.000298 Rekomendasi teknis Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP) yang diproses dengan catatan
882 3.25.000326 Kasus pelanggaran perikanan tangkap sampai dengan 12 Mil
883 3.25.000330 Pelaku usaha perikanan tangkap yang diawasi di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi yang dilakukan oleh pengawas perikanan dan/atau kapal pengawas perikanan
884 3.25.000331 Kasus pelanggaran perikanan tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya
885 3.25.000333 Pelaku usaha pembudidayaan ikan yang diawasi pengawas perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya
886 3.26.000010 Destinasi Pariwisata Provinsi yang Ditetapkan 2
887 3.26.000012 Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi 1
888 3.26.000018 Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi 6
889 3.26.000028 Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data Pariwisata Provinsi Dalam Negeri 1
890 3.26.000029 Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data Pariwisata Provinsi Luar Negeri 1
891 3.26.000042 Dokumen Layanan Fasilitasi Pendaftaran Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 1
892 3.26.000065 Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi 1
893 3.26.000068 Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Usaha Kreatif Sepanjang Rantai Produksi dengan Menyediakan Akses ke Sumber Permodalan 1
894 3.26.000069 Laporan Hasil Koordinasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula 1
895 3.26.000071 Laporan Hasil Pelaksanaan Perluasan Akses Pasar Produk Kreatif Pasar Ekspor 3
896 3.26.000073 Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi 1
897 3.26.000078 Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata 1
898 3.26.000115 Pengunjung objek daya tarik wisata provinsi 13394158
899 3.26.000121 Retribusi pariwisata yang dikelola provinsi 106500000
900 3.26.000124 Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi yang Terpelihara 2
901 3.27.000009 Benih/Bibit Hortikultura yang bermutu 11409
902 3.27.000010 Benih/Bibit Perkebunan yang bermutu 2492442
903 3.27.000011 Benih/Bibit Tanaman Pangan yang bermutu 25000
904 3.27.000012 Benih/Bibit Ternak yang beredar 1
905 3.27.000017 Benih/bibit ternak yang diproduksi 12
906 3.27.000020 Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain 5000
907 3.27.000026 Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian 1
908 3.27.000035 Eksisting Penyuluh Pertanian ASN 32
909 3.27.000047 Gedung UPTD Pertanian serta sarana pendukungnya yang direhabilitasi dan dipelihara 13
910 3.27.000052 Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain 26
911 3.27.000054 Hijauan Pakan Ternak yang diproduksi 26
912 3.27.000068 Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota yang dinilai kelayakan dan diberikan pertimbangan teknis 2
913 3.27.000077 Jalan Usaha Tani yang dikelola 22
914 3.27.000078 Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani yang dikelola 3
915 3.27.000089 Kawasan dan Komoditas Tanaman Pangan dan Hortikultura yang dikelola 807
916 3.27.000098 Kelompok petani yang mendapat penyuluhan dan pemberdayaan 7
917 3.27.000099 Ketersediaan dan sebaran pupuk bersubsidi 1
918 3.27.000100 Ketersediaan dan sebaran sarana pertanian dan pendukung pertanian 1
919 3.27.000101 Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya 1
920 3.27.000102 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian 1
921 3.27.000103 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Jalan Usaha Tani 1
922 3.27.000104 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani 1
923 3.27.000106 Koorporasi petani yang dibentuk dan beroperasi 50
924 3.27.000108 Koorporasi petani yang memenuhi standar kelayakan dan manajemen koorporasi 4
925 3.27.000133 Luasan Penanganan Kebakaran Lahan Perkebunan 3
926 3.27.000146 Pendampingan manajemen koorporasi petani 4
927 3.27.000156 Pengelolaan SDG Hewan yang Sesuai Sistem Manajemen Mutu 1
928 3.27.000157 Pengelolaan SDG Tumbuhan dan mikroorganisme yang sesuai dengan Sistem Manajemen Mutu 4
929 3.27.000160 Penyediaan Benih/Bibit Hortikultura 11409
930 3.27.000162 Penyediaan Benih/Bibit Tanaman Pangan 486675
931 3.27.000163 Penyuluh Pertanian Swadaya yang telah mengikuti pelatihan dan tersertifikasi 10
932 3.27.000165 Penyuluh Pertanian ASN yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan 10
933 3.27.000166 Peredaran Benih/Bibit Hortikultura 90.685,26
934 3.27.000168 Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan 3.272.000,1
935 3.27.000170 Persentase penurunan kasus penyakit hewan menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 70
936 3.27.000180 Pos Pemeriksaan Hewan yang dibangun 1
937 3.27.000200 Rencana pengembangan Kawasan dan Komoditas Peternakan 1
938 3.27.000204 Rencana pengembangan Prasarana Peternakan 1
939 3.27.000222 Sertifikat Benih Hortikultura yang diterbitkan 64
940 3.27.000223 Sertifikat Benih Tanaman Pangan yang diterbitkan 912
941 3.27.000225 Sertifikat Keamanan Produk Hewan yang diterbitkan 18
942 3.27.000230 Varietas Unggul Baru Tumbuhan dan Mikroorganisme 912
943 3.27.000236 Wilayah pengendalian Risiko Zoonosis 6
944 3.27.000245 Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya yang dibangun 2
945 3.27.000246 Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya yang direhabilitasi 21
946 3.27.000247 Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya yang terpelihara 131
947 3.27.000248 Jumlah Benih bersertifikat Hortikultura berbentuk batang yang terawasi mutunya sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan 105795
948 3.27.000249 Jumlah Benih bersertifikat Hortikultura berbentuk batang yang terawasi peredarannya 34400
949 3.27.000250 Jumlah Benih bersertifikat Hortikultura berbentuk batang yang tersedia 34400
950 3.27.000251 Jumlah Benih bersertifikat Hortikultura berbentuk umbi yang terawasi mutunya sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan 19034
951 3.27.000252 Jumlah Benih bersertifikat Hortikultura berbentuk umbi yang terawasi peredarannya 52,6
952 3.27.000253 Jumlah Benih bersertifikat Hortikultura berbentuk umbi yang tersedia 1050
953 3.27.000254 Jumlah Benih Bersertifikat Perkebunan yang terawasi mutunya sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan 2492442
954 3.27.000255 Jumlah Benih Bersertifikat Perkebunan yang terawasi peredarannya 2492442
955 3.27.000257 Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan (berbentuk biji atau benih, seperti padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, porang, dan lain-lain) yang tersedia 3186,612
956 3.27.000258 Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan (berbentuk biji/benih, seperti padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, porang, dan lain-lain) yang terawasi mutunya sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan 3186,612
957 3.27.000259 Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan (berbentuk biji/benih, seperti padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, porang, dan lain-lain) yang terawasi peredarannya 3186,612
958 3.27.000260 Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan (berbentuk Setek, seperti ubi kayu, ubi jalar, dan lain-lain) yang terawasi mutunya sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan 10357500
959 3.27.000261 Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan (berbentuk Setek, seperti ubi kayu, ubi jalar, dan lain-lain) yang terawasi peredarannya 10357500
960 3.27.000262 Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan (berbentuk Setek, seperti ubi kayu, ubi jalar, dan lain-lain) yang tersedia 10357500
961 3.27.000263 Jumlah benih hortikultura Berbentuk Batang yang diperbanyak/ diproduksi 34400
962 3.27.000272 Jumlah benih ternak yang bersertifikat 100000
963 3.27.000276 Jumlah benih/bibit ternak yang diproduksi 100000
964 3.27.000285 Jumlah Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak Kewenangan Provinsi 1
965 3.27.000290 Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian 2
966 3.27.000293 Jumlah Eksisting Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya 132
967 3.27.000298 Jumlah Eksisting Jaringan Irigasi Usaha Tani 3
968 3.27.000307 Jumlah Eksisting Penyuluh Pertanian ASN 32
969 3.27.000358 Jumlah Jalan Usaha Tani yang dikelola 22
970 3.27.000359 Jumlah Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani yang dikelola 3
971 3.27.000360 Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang dipelihara 3
972 3.27.000361 Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang direhabilitasi 3
973 3.27.000363 Jumlah kasus Gangguan Usaha Perkebunan 1
974 3.27.000370 Jumlah kebutuhan dan sebaran sarana pascapanen hortikultura 6
975 3.27.000372 Jumlah Kebutuhan dan sebaran sarana pascapanen tanaman pangan 280
976 3.27.000373 Jumlah kebutuhan dan sebaran sarana pengolahan hasil hortikultura 18
977 3.27.000375 Jumlah kebutuhan dan sebaran sarana pengolahan hasil tanaman pangan 10
978 3.27.000381 Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan yang ditingkatkan kapasitasnya 4
979 3.27.000382 Jumlah Kelembagaan Petani di Desa yang ditingkatkan kapasitasnya 8
980 3.27.000383 Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan yang ditingkatkan kapasitasnya 4
981 3.27.000384 Jumlah kelompok petani yang mendapat penyuluhan dan pemberdayaan 7
982 3.27.000386 Jumlah ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen hortikultura dalam kondisi baik 6
983 3.27.000390 Jumlah ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen tanaman pangan dalam kondisi baik 130
984 3.27.000391 Jumlah ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen tanaman pangan dalam kondisi rusak 1
985 3.27.000392 Jumlah ketersediaan dan sebaran sarana pengolahan hasil hortikultura dalam kondisi baik
986 3.27.000396 Jumlah ketersediaan dan sebaran sarana pengolahan hasil tanaman pangan dalam kondisi baik 4
987 3.27.000401 Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Jalan Usaha Tani 1
988 3.27.000402 Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani 1
989 3.27.000405 Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya 1
990 3.27.000406 Jumlah Koorporasi Petani, Jumlah manajemen koorporasi petani yang mendapatkan pendampingan 4
991 3.27.000407 Jumlah Korporasi Petani 229
992 3.27.000415 Jumlah Laporan kejadian penyakit hewan dan zoonosis pada Sistem Informasi Kesehatan Hewan Nasional 166
993 3.27.000420 Jumlah Luas area Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan 29,4
994 3.27.000424 Jumlah Luas area terdampak Perubahan Iklim (DPI) Hortikultura 128,4
995 3.27.000425 Jumlah Luas area terdampak Perubahan Iklim (DPI) Hortikultura yang ditangani 55
996 3.27.000433 Jumlah Luas Serangan OPT Hortikultura 159,41
997 3.27.000434 Jumlah Luas Serangan OPT Hortikultura yang ditangani 758,09
998 3.27.000435 Jumlah Luas Serangan OPT Perkebunan 47872
999 3.27.000436 Jumlah Luas Serangan OPT Perkebunan yang ditangani 224
1000 3.27.000437 Jumlah Luas Serangan OPT Tanaman Pangan 5211,62
1001 3.27.000438 Jumlah Luas Serangan OPT Tanaman Pangan yang ditangani 14930,32
1002 3.27.000464 Jumlah Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain 600
1003 3.27.000466 Jumlah Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain 5000
1004 3.27.000477 Jumlah penggunaan sarana pascapanen hortikultura 6
1005 3.27.000478 Jumlah penggunaan sarana pascapanen hortikultura dalam kondisi baik 6
1006 3.27.000483 Jumlah penggunaan sarana pascapanen tanaman pangan 131
1007 3.27.000484 Jumlah penggunaan sarana pascapanen tanaman pangan dalam kondisi baik 130
1008 3.27.000485 Jumlah penggunaan sarana pascapanen tanaman pangan dalam kondisi rusak 1
1009 3.27.000487 Jumlah penggunaan sarana pengolahan hasil hortikultura 18
1010 3.27.000488 Jumlah penggunaan sarana pengolahan hasil hortikultura dalam kondisi baik 18
1011 3.27.000493 Jumlah penggunaan sarana pengolahan hasil tanaman pangan 4
1012 3.27.000494 Jumlah penggunaan sarana pengolahan hasil tanaman pangan dalam kondisi baik 4
1013 3.27.000500 Jumlah Penyuluh Pertanian ASN yang telah mengikuti pengembangan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan 10
1014 3.27.000501 Jumlah Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta yang telah mengikuti pengembangan kompetensi 10
1015 3.27.000503 Jumlah Peralatan Pos Pemeriksaan Kesehatan Hewan 1
1016 3.27.000504 Jumlah perbanyakan/ produksi benih bersertifikat Tanaman Pangan (berbentuk biji/benih, seperti padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, porang, dan lain-lain) 3186,612
1017 3.27.000505 Jumlah perbanyakan/ produksi benih bersertifikat Tanaman Pangan (berbentuk Setek, seperti ubi kayu, ubi jalar, dan lain-lain) 10357500
1018 3.27.000517 Jumlah Pos Pemeriksaan Hewan yang dibangun 1
1019 3.27.000519 Jumlah Pos Pemeriksaan Hewan yang terpelihara 1
1020 3.27.000523 Jumlah prasarana pascapanen hasil hortikultura 3
1021 3.27.000526 Jumlah prasarana pascapanen hasil tanaman pangan 10
1022 3.27.000531 Jumlah prasarana pengolahan hasil hortikultura 3
1023 3.27.000533 Jumlah prasarana pengolahan hasil tanaman pangan 4
1024 3.27.000554 Jumlah Rekomendasi Pemasukan HPM 270
1025 3.27.000555 Jumlah Rekomendasi Pengeluaran HPM 120
1026 3.27.000556 Jumlah rencana pengembangan Kawasan Hortikultura 6
1027 3.27.000561 Jumlah rencana pengembangan Prasarana Perkebunan 1
1028 3.27.000573 Jumlah Rumpun/Galur Ternak yang diawasi
1029 3.27.000583 Jumlah Sebaran Alsintan 227
1030 3.27.000586 Jumlah Sebaran Sarana Pendukung Pertanian 227
1031 3.27.000588 Jumlah Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV) 18
1032 3.27.000590 Jumlah SKKH/SKPH HPM 301
1033 3.27.000601 Jumlah wilayah sumber bibit Ternak yang diawasi 1
1034 3.27.000621 Panjang Jalan Usaha Tani eksisting 8
1035 3.27.000622 Panjang Jalan Usaha Tani yang dipelihara 8
1036 3.27.000623 Panjang Jalan Usaha Tani yang direhabilitasi 8
1037 3.28.000002 Data (asal usul, jenis mutu) benih atau bibit yang beredar, laporan kegiatan pengawasan benih atau bibit yang beredar 7
1038 3.28.000003 Data Luas area ekosistem yang dipulihkan, masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemulihan ekosistem. Laporan Kegiatan 15.68
1039 3.28.000007 Data Luas Area Perbenihan Untuk Rehabilitasi Lahan, Data Luas Lahan Kritis diluar Kawasan Hutan 15
1040 3.28.000008 Data Luas hutan area patroli, kegiatan patroli pencegahan kerusakan hutan, kegiatan patroli pembatasan kerusakan hutan, personil polisi hutan 125
1041 3.28.000009 Data Luas hutan Kota yang dibangun di luar kawasan hutan negara, Data Luas Lahan Kritis diluar Kawasan Hutan 175
1042 3.28.000010 Data Luas hutan rakyat yang dibangun di luar kawasan hutan negara, Data Luas Lahan Kritis diluar Kawasan Hutan 475
1043 3.28.000011 Data Luas kawasan pembangunan sumber benih, laporan kegiatan pembangunan sumber benih, sarana dan prasarana pedukung pembangunan sumber benih 4
1044 3.28.000012 Data Luas kawasan yang dipersiapkan untuk perhutanan sosial 10275
1045 3.28.000013 Data Luas lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara, Data Luas Lahan Kritis diluar Kawasan Hutan 475
1046 3.28.000016 Dokumen data dan informasi mengenai Pemanfaatan Hutan di kawasan HL Provinsi, Data Luas Hutan di Kawasam Hutan Lindung dalam satu Provinsi 8
1047 3.28.000017 Dokumen data dan informasi terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di kawasan Hutan Produksi dalam 1 (satu) Provinsi, Data Luas Hutan di Kawasam Hutan Produksi dalam satu Provinsi 8
1048 3.28.000018 Dokumen hasil koordinasi sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH di kawasan hutan Lindung, Data Luas Hutan di Kawasam Hutan Lindung dalam satu Provinsi 2
1049 3.28.000019 Dokumen hasil koordinasi sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH di kawasan hutan produksi, Data Luas Hutan di Kawasam Hutan Produksi dalam satu Provinsi 17
1050 3.28.000022 Dokumen koordinasi dan sinkronisasi usulan perubahan peruntukkan dan fungsi kawasan hutan untuk wilayah provinsi, Data luas ruang kehutanan 22
1051 3.28.000023 Dokumen laporan pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan pengelolaan DAS, pembinaan kelompok masyarakat dalam kegiatan pengelolaan DAS, sosialisasi pengelolaan DAS, kelompok masyarakat yang terakses pemberdayaan 10
1052 3.28.000024 Dokumen laporan pembinaan dan/atau pengawasan dalam rangka pengembangan rehabilitasi lahan, Data sarana prasarana pendukung dalam pembinaan dan/atau pengawasan dalam rangka pengembangan rehabilitasi lahan 3
1053 3.28.000025 Dokumen model pengelolaan konservasi berbasis kearifan lokal, Dokumen fungsi dan daya dukung DAS tersusun, Tersusunnya penyusunan dan penetapan rencanan pengelolaan DAS 1
1054 3.28.000026 Dokumen paket rekomendasi atas terpenuhinya hak dan kewajiban pemangku pengelolaan DAS, Dokumen terlaksananya Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan DAS, SK dan Forum DAS yang ditetapkan, monev kegiatan RHL lahan kritis 1
1055 3.28.000027 Dokumen Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan, Data Luas Kawasan Hutan dalam satu Provinsi 25
1056 3.28.000030 Dokumen perencanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun, Unit Managemen yang melaksanakan Tertib pelaporan RKOPHH untuk Pemegang PBPHH (Kayu dan HHBK) skala usaha kecil dan menengah 150
1057 3.28.000032 Dokumen permohonan PBPHH Kayu skala kecil dan menengah yang dilayani, laporan kegiatan fasilitasi sosialisasi, konsultansi dan pendampingan pelayanan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan untuk PBPHH kayu skala Kecil dan Menengah 3
1058 3.28.000035 Dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Lindung, Data Luas Hutan di Kawasam Hutan Lindung dalam satu Provinsi 2
1059 3.28.000036 Dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Produksi, Data Luas Hutan di Kawasam Hutan Produksi dalam satu Provinsi 14
1060 3.28.000037 Dokumen rencana pemanfaatan ekosistem karst 1
1061 3.28.000038 Dokumen rencana penanganan kerusakan lahan basah 1
1062 3.28.000040 Dokumen rencana pengelolaan kesatuan pengelolaan hutan, Unit KPH 9
1063 3.28.000042 Dokumen rencana tahunan rehabilitasi lahan (RtnRL), Data Luas Lahan Kritis diluar Kawasan Hutan 9
1064 3.28.000043 Dokumen rencana, laporan kegiatan 2
1065 3.28.000044 Dokumen tata kelola pengelolaan wilayah DAS pada tingkat tapak, DAS Yang dioptimalkan, Luas DAS yang dioptimalisasi daya dukung wilayah DAS, Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja DAS/Sub DAS, kabupaten/kota yang menerapkan teknik Konservasi Tanah dan Air secara terintegrasi, Luas areal DAS prioritas & Hutan Rakyat yang direhabilitasi 4.853.20
1066 3.28.000046 Kegiatan penanganan kerusakan lahan basah, luas area lahan basah yang tertangani kerusakannya, personil pelakasana penanganan kerusakan lahan basah. 33
1067 3.28.000047 Kegiatan pencegahan kerusakan hasil hutan, Kegiatan pembatasan kerusakan hasil hutan, Klasifikasi hasil hutan 105
1068 3.28.000048 Kegiatan Pencegahan Penanggulangan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan TAHURA , luas area kawasan Tahura yang telah ditangani, dokumen hasil kegiatan. 10
1069 3.28.000051 Kegiatan pengelolaan daerah penyangga di kawasan bernilai ekosistem penting, luas wilayah daerah penyangga di kawasan bernilai ekosistem penting yang telah dikelola, laporan kegiatan. 488
1070 3.28.000052 Kegiatan pengelolaan daerah penyangga Tahura Provinsi, Luas wilayah daerah penyangga yang telah dikelola, dokumen laporan pelaksanaan Kegiatan pengelolaan daerah penyangga Tahura. 1
1071 3.28.000054 Kegiatan pengendalian kerusakan ekosistem karst, luas area ekosistem yang telah terkendali. 49
1072 3.28.000055 Kelompok tani hutan, Data Luas Perhutanan Sosial dalam satu Provinsi 22
1073 3.28.000057 Laporan inventarisasi tumbuhan dan satwa, Laporan data ground check. 1
1074 3.28.000059 Laporan kegiatan pengelolaan hasil hutan bukan kayu hayati, alat pengolah bahan baku hasil hutan bukan kayu 16
1075 3.28.000060 Laporan patroli pencegahan kebakaran hutan dan lahan, Laporan sosialisasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan, sarana dan prasarana pendukung dalam penanganan, penanggulangan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan, data konflik tenurial kawasan hutan di wilayah kerja UPT 16
1076 3.28.000061 Laporan pelaksanaan kegiatan Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun, Dokumen Pelaksanaan, Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk skala usaha kecil dan menengah yang menjadi kawenangan provinsi 4
1077 3.28.000062 Laporan pertemuan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan perlindungan hutan, sarana dan prasarana pendukung dalam pengamanan dan perlindungan hutan, data konflik tenurial kawasan hutan di wilayah kerja UPT 19
1078 3.28.000063 Masyarakat desa yang berpartisipasi, jenis kegiatan usaha ekonomi produktif, pendamping, kelompok, produk yang dihasilkan. 39
1079 3.28.000065 Pendamping, kegiatan Penguatan dan Pendampingan masyarakat, kelompok/masyarakat yang didampingi dan diberi Penguatan. 95
1080 3.28.000067 Penyuluh kehutanan, kegiatan, SDM bidang Kehutanan, Modul Peningkatan Kapasitas dan kompetensi bidang kehutanan 55
1081 3.28.000068 Personil polisi hutan, kendaraan operasional, senjata Pengamanan, laporan kegiatan Pengendalian dan Pengawasan TSl, kegiatan Pengendalian dan Pengawasan TSl. 10
1082 3.28.000069 Personil Polisi Hutan, kendaraan, Peralatan Pengamanan, kegiatan Pengawasan. 71
1083 3.28.000070 peta blok Pengelolaan dan Penataan wilayah kerja dari Tahura, Data Luas Kawasan Tahura Provinsi 1
1084 3.28.000071 Rancang bangun tata hutan wilayah kesatuan pengelolaan hutan yang disusun, Unit KPH 9
1085 3.28.000072 sarana prasarana operasionalisasi resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang terbangun, laporan operasional KPH, Unit KPH 26
1086 3.28.000073 Sertifikat mutu benih yang diterbitkan, Sarana dan prasarana pendukung sertifikasi mutu benih 2
1087 3.28.000074 Sertifikat mutu bibit yang diterbitkan, Sarana dan prasarana pendukung sertifikasi mutu bibit 4
1088 3.28.000075 Sertifikat sumber benih yang diterbitkan, Sarana dan prasana pendukung sertifikasi sumber benih bibit 7
1089 3.28.000076 Terbentuknya kelembagaan pengelolaan wilayah DAS pada tingkat tapak/ Forum DAS, laporan Fasilitasi Forum DAS 1
1090 3.28.000080 Unit managemen PBPHH HHBK skala Kecil dan menengah yang memiliki Hak Akses SI-RPBBPHH, laporan kegiatan fasilitasi permohonan hak akses SI-RPBBPHH untuk PBPHH HHBK skala Kecil dan menengah, laporan pengawasan perizinan pengolahan hasil hutan bukan kayu 150
1091 3.29.000002 Data Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi yang Ditetapkan 43
1092 3.29.000006 Data Perusahaan Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara yang Berizin; 43
1093 3.29.000007 Data Rekomendasi Perizinan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal dalam Negeri 26
1094 3.29.000008 Data Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi 1
1095 3.29.000009 Data Eksisting Pembangkit Listrik (EBT dan Fosil) 47
1096 3.29.000012 Data Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi 1
1097 3.29.000016 Data Penyimpangan Implementasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi 9
1098 3.29.000024 Data Perusahaan yang Memiliki Izin Operasi yang Masih Berlaku 43
1099 3.29.000026 Data Realisasi Anggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu 8
1100 3.29.000031 Data Rekomendasi Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi 43
1101 3.29.000033 Data Rumah Tangga Tidak Mampu yang Menerima Manfaat berupa Bantuan Sambungan Listrik 1992
1102 3.29.000037 Data Target Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik yang belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan 1
1103 3.29.000038 Data Wilayah yang Belum Teraliri Listrik 20
1104 3.30.000003 Bahan berbahaya yang telah dilaporkan pengawasan, distribusi, pengemasan dan pelabelan 2
1105 3.30.000004 Barang Beredar yang diawasi 202
1106 3.30.000005 Barang Kebutuhan Pokok yang tersedia di Tingkat Distributor 14
1107 3.30.000006 Barang Kebutuhan Pokok yang tersedia di Tingkat Distributor dan Sub Distributor 28
1108 3.30.000007 Barang Kebutuhan Pokok yang tersedia di Tingkat Sub Distributor 14
1109 3.30.000008 Barang yang telah diuji 1653
1110 3.30.000009 Data dan Informasi Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan 12
1111 3.30.000011 Distributor yang telah mendapatkan rekomendasi SIUP-MB melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 2
1112 3.30.000012 Dokumen laporan sarana dan prasarana pusat distribusi provinsi 1
1113 3.30.000017 Kalibrasi yang telah diterbitkan sertifikasinya 2904
1114 3.30.000027 Kegiatan Perdagangan yang diawasi 4
1115 3.30.000028 Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
1116 3.30.000030 Laporan BPSK yang aktif 1
1117 3.30.000031 Laporan kasus yang ditangani 21
1118 3.30.000032 Laporan komoditi potensial yang dipantau 1419
1119 3.30.000033 Laporan LPKSM yang aktif 1
1120 3.30.000034 Laporan orang yang mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri
1121 3.30.000035 Laporan Pelaku Usaha Ekspor yang telah Dibina 75
1122 3.30.000036 Laporan Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Lokal 9
1123 3.30.000038 Laporan Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang 9
1124 3.30.000039 Laporan pengaduan konsumen yang ditangani 21
1125 3.30.000041 Laporan Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun menjadi Materi Promosi 3
1126 3.30.000043 Laporan UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Terutama Produk yang Dihasilkan oleh UMKM melalui Kepersertaan dan Partisipasi pada Pameran Produk Dalam Negeri 1
1127 3.30.000056 Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Terkait Pengawasan Pupuk Bersubsidi 1
1128 3.30.000059 Pelaksanaan Operasi Pasar yang Dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 43
1129 3.30.000069 Pelaku Usaha Distribusi Barang yang telah melakukan pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha distrbusi barang lintas kabupaten/kota 28
1130 3.30.000089 Pengawasan Penyaluran Pupuk Bersubsidi dengann realisasi Minimal 90% 7
1131 3.30.000093 Penggunaan Produk Dalam Negeri oleh Masyarakat yang Melibatkan stakeholder, Tokoh Masyarakat atau Influencer 1
1132 3.30.000105 Surat Keterangan Asal yang telah dilaporkan untuk diterbitkan 6152
1133 3.31.000005 Hasil pelaksanaan RPIP dan RPIK 1
1134 3.31.000035 Rekomendasi teknis atas draft Rencana Pembangunan Industri Kab/Kota 1
1135 3.31.000045 Data perizinan berusaha yang dimiliki perusahaan industri di Provinsi 24
1136 3.31.000046 Data persyaratan/standar kegiatan usaha berdasarkan bidang industri, skala usaha, dan tingkat risiko di Provinsi 24
1137 3.31.000047 Data perusahaan industri di Kabupaten/Kota berdasarkan Jumlah investasi 24
1138 3.31.000048 Data perusahaan industri di Kabupaten/Kota berdasarkan sektor dan subsektor, satuan perusahaan 24
1139 3.31.000049 Data perusahaan industri di Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha, satuan perusahaan 24
1140 3.31.000050 Data perusahaan industri di Kabupaten/Kota berdasarkan tingkat risiko, satuan perusahaan 24
1141 3.31.000055 Data perusahaan industri di Provinsi berdasarkan sektor dan subsektor, satuan perusahaan 24
1142 3.31.000056 Data perusahaan industri di Provinsi berdasarkan skala usaha, satuan perusahaan 24
1143 3.31.000057 Data perusahaan industri di Provinsi berdasarkan tingkat risiko, satuan perusahaan 24
1144 3.31.000061 Jumlah permintaan verifikasi teknis pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian di Provinsi 1
1145 3.31.000062 Jumlah permintaan verifikasi teknis pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustriandi Kabupaten/Kota 10
1146 3.31.000063 Perda Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota 1
1147 3.32.000012 Data KK yg ikut pelatihan 85
1148 3.32.000018 Dokumen usulan pencadangan tanah 1
1149 3.32.000019 Jenis Materi pelatihan 2
1150 3.32.000022 Jenis Sarpras yang telah memenuhi kriteria 1
1151 3.32.000025 Kasus yang dapat diselesaikan dalam penetapan kws trans 3
1152 3.32.000026 Kasus yang tidak dapat diselesaikan 2
1153 3.32.000029 Data Kepala Keluarga transmigran yang dibina 75
1154 3.32.000035 Jumlah Kepala Keluarga yang mampu menyesuaikan diri 75
1155 3.32.000045 Lokasi yang telah dilaksanakan monitoring dan evaluasi 3
1156 3.32.000046 Luas tanah 0,7
1157 3.32.000048 Luasan tanah utk pembangunan kawasan 73
1158 3.32.000050 Satuan Permukiman yang dikembangkan 2
1159 4.01.000001 Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota 3
1160 4.01.000002 Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota 2
1161 4.01.000003 Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan 4
1162 4.01.000004 Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 1
1163 4.01.000005 Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja 1
1164 4.01.000006 Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja 1
1165 4.01.000007 Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan 2
1166 4.01.000008 Dokumen Hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik 1
1167 4.01.000009 Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan 3
1168 4.01.000010 Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum 1
1169 4.01.000011 Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah 1
1170 4.01.000012 Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD 48
1171 4.01.000013 Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang Dilaksanakan 15
1172 4.01.000014 Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan 3
1173 4.01.000015 Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi 103
1174 4.01.000016 Kerja Sama Badan Usaha/Swasta yang Difasilitasi 53
1175 4.01.000017 Kerja Sama yang Dievaluasi 2
1176 4.01.000018 Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola 211
1177 4.01.000019 Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi 72
1178 4.01.000020 Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan 1
1179 4.01.000021 Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan 1
1180 4.01.000022 Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial 1
1181 4.01.000023 Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata 1
1182 4.01.000024 Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja 1
1183 4.01.000025 Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan 1
1184 4.01.000026 Produk Hukum Pengaturan yang Disusun 1
1185 4.01.000027 Produk Hukum Penetapan yang Disusun 1
1186 4.01.000028 Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasi Hukumnya 1
1187 4.01.000029 Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi 1
1188 4.01.000030 Masalah Hukum yang Diselesaikan 8
1189 4.01.000031 Masalah Non Litigasi dan HAM yang Diselesaikan 12
1190 4.01.000042 Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa 2
1191 4.01.000043 Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa 1
1192 4.01.000044 Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa 12
1193 4.01.000045 Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik 1
1194 4.01.000046 Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa 1
1195 4.01.000047 Laporan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa 1
1196 4.01.000048 O+A2922:I2929rang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa 49
1197 4.01.000049 Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa 1
1198 4.01.000050 Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa 1
1199 4.02.000008 Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda 7
1200 4.02.000028 Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD 1
1201 4.02.000029 Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli
1202 4.02.000030 Tenaga Ahli Fraksi 270
1203 4.02.000033 Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD 13
1204 4.02.000035 Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun 1
1205 4.02.000036 Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses 3
1206 4.02.000042 Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD 1
1207 5.01.000006 Berita Acara Musrenbang Provinsi 1
1208 5.01.000020 Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) 1
1209 5.01.000021 Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi 13
1210 5.01.000047 Pelaksanaan Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota 4
1211 5.01.000063 Sumber Daya Manusia Pemerintah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah 60
1212 5.02.000001 Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun 2
1213 5.02.000002 Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun 2
1214 5.02.000003 RKA-SKPD yang Diverifikasi 1
1215 5.02.000004 Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi 1
1216 5.02.000006 Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi 1
1217 5.02.000007 Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD 6
1218 5.02.000008 Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD 7
1219 5.02.000009 Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran 2
1220 5.02.000011 Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah 1
1221 5.02.000013 Orang yang Mengikuti Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi 13
1222 5.02.000016 Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota 26
1223 5.02.000017 Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota 26
1224 5.02.000024 Orang yang Mengikuti Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota 13
1225 5.02.000026 Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah 1
1226 5.02.000029 Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah 1
1227 5.02.000030 Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya 3
1228 5.02.000031 Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank 1
1229 5.02.000035 Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan 1
1230 5.02.000039 Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran 4
1231 5.02.000040 Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi 1
1232 5.02.000041 Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi 1
1233 5.02.000043 Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah 1
1234 5.02.000045 Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah 1
1235 5.02.000046 Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah 1
1236 5.02.000048 BLUD Provinsi yang Dibina 15
1237 5.02.000057 Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak 1
1238 5.02.000058 Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi 1
1239 5.02.000060 Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah 13
1240 5.02.000062 Standar Harga yang Disusun 1
1241 5.02.000064 Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah 4
1242 5.02.000065 Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah 12
1243 5.02.000066 Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah 1
1244 5.02.000067 Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah 2
1245 5.02.000068 Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah 2
1246 5.02.000069 Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah 2
1247 5.02.000070 Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah 12
1248 5.02.000071 Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah 12
1249 5.02.000072 Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah 1
1250 5.02.000073 Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun 4
1251 5.02.000075 Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah 2
1252 5.02.000076 Laporan Pengembangan Pajak daerah dan Kebijakan Pajak Daerah
1253 5.02.000079 Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah 14
1254 5.02.000080 Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah 14
1255 5.02.000083 Dokumen yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah 14
1256 5.02.000086 Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah 14
1257 5.02.000087 Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah 12
1258 5.02.000093 DPA- SKPD yang Diverifikasi 1
1259 5.02.000153 Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah
1260 5.02.000156 Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah
1261 5.02.000160 Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah
1262 5.02.000162 Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah
1263 5.02.000163 Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah
1264 5.02.000164 Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah
1265 5.03.000001 Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN 1
1266 5.03.000002 Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN 2
1267 5.03.000003 Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK 1
1268 5.03.000004 Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN 1
1269 5.03.000005 Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN 1
1270 5.03.000006 Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian 414
1271 5.03.000008 Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi 20
1272 5.03.000010 Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian 10
1273 5.03.000011 Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian 12
1274 5.03.000013 Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah 311
1275 5.03.000014 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN 1242
1276 5.03.000015 Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN 1
1277 5.03.000016 ASN yang Meningkat Kapasitasnya 80
1278 5.03.000017 Dokumen Pengelolaan Assessment Center 1
1279 5.03.000018 Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN 2
1280 5.03.000025 ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN 24
1281 5.03.000027 Laporan Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN 1
1282 5.03.000029 Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional 764
1283 5.03.000031 Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 1
1284 5.03.000033 Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 1
1285 5.03.000034 ASN yang Diberikan Penghargaan 90
1286 5.03.000035 ASN yang Diberikan Tanda Jasa 676
1287 5.03.000037 ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan 560
1288 5.03.000038 Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN 5
1289 5.03.000039 Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani 44
1290 5.03.000040 Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN 2
1291 5.03.000059 ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan 225
1292 5.03.000065 ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitas Sertifikasi Jabatan Fungsional ASN 24
1293 5.03.000067 Dokumen Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN 1
1294 5.03.000069 ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir 686
1295 5.04.000003 ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi 159
1296 5.04.000005 Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, dan Pengembangan Kompetensi, 3
1297 5.04.000007 ASN Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Tersertifikasi 2853
1298 5.04.000008 Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar 1
1299 5.04.000009 Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga 12
1300 5.04.000011 ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan 2634
1301 5.07.000001 Laporan Hasil Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat yang Ditingkatkan 4
1302 5.07.000002 Laporan Hasil Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat 4
1303 5.07.000003 Laporan Hasil Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya yang Ditingkatkan 4
1304 5.07.000004 Laporan Hasil Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya 4
1305 5.07.000005 Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung 4
1306 6.01.000001 Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah 8
1307 6.01.000002 Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah 1
1308 6.01.000003 Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja 12
1309 6.01.000004 Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan 1
1310 6.01.000005 Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota 16
1311 6.01.000007 Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP 11
1312 6.01.000009 Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu 24
1313 6.01.000012 Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah 4
1314 6.01.000013 Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi 49
1315 6.01.000014 Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 19
1316 6.01.000015 Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas 21
1317 6.01.000020 Laporan Hasil Pengawasan Desa 3
1318 8.01.000042 Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 1000
1319 8.01.000043 Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 13
1320 8.01.000054 Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 1000
1321 8.01.000055 Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 13
1322 8.01.000059 Orang yang Mengikuti Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 205
1323 8.01.000064 Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 280
1324 8.01.000069 Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 300
1325 8.01.000070 Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 13
1326 8.01.000071 Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi 1